Bisa Dikategorikan Tanah Adat

Bisa Dikategorikan Tanah Adat

Monday, 11 June 2007, Rubrikasi – Liputan Khusus
STATUS tanah Kraton maupun Pakualaman harus diperjelas oleh negara melalui Undang-undang. Tidak bisa lagi tanah tersebut berada dalam ketidakjelasan. Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Arief Rahman Hakim, Yogya memiliki kekhususan, termasuk di antaranya soal tanah yang dimiliki lembaga Kraton dan Pakualaman. Karena itu, agar memperoleh kepastian, maka status tanah tersebut perlu diatur dalam UU Keistimewaan DIY.

SG maupun PG, menurut Arief, bisa saja dikategorikan sebagai tanah adat, karena peninggalan leluhur yang dimiliki lembaga Kraton dan Pakualaman. Namun demikian, statusnya harus ada kepastian hukumnya. Sejauh ini, menyangkut tanah adat tidak diatur dalam UU Agraria, sehingga bisa membuat ketidakjelasan hak. Dengan adanya UU Keistimewaan DIY, maka setiap hal yang terkait keistimewaan, termasuk tanah, diatur dan diperjelas status hukumnya.

Ada usulan agar status tanah tersebut diperjelas dengan Perda. Namun untuk membuat Perda harus ada cantolan-nya, yakni UU yang tidak bertentangan.

Terkait tanah SG yang terdapat di Kota Yogya, Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan, Sultan Ground menjadi kewenangan Kraton sepenuhnya. “Pemkot tidak memiliki wewenang di bidang pertanahan. Kebijakan masalah tanah ditangani BPN sebagai instansi vertikal,” ujar Herry. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di SG, Pemkot hanya bisa membantu memohonkan ke Kraton.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta Muh Arifin menambahkan, untuk masalah SG yang bisa dilakukan Pemkot hanya melakukan pengkajian lokasi dan memberi rekomendasi ke Kraton. Selain itu juga memberikan kemudahan jika dalam persyaratannya harus disertai tanda tangan dari RT/RW atau lurah. Pengkajian lokasi ini diperlukan untuk menguatkan bahwa tanah yang dihuni warga benar-benar SG, belum bersertifikat dan bukan hak milik perorangan.

Tak Ada Data

Di Kulonprogo, SG maupun PG belum terdata dengan baik. Ketika KR mencoba menelusuri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo, hasilnya nihil. “Kita nggak punya data itu. Silakan ke Biro Tata Pemerintahan (Propinsi DIY) saja. Di sana (datanya) lengkap,” ujar Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo, Drs Kris Sutanto.

Jawaban yang hampir sama diperoleh dari BPN. Kepala BPN Kulonprogo, Lutfi Zakaria SIP mengatakan, BPN belum memiliki peta status tanah di wilayah ini. Sebab pendataan tanah sedang dalam proses sehingga hasilnya secara menyeluruh belum dimiliki. Untuk keperluan tersebut pihaknya sedang mengadakan proyek percepatan pendaftaran tanah melalui Land Management and Policy Development Project (LMPDP). “Tanah di DIY ini memang unik. Secara nasional saja baru 30 persen tanah yang terdaftar atau berstatus,” ujarnya singkat.

Berbeda dengan Pemkab dan BPN, pemerintah desa ternyata justru memiliki data yang lebih lengkap. Seperti di Desa Glagah Kecamatan Temon Kulonprogo. Berdasarkan buku catatan persil desa tersebut diketahui dari 120 hektar luas wilayah desa ini, 20 persen di antaranya merupakan tanah yang tidak berstatus. Tanah yang tidak berstatus ini secara otomatis disebut PG.

Menurut Pjs Kepala Desa Glagah, Suprapto Gandung, buku itulah yang menguatkan keberadaan tanah PG. Karena tidak berstatus, pemerintah tidak menarik pajak atas bidang tanah tersebut. Rakyat setempat juga mengakui status PG itu secara turun-temurun sehingga secara tak langsung turut menjaga eksistensi PG. Tanah tersebut turun-temurun menjadi sumber penghidupan warga.

Saat ini PG yang terhampar di pesisir Kulonprogo hampir seluruhnya menjadi ladang pertanian yang digarap warga setempat. Menurut Juru Kunci Pesanggrahan Paku Alaman di Desa Glagah, Purwantoro (49), awalnya hamparan tanah pasir di sepanjang pesisir Kulonprogo dibiarkan. Namun seiring pertambahan penduduk dan kebutuhan hidup, mulai 1970-an warga membuat kapling pada lahan tersebut.

Lain lagi di Sleman yang sudah memiliki Badan Pengendalian Tanah Daerah (BPPD). Lahirnya BPPD, antara lain dilatarbelakangi permasalahan pemanfaatan SG di Sleman dan surat khusus yang dikirimkan pihak Kraton Yogyakarta kepada bupati setempat. Pihak Kraton pun punya wakil yang di BPPD, yakni RM Issumadji SH, yang juga menjabat Kepala Bidang III BPPD Sleman.

Mengenai surat khusus tersebut, Issamudji menjelaskan, surat yang ditulis oleh KGPH Hadiwinoto selaku pengageng SG itu diserahkan kepada bupati. “Inti surat ini menyebutkan, izin legalitas pemanfaatan SG harus melalui Bupati Sleman,” lanjut Issumadji. Perjanjian antara pihak Kraton dengan Pemkab Sleman ini, dimaksudkan agar kebijakan soal SG yang dikeluarkan Kraton tidak berbenturan dengan Pemkab Sleman.

Menurut Issumadji, di Sleman ada sejumlah permohonan yang terpaksa tidak dikabulkan terkait pemanfaatan SG. Misalnya di jalur eks PJKA antara Sinduadi sampai Tempel, karena melanggar aturan ROI jalan. “Pasca gempa 27 Mei 2006, persoalan SG yang tidak kentara tiba-tiba muncul. Misalnya di Ambarketawang, Gamping, ketika warga mengajukan permohonan, ternyata ada 94 pemohon yang layang kratonnya belum selesai,” bebernya.

Kasubag TU Kantor Pertanahan Sleman, Sugiarto SH memaparkan, sesuai aturan, sebidang tanah yang disertifikasi antara lain harus memenuhi ketentuan adanya objek dan subjek. “SG merupakan objek, jadi sudah jelas. Namun syarat subjeknya, atas nama siapa, apakah memenuhi syarat atau tidak, ini barangkali yang memang perlu diperjelas lewat undang-undang,” katanya. q -a.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126571

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: