Bersama BRR, Aceh Tetap Menderita

Bersama BRR, Aceh Tetap Menderita

Teuku Kemal Fasya

Sabtu, 12 Mei 2007
Tanggal 30 April lalu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias memperingati tahun kedua keberadaannya.

Namun, suasana di Aceh tidak gempita di mata korban tsunami. Tiada hiasan umbul-umbul yang menyemangati keberadaan super body yang dibentuk berdasar Perpu No 2/2005 itu, kecuali sederet permasalahan yang masih menumpuk. Kado terburuk bagi puluhan ribu pengungsi yang masih tinggal di barak-barak kumuh dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan memprihatinkan.

Kekaburan prioritas dan kendala peran

Kritik peran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab pada proses pemulihan Aceh pascatsunami masih terus berjumpa sapa, berbanding terbalik dengan iklan dan pernyataan keberhasilan yang sering diucapkan elitenya. Setelah dua tahun bencana, rencana awal pembangunan 120.000 rumah bagi korban belum terwujud separuhnya.

Hingga kini pembangunan perumahan “baru” mencapai 51.000 unit dengan proyek yang langsung ditangani BRR kurang dari 10 persen. Angka ini pun tak dipercaya karena banyaknya indikasi duplikasi dan pembangunan rumah pejabat BRR dan pemerintah dimasukkan di dalamnya.

Janji Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto, bahwa tahun 2007 sebagai masa terakhir bagi manusia barak, kemungkinan tidak akan terlaksana. Sebagian kasus perumahan BRR tidak memenuhi syarat kesehatan karena terbuat dari asbes dan lainnya adalah praktik makelar bagi kontraktor lokal yang ingin mendapatkan subproyek.

Buih-buih janji sedemikian cepat mencair tatkala menyaksikan sejumlah perencanaan (terlihat dari keberadaan belasan deputi dan puluhan manajer yang menangani hampir seluruh sektor pelayanan publik) tidak menunjukkan best practices yang bisa dibanggakan.

Proyek pemulihan ekonomi yang dinamakan Aceh Micro Finance yang membantu ratusan lembaga keuangan mikro (LKM) hanya menjadi cara untuk mendistribusikan uang dengan studi kelayakan lemah, ditambah lagi aroma korupsi yang cukup menyengat pada proses. Boleh dicari bukti dari ratusan LKM yang dibantu, berapa gelintir yang telah mampu mengembangkan dan mengembalikan modal usaha.

Jika mengacu kepada problem yang menghinggapi BRR saat ini, terlihat tidak ada prioritas yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan pascatsunami.

Problem lain adalah komitmen sosial para pekerja BRR yang lemah. Kebanyakan pengelola Badan Pelaksana bukan orang Aceh atau tidak berasal dari komunitas aktivis yang dikenal berhasil melakukan pekerjaan sosial dengan cepat dan tepat. Sebagian besar adalah “profesional kantoran” yang tidak menguasai lapangan dan lemah pengalaman partisipatif dalam mengatasi bencana alam dan sosial.

Dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain, peran BRR sama sekali tidak memiliki fokus. Pada kasus gempa di Kobe, Pemerintah Jepang hanya fokus kepada program perumahan dan infrastruktur.

Demikian pula pada penanganan bencana tsunami di Andaman dan Nikobar, Pemerintah India mendelegasikan wewenang kepada lembaga independen yang bertugas mengurangi derita bencana (disaster reduction) yang “hanya” bertujuan pokok pada pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur air, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

Saatnya “phasing out”

Prinsip ingin melakukan semua telah membuat banyak proyek rehabilitasi menjadi “setengah matang” di perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terlalu banyak perencanaan, sedikit tindakan, tetapi terlalu besar risiko anggaran yang dikeluarkan.

Struktur BRR yang terus menggelembung untuk gaji, biaya operasional, dan pengadaan alat yang menghabiskan lebih dari dua pertiga dari total anggaran menjadi masalah prinsipiil.

Hingga Maret 2007 keberadaan pegawai BRR telah mencapai 1.297 orang. Anggaran untuk menggaji mereka adalah Rp 14,03 miliar per bulan atau Rp 168,4 miliar per tahun. Dan jumlah ini terus menunjukkan grafik meningkat per semester.

Anggaran transportasi staf sebesar Rp 2,7 miliar per bulan, membuka peluang distortif untuk kepentingan jalan-jalan gratis atau weekend ke luar kota dan atau ke luar negeri.

Pemikiran konkret yang harus diambil untuk mengakhiri infeksi inkompetensi dan kelambanan kinerja BRR adalah secepat mungkin melepas mandat dan menyerahkan wewenang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintahan yang terpilih melalui pilkada 11 Desember lalu.

Wacana awal pembentukan BRR adalah menjadi lembaga yang terpercaya dalam koordinasi dan konsolidasi anggaran dari pemerintah dan dunia internasional (6,1 miliar dollar AS dari komitmen 7,5 miliar dollar AS pada awal tsunami) sekaligus menengahi problem korupsi yang terjadi di Aceh karena kepemimpinan daerah yang lemah.

Serahkan ke masyarakat Aceh

Kini satu transisi telah selesai dengan hadirnya figur Irwandi Yusuf sehingga tak ada peluang untuk menunda mengembalikan tanggung jawab di tangan masyarakat Aceh sendiri.

Proses phasing out yang dipercepat akan mengakhiri penyakit birokratisme dan gaji yang supermewah yang dirasakan pegawai BRR saat ini.

Sebagai perbandingan, gaji Kepala BRR sebesar Rp 60,6 juta dan pegawai terendah sebesar Rp 10 juta per bulan tidak sebanding dengan kinerja yang telah ditunjukkan.

Sebagian besar aktivis Aceh yang cukup kreatif dan passionate tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi ayam sayur ketika masuk ke lembaga ini. Mereka tak berani melawan problem sistemik yang ada di lembaga itu. Tujuan pun beralih dari cita-cita transformasi sosial ke arah mendapatkan jaminan hidup di atas rata-rata.

Phasing out dan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah akan mengakhiri dualisme program yang selama ini terjadi sekaligus mengintensifkan peran kedinasan yang ada, termasuk “menaturalisasi” kesenjangan pendapatan dan telah menimbulkan kecemburuan sosial. Kalaupun BRR harus tetap dipertahankan, wewenangnya hanya pada perencanaan dan pengawasan dan bukan implementasi.

Jika kritik lagi-lagi diabaikan, sepertinya kita menunggu sejarah kembali melipat nasib korban yang seharusnya diangkat tinggi-tinggi dalam penanganan bencana. Penting mengingat kata-kata Graham Hancock dalam Lords of Poverty: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business, “Organisasi bantuan sosial hanya melakukan kompetisi untuk memperbesar ukuran tubuhnya sendiri—dengan membuat catatan kecil yang berharga bagi korban—dan sebenarnya mereka sendirilah yang paling diuntungkan dari program tersebut”.

Teuku Kemal Fasya Ketua Komunitas Peradaban Aceh (KPA)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/12/opini/3508424.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: