Investasi Penanggulangan Bencana, Kerja Berat yang Seharusnya Ringan

Investasi Penanggulangan Bencana, Kerja Berat yang Seharusnya Ringan

Jakarta – Menanggulangi bencana menjadi momok bagi negara-negara berkembang saat ini. Dengan tingkat ekonomi terbatas, bagaimana negara-negara berkembang yang potensial terkena bencana seperti Indonesia seharusnya bisa bertahan.
Wartawan SH Sulung Prasetyo melakukan wawancara Jumat (25/8) lalu dengan DR Puji Pujiono, yang kini menjabat sebagai penasehat Ketua UN OCHA (Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan) di Jepang untuk menjabarkan hal ini.

Apa paradigma PBB terhadap negara berkembang yang terkena bencana?

PBB ingin memperkenalkan bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan. Dan bencana itu merupakan suatu hal yang relevan di semua putaran waktu. Bukan hanya pada saat terjadi bencana, tapi justru dalam keadaan tidak terjadi bencana, pekerjaan itu menjadi lebih penting.

Apa misi dan visi PBB dari paradigma tersebut?

PBB mengadopsi kerangka kerja untuk aksi yang dinamakan ”Hyoko framework for action” yang akan menurunkan dampak bencana sampai setengahnya, hingga tahun 2015. Tujuannya memastikan bencana menjadi agenda kegiatan dari masyarakat dan negara yang bersangkutan, yang kemudian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Dengan demikian maka bencana itu masuk dalam kehidupan sehari-hari.

Patut diingat, bencana tak dapat dihindari yang mungkin dilakukan adalah mengurangi resikonya. Dan itu bisa dilakukan dengan menguatkan masyarakatnya. San Fransisco juga berada di patahan. Namun tak masalah karena masyarakatnya kuat. Memiliki asuransi dan lain sebagainya. Kalau perlu mengungsi sudah tahu caranya, jadi tak perlu ada yang mati.

Selain itu jangan pandang bencana sebagai suatu investasi yang terpisah. Di negara kaya, mereka memiliki investasi khusus, seperti misalnya membuat dan membeli alat-alat khusus untuk bencana, seperti membeli alat-alat pemadam kebakaran yang canggih.

Paradigma ini yang sulit diterima oleh negara berkembang. Untuk ekonomi dasar sendiri saja sudah sulit, apalagi harus investasi pada hal-hal yang belum tentu terjadi.

Jadi untuk negara berkembang, investasi dalam hal bencana bisa dilakukan sejalan dengan investasi untuk keseharian mereka. Seperti alat berat untuk bencana, bisa diwujudkan dalam bentuk investasi alat berat untuk Departemen PU. Dalam kehidupan sehari-hari, alat tersebut dapat dipakai untuk pekerjaan Departemen PU. Tetapi dalam keadaan bencana, alat-alat tersebut telah sedemikian rupa agar alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai alat penanggulangan bencana.

Yang lebih bisa diterima adalah adanya pengaturan sistem pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. Dalam keadaan normal ia akan memerintah biasa. Alat pemerintah lainnya memiliki fungsi yang terpadu. Pegawai Departemen Pertanian, misalnya, akan memiliki tugas sehari-hari di Departemen Pertanian.

Tetapi pada saat bencana, ia akan memiliki tugas-tugas sampingan sebagai penanggung jawab terhadap air bersih. Kantor pendidikan, akan memiliki tugas sehari-hari mendidik anak-anak. Tetapi pada saat bencana, sekolahnya itu akan berubah fungsi menjadi tempat pengungsian.

Bagaimana caranya? Investasi kakus diperbanyak. Tadinya cuma tiga. Satu untuk kepala sekolah, satu untuk guru, satu untuk 600 murid. Dalam hal ini investasi yang bisa dilakukan Departemen Pendidikan Nasional adalah dengan memperbanyak kakus menjadi 12 misalnya. Agar saat terjadi bencana, layak menjadi tempat pengungsian. Demikian juga dengan yang lainnya.
Sistem koordinasi apa yang diharapkan PBB saat menghadapi bencana?

Sistem koordinasi yang diinginkan PBB adalah sistem koordinasi yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Idealnya pemerintahan yang kuat bukan model pemerintahan yang hanya bisa berfungsi tiap hari. Tetapi ia juga harus memiliki daya lenting, daya tahan atau daya tangkal terhadap bencana. Pemerintahan yang seperti itu adalah pemerintahan yang memasukan faktor-faktor penanggulangan bencana pada programnya.

Jadi tiap provinsi telah memiliki faktor-faktor yang bisa menyebabkan bencana di wilayahnya. Dan hal tersebut diramu dalam tiap perencanaan pembangunan, seperti saat membangun dam, harus baik sebagai sistem pengairan, juga baik untuk mengendalikan banjir. Jadi selain koordinasi secara fungsi, juga ada koordinasi perencanaan bencana secara bersama.

Masalah apa yang sering dihadapi PBB saat memberikan bantuan bencana?

Sulitnya meyakinkan masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk hidup berdampingan dengan bahaya. Selain juga mereka yang datang ke tempat bencana tak semuanya bisa atau mau diatur, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang berwenang. Kebanyakan datang mau melakukan sendiri dengan caranya sendiri.

Selain itu pemenuhan antara bantuan dan kebutuhan bantuan juga tak serasi. Seperti bencana di negara tropis, mengirimkan selimut tebal. Obat yang dibawa juga hampir kadaluwarsa, makanan bantuan yang tak cocok dengan agama.

Masalah lain adalah keinginan kecepatan pemulihan yang tak paralel. Pemerintah dan instansi lainnya butuh waktu untuk memulihkannya. Rakyat ingin secepatnya dilakukan pemulihan. Idealnya, proses pemulihan harus mencapai tujuan masyarakat yang lebih kuat dari sebelum bencana. Tapi investasi dalam hal ini kadang tak serasi antara pemikiran pemerintah dan masyarakat.

Bagaimana PBB melihat paradigma negara berkembang dalam menghadapi bencana yang baru dalam tahap bantuan, sementara dari persiapan kurang dipikirkan?

Negara berkembang merupakan negara dengan ekonomi terbatas. Nah bagaimana menghadapi hal ini dengan investasi terbatas. Cara satu-satunya adalah dengan melakukan investasi yang sejalan dengan pembangunan sehari-hari. Asal kebutuhan dasar terpenuhi, pembangunan tak apa-apa dilakukan lambat asal lebih kuat dari sebelumnya.

Bagaimana dengan bencana karena ulah manusia?

Selama bencana sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, esensi bencana telah terjadi. Apabila masyarakat tidak dapat menanggulangi, telah terjadi bencana. Investasi dilakukan pada rencana mengurangi risiko.
Apa parameter PBB untuk memberikan bantuan?

PBB dibentuk oleh negara berdaulat. Hingga memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi selama negara yang bersangkutan tak meminta bantuan, PBB tak akan memberikan bantuan.

Gambaran anggaran yang telah dikeluarkan?

Sebagai gambaran pada kejadian gempa di Jogjakarta, pada hari ketiga PBB telah mengirimkan tim. Sebelum tim assesment pergi, anggaran untuk penanganan bencana diperkirakan mencapai 103 juta dollar. Ternyata setelah assesment dilakukan, biaya yang dibutuhkan untuk bencana tersebut hanya 80-100 juta dolar AS. Hingga kini, keseluruhan dana belum semua dikucurkan dan masih beberapa program dilakukan.

Ada rencana penambahan anggaran?

Kita belum membicarakan hal tersebut. Namun yang diperlukan saat ini adalah reformasi kemanusiaan. Reformasi untuk menuju perbaikan. Yang paling utama dalam reformasi tersebut adalah dalam hal membuat tanggapan bencana lebih predictable. Baik dalam hal metodologi maupun dalam pendanaan.

Di PBB kini ada upaya pengumpulan dana yang dapat dilakjukan dalam keadaan darurat untuk memulai suatu operasi. Pada saat ini PBB memiliki investasi sebuah hibah sebesar maksimal 50 juta dollar untuk memulai suatu operasi darurat.n

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/29/ipt03.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: