Isu-isu Politik Pascabencana

Isu-isu Politik Pascabencana

Oleh Teuku Kemal Fasya

Senin, 24 Januari 2005
SELAIN solidaritas, bencana tsunami yang menimpa negara-negara Asia Selatan juga melahirkan kontroversi. Semula, kontroversi lahir dari isu/rumor/gosip berkait bencana baru. India dan Sri Lanka adalah dua negara paling banyak bermasalah dengan itu. Penyakit menular tidak berhenti menyebar ke daerah lain, termasuk Indonesia.

Isu menjadi hal yang menghangatkan berita. Ia hidup dan dianggap sisi lain yang tak terungkap mata umum. Hal itu belum tentu salah. Tetapi, perlu diingat, ia terambil dari satu-dua kasus, membesar dan “memfakta” oleh kebenaran media yang sebagian besar tidak merepresentasikan fakta sosial. Sejumlah media masih membutuhkan sensasi.

Namun, media tidak seratus persen salah. Ada banyak tokoh dan lembaga berbicara dan mengklaim memiliki “fakta” dari lapangan, dan itu menjadi rujukan media. Akibatnya, pengetahuan atas masalah yang ada menjadi kacau.

Di Aceh, isu juga cepat berkembang biak. Di antara yang menyulitkan kerja kemanusiaan adalah isu kristenisasi yang dilakukan lembaga/negara asing yang selama ini gencar memberi bantuan. Kontroversi makin kuat setelah Washington Post/WP (13/1/2005) menurunkan artikel “Group Says it Relocated 300 Orphans”, mengesankan anak-anak yatim korban tsunami Aceh telah diterbangkan ke Jakarta dan ditempatkan di rumah anak-anak kristen. Lembaga WorldHelp yang disebut dalam tulisan itu mengklaim telah memobilisasi dana 70.000 dollar AS dan membutuhkan 350.000 dollar AS untuk mewujudkan rumah yatim piatu itu.

Namun, WP segera merevisi pernyataannya dengan tulisan di hari berikut bahwa tidak benar anak-anak Aceh telah berada di Jakarta karena faktanya tidak demikian. Presiden Grup WorldHelp Vernon Brewer menyatakan, anak-anak yatim piatu itu tidak jadi dikirimkan ke Jakarta karena tidak diizinkan Pemerintah RI, padahal sehari sebelumnya WP memberitakan mereka telah mengantongi izin dari pemerintah. Dokumen WP edisi 13 Januari itu ternyata telah dihapus dari situsnya. Penulis mendapatkan teks itu dari situs lain yang memuatnya lengkap.

Tentu saja ini membingungkan. Kita ingat kembali kiprah WP yang penuh sensasi. Pada pemberitaan kasus pembunuhan Freeport di Timika beberapa waktu lalu, WP terbukti “mengarang” sebagian cerita tentang instruksi Mabes TNI untuk mengeksekusi ekspatriat. Pengadilan akhirnya memenangkan gugatan pemerintah dalam kasus itu. Aneh, WP tetap menjadi rujukan pembaca.

NAMUN, jangan menuduh bahwa media dan asing selalu menjadi sumber masalah. Sebagai bangsa, kita juga sering mengambil kesimpulan aneh, beretorika, atau mengeluarkan pendapat yang mengernyitkan dahi dan menyesakkan dada. Di antara kita (terutama politisi dan elite) masih berpikir mengambil untung di tengah bencana. Seakan derita yang menimpa Aceh belum cukup dan masih perlu cerita yang lebih melabuhkan prasangka, xenofobia, psikopatis, dan autistik hanyut di tengah masyarakat.

Contoh, isu pengadopsian paksa dan penjualan anak korban tsunami yang muncul sejak hari-hari pertama bencana. Penulis mengetahui hal ini dari televisi di tengah kesibukan mendata dan menyalurkan bantuan ke desa-desa pengungsian yang jauh di pelosok Aceh Besar.

NAMUN, apa yang diributkan itu ternyata tidak menjadi perhatian masyarakat Aceh. Yang dikeluhkan adalah soal layanan kesehatan yang tidak mudah diakses, konsentrasi bantuan yang hanya untuk pengungsi dan mengabaikan penduduk desa, padahal mereka juga terkena efek tak langsung tsunami karena tidak memiliki kekuatan finansial. Masyarakat sama sekali tidak membicarakan soal penjualan anak-anak Aceh yang diributkan para tokoh nasional, terutama para tokoh Aceh di Jakarta. Imajinasi soal penjualan anak mungkin muncul setelah melihat beberapa kasus di Sri Lanka dan India, satu-dua kasus di antara ratusan ribu masyarakat korban.

Yang penulis lihat, dengar, dan batinkan, memang ada anak-anak yang tertinggal sendirian pascabanjir surut. Saat itu, beberapa orang dewasa berinisiatif membawa mereka ke pengungsian yang aman, dan kota yang dituju adalah Medan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Banda Aceh dan membuat pengumuman ringkas tentang keberadaan anak itu-banyak tertempel di posko orang hilang di Beurawe dan Blang Bintang-syukur jika orangtua atau kerabat sang anak masih hidup. Mereka pun tidak asal memberikan sang anak kepada orang yang bukan keluarganya karena takut tidak mendapat layanan lebih baik. Apakah kasus penyelamatan spontan ini sama dengan penculikan atau adopsi paksa?

DI sisi lain, pemerintah juga tak kurang ricuh. Setelah peran superpower salah satu pimpinan tertinggi mengambil alih komando darurat di Aceh dengan menempatkan orang-orangnya di Bakornas dan Satkorlak, muncul opini deadline militer asing di Indonesia pada 26 Maret.

Setelah diteliti, ternyata persoalan bukan pada konsep narsisisme kebangsaan pemerintah-karena amat abstrak dan tidak indah-tetapi pada motif-motif ekonomis dan politik yang berselubung dan kian positif jika militer asing tidak berada dan memantau proses rekonstruksi Aceh. Blunder wacana militer asing ini menjadi titik rawan komunikasi solidaritas global yang kini sedang bersedekap hangat. Meski kita perlu berhati-hati atas kehangatan yang terasakan, kita jangan abai untuk menunjukkan sikap respek sebagai sebuah bangsa. Pernyataan itu sama sekali tidak taktis.

Semua kasus dan fenomena menyimpulkan, masalah terletak pada karakter kenegarawanan yang tidak pernah mencapai titik kualitas untuk menangani masalah, terutama bencana. Para elite, ekonomi maupun politik, melihat masalah bencana dalam perspektif investasi kepentingan jangka pendek dan berasosiatif. Investasi itu dihitung cermat berdasar pengamatan dan pengalamannya sebagai pelaku, sedapat mungkin menjadi pelaku utama, bukan dari perspektif korban. Pola politik yang dilakukan juga lebih pada aspek verbalisme, tidak pada solusi nyata pembangunan dan penyembuhan. Politik masih bertumpu pada bualan janji, bukan bukti.

Jika pun akuntabilitas kerja dan solidaritas itu melibatkan korban, hal tersebut hanya terjadi secara aksidental sehingga relasi dengan korban bukan perjumpaan yang sungguh-sungguh dan jujur. Dari tayangan televisi, dapat dilihat lengkap gestur, mimik, intonasi, dan kualitas pernyataan para tokoh tentang Aceh. Lebih banyak flatus vocis, omong kosong berketiak ular, dan tidak memberi pengharapan bagi korban serta solusi penyelamatan darurat. Di tengah orang lapar dan luka, sang tokoh berpidato berapi-api tentang masa depan Aceh yang lebih jaya, tetapi tak satu pun komentar yang mengomunikasikan langkah-langkah strategis menjayakan Aceh kembali. Bukankah ini praktik pornografi derita dalam kehidupan lebih luas?

Kebiasaan omong, main isu, buat sensasi, dan cari popularitas perlu segera ditutup, diganti semangat bekerja berdasar pengalaman yang ditemukan di lapangan. Sejak awal, jargon penyelesaian Aceh secara integratif dan melibatkan partisipasi rakyat Aceh yang menjadi korban telah didengungkan, tetapi dingin di tingkat sambutan. Membangun Aceh harus dari Aceh, bukan dari Jakarta!

Teuku Kemal Fasya Warga Banda Aceh yang Kehilangan Rumah akibat Tsunami

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/24/opini/1513506.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: