Ke Mana Mencari Selamat

Ke Mana Mencari Selamat

Masih ingatkah kita akan penolakan warga sejumlah desa di seputar Gunung Merapi? Awal Juni 2006, warga yang akan dievakuasi oleh satuan pelaksana di tingkat kabupaten menolak pergi. Mereka merasa bahwa Gunung Merapi masih aman untuk mereka tinggal.

Sementara, suatu siang di pengujung Juli 2006, ribuan karyawan di gedung-gedung tinggi perkantoran di Jakarta dengan panik berdesak-desakan turun ke lantai dasar. Penyebabnya adalah layanan pesan singkat (SMS) berantai, berisi pemberitahuan bahwa pada pukul 14.00 hari itu akan ada gempa besar di Jakarta.

Yang menarik, ketika itu karyawan-karyawan ekspatriat tenang-tenang saja di meja masing-masing dan tetap bekerja. Sungguh berbeda cara mereka menyikapi kabar tersebut.

Berkali-kali di segala kesempatan, pihak yang kompeten tentang bencana geologi selalu menekankan, gempa tidak bisa diprediksi secara rinci kapan akan terjadi. Yang baru bisa diperkirakan adalah kawasan mana yang aktif mengakumulasi energi dan kemungkinan akan terjadi gempa di sana. Soal kapan terjadi? Bisa setahun, dua tahun, bahkan mungkin baru 10 tahun lagi.

Gempa sulit diprediksi karena melibatkan dua lempeng besar yang melibatkan banyak faktor, antara lain massa jenis batuan, usia batuan, jenis kontak antarpermukaan lempeng, sudut tumbukan, dan sebagainya.

Rupanya, setelah 61 tahun merdeka dan hidup di daerah rawan bencana geologis, masyarakat tetap tidak paham dan tidak mengerti tentang apa itu gempa bumi, apa itu tsunami, dan apa itu bencana gunung api.

Hal itu tidak mengherankan karena paradigma penanggulangan bencana saat ini masih konvensional, dianggap sama dengan tanggap darurat dengan orientasi relief (bantuan). Paradigma keliru lainnya adalah bencana dianggap ”urusan pusat”.

Menilik apa yang selama ini ditegaskan pemerintah, penekanan rupanya diberikan pada pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami atau Tsunami Early Warning System (TEWS).

Seorang panelis tegas mengatakan, mestinya sekarang proporsinya 70:30, yaitu 70 persen untuk sosialisasi ke masyarakat dan 30 persen untuk TEWS. Yang bisa dilakukan adalah sosialisasi, penyebaran peta rawan gempa, penyebarluasan peta, sistem peringatan dini, dan tata ruang.

Saat ini sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah melakukan sosialisasi, namun belum ada koordinasi dengan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) atau Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) atau lainnya. Sedangkan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki unit untuk sosialisasi. Apa yang terjadi ini walau belum sempurna merupakan cikal bakal yang baik. Tinggal diatur agar ada koordinasi jelas sehingga tidak terjadi inefisiensi.

Untuk peta rawan bencana, beberapa panelis mengaku, ”Berat pelaksanaannya. Pemda tidak mau daerahnya disebut rawan bencana karena khawatir investor kabur. Jika semua orang bersikap cuek, maka tidak akan ada siapa-siapa yang bisa menolong kita. Lalu ke mana kita harus mencari selamat? (isw)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/16/HBBencana/2888154.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: