Membangun Badan Penanganan Bencana yang Ideal

Membangun Badan Penanganan Bencana yang Ideal

Kamis, 26 Mei 2005
DIDERA bencana sejak dulu, upaya penanganan bencana di Indonesia bukannya semakin maju tapi malah sebaliknya. Porak porandanya sistem penanganan bencana itu terlihat ketika bencana datang bertubi-tubi ke negeri ini sejak tahun lalu. Kesemrawutan itu ternyata dimulai justru ketika negara ini memasuki masa reformasi.

PERSOALAN yang muncul terutama berkaitan dengan masalah hilangnya fungsi kelembagaan dan koordinasinya serta alokasi pendanaan untuk penanganan bencana. Kesalahan itu terutama ditudingkan pada Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP), badan yang dianggap paling bertanggung jawab dalam mengatasi masalah bencana.

Namun, badan ini ternyata sejak dulu tidak pernah diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi koordinasi yang sesungguhnya. Badan ini ibarat macan ompong, tidak dapat dengan serta-merta menggerakkan departemen teknis terkait yang punya sumber daya manusia dan dana, ketika bencana terjadi. Sebab, memang tidak ada peraturan yang memberi kekuatan hukum guna memaksa semua unsur untuk menanggulangi bencana.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, pekan lalu, antara lain diusulkan pembentukan Dewan dan Badan Penanggulangan Bencana serta diberlakukannya pengalokasian dana darurat untuk penanggulangan bencana dari APBN.

Diskusi dua hari bertajuk “Mengenal Bencana dan Penanganannya di Indonesia” itu menghadirkan pembicara Dr Idwan Suhardi (Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi), Dr Tusy A Adibroto (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Dr Subandono Diposaptono (Departemen Kelautan dan Perikanan), Dr Fauzi (Badan Meteorologi dan Geofisika), Dr Erna Sri Adiningsih (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Meinawati Mkes (Departemen Kesehatan), Dr Surono (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), Dr Agus Prabowo (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), Ir Sugeng Triutomo DESS (Bakornas PBP), dan Dr Puji Pujiono (MPBI).

Selama ini badan penanganan bencana di tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten- dalam bentuk satuan pelaksana (satlak)-sifatnya hanya koordinatif. Bakornas PBP sendiri hanyalah sebuah sekretariat yang berada di bawah Kantor Wakil Presiden. “Seharusnya Bakornas, satkorlak, dan satlak menjadi unit pelaksana sesuai dengan namanya, bukan hanya koordinatif dalam hal bantuan dan kerja sama dengan semua stakeholder dan pihak luar negeri. Hal ini perlu dibenahi,” ungkap Sugeng Triutomo.

Sekarang ini, sejak berlakunya otonomi daerah, Bakornas bahkan tidak lagi memiliki kepanjangan tangan di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Hubungan Bakornas di pemerintah pusat dengan satlak di kabupaten sekarang ini terputus. “Sekarang ini lembaga yang mengurus bencana saja tidak jelas, apalagi kesiapsiagaannya,” ucap Sugeng selaku Kepala Biro Mitigasi Bakornas PBP.

Dalam penanganan bencana di Indonesia, koordinasi juga merupakan masalah tersendiri. Selama ini perencanaan kontingensi bencana ada di masing-masing departemen terkait, seperti Departemen PU, Depkes, dan Depsos. Akan tetapi, saat terjadi bencana harus ditangani Bakornas, satkorlak, dan satlak.

“Namun apa yang telah dilakukan oleh departemen yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan bencana, Bakornas sendiri tidak diberi tahu,” kata Sugeng.

Namun, tentang koordinasi itu Puji memiliki pendapat berbeda. Bakornas PBP selama ini membuat kebijakan, tetapi tidak dijalankan oleh departemen. Padahal, seharusnya departemen melaksanakan keputusan yang diambil secara kolektif.

“Masalahnya karena selama ini dewan menteri di badan koordinasi itu tidak pernah diaktifkan karena sekretariatnya terlalu dominan. Namun ketika di lapangan mereka tidak berfungsi karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, sedangkan departemen ogah-ogahan,” ujar Puji. Karena itu, ketika penanganan bencana di lapangan amburadul, yang terjadi mereka saling tuding.

Badan Penanggulangan Bencana

Untuk mengatasi masalah tersebut diusulkan pembentukan semacam Dewan Penanggulangan Bencana. Fungsinya membuat kebijakan dan menghimpun menteri terkait untuk berkoordinasi dalam penanganan bencana, terutama pada upaya pencegahan dan mitigasi. Adapun yang berkaitan dengan penanggulangan bencana diusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana.

“Dewan Penanganan Bencana sebetulnya sama dengan Bakornas PBP yang ada sekarang, namun dalam dewan ditekankan pada koordinasi dan kerja sama antardepartemen. Yang dipikirkan adalah bagaimana subtugas di departemen dapat menjadi satu kesatuan yang koheren,” ujar Sugeng.

Kementerian yang tergabung dalam dewan akan melakukan penanganan bencana dalam portofolio masing-masing. Di dewan juga dimungkinkan dibentuk seksi, kelompok kerja, atau platform mitigasi. Misalnya untuk Tsunami Early Warning System ditangani beberapa instansi terkait dalam satu cluster. “Dalam kegiatannya dewan juga melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” urai Puji, Sekretaris Jenderal MPBI.

Bila Dewan Penanggulangan lebih mengurusi masalah kebijakan dan hal yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi, maka Badan Penanggulangan Bencana mengurusi masalah penanggulangan bencana. Badan ini membangun database dan memberi dukungan administrasi bagi departemen terkait, selain melaksanakan fungsi kesiapsiagaan. “Pembentukan dewan dan badan ini sudah dimasukkan dalam RUU Penanganan Bencana yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR,” ungkapnya.

Sebagai badan setingkat departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Badan Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan respons cepat saat muncul bencana. Karena itu, ia harus memiliki pos komando atau Pusat Operasi Kedaruratan Nasional (National Emergency Operation Center). Pusat operasi ini dilengkapi dengan sarana informasi dan komunikasi yang lengkap.

“Di dalamnya juga terdapat unit reaksi cepat yang bisa dimobilisasi ke lokasi untuk memberikan keputusan segera,” urai Sugeng. Selain di pusat, di daerah pun dibentuk unit pelaksana daerah, seperti halnya satkorlak dan satlak saat ini, tapi yang bersifat operasional, bukan hanya koordinasi.

Anggaran penanganan bencana

Salah satu masalah kelambanan penanganan bencana adalah tersendatnya pendanaan. “Dana kontingensi nasional ada di Depsos, Depkes, dan Departemen PU. Yang dapat mengeluarkannya hanya menteri bersangkutan, bukan Bakornas. Sementara Bakornas tidak memiliki dana operasional untuk itu,” ungkap Sugeng.

Karena itu, alokasi anggaran penanganan bencana juga harus dimasukkan dalam RUU Penanganan Bencana. Dengan keluarnya undang-undang ini akan ada keharusan dari pemerintah, dalam hal ini Bappenas, untuk memprioritaskan pendanaan bagi penanganan bencana.

Untuk itu, menurut Agus Prabowo-Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas-idealnya di APBN harus ada satu pos anggaran darurat. Anggaran ini tidak boleh dibelanjakan untuk apa pun kecuali ada perintah tertulis atau instruksi dari Presiden, ketika terjadi bencana. Bila tidak ada bencana, dana itu tetap disimpan untuk tahun berikutnya, jadi tidak hilang.

“Pada era Orde Baru, dana darurat itu ada di Presiden, bahkan sampai ke tingkat gubernur,” ujar Agus.

Dana darurat sebagai dana nonbudgeter untuk bencana tidak ada dalam sistem APBN saat ini. Selain itu juga tidak ada aturan yang memberi kewenangan Presiden untuk mengeluarkan dana penanganan bencana.

Selama ini, lanjut Agus, DPR belum menyetujui tentang usulan tersebut karena khawatir terjadi penyelewengan dana, seperti yang terjadi pada dana reboisasi pada masa lalu. (Yuni ikawati)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/sorotan/1769323.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: