Minimnya Dana Pencegahan

Minimnya Dana Pencegahan

Oleh PEPIH NUGRAHA

Bencana sering datang tidak terduga. Rangkaian peristiwa yang umumnya disebabkan oleh alam itu sering mengakibatkan korban nyawa, harta benda, sarana dan prasarana, bahkan kerusakan lingkungan. Akan tetapi, meski bencana kerap datang berulang, kita tetap saja lengah dan sering ”kebobolan”.

Segera setelah bencana terjadi, dan penyelamatan pada saat terjadinya bencana. Seiring dengan itu, tatkala melihat dampak bencana yang mengakibatkan korban ratusan atau bahkan ribuan nyawa manusia, bantuan pun membanjir. Dalam kasus semacam ini, dana akan terus mengalir, khususnya dana dari pemerintah yang memang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi adakah dana semacam itu untuk kegiatan pencegahan atau mitigasi?

Dalam khazanah bencana, penanggulangan bencana disebutkan sebagai segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, di mana kegiatan itu meliputi tiga tahap. Pertama, pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana. Kedua, penyelamatan pada saat terjadi bencana. Ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana. Kita tahu, ”dompet bencana” yang berisi sumbangan para pembaca koran atau pemirsa televisi itu lebih ditujukan untuk penanggulangan tahap ketiga.

Apa yang diungkapkan panelis itu memang kenyataan. Siapa bisa diyakinkan bahwa dana pencegahan bencana dan mitigasi harus ada? Hati pembaca koran atau pemirsa televisi tidak akan tersentuh oleh pengumuman ”dompet” untuk suatu bencana yang belum terjadi. Padahal, dana untuk pencegahan dan mitigasi tidak kalah penting dibanding dana penyelamatan, rehabilitasi, atau rekonstruksi.

Pemerintah Jepang, misalnya, karena pengalaman pahit didera tsunami dan gempa bumi, telah melakukan upaya pendidikan bagi warga pesisir atau warga yang wilayahnya terancam gempa. Dana untuk itu tidak sedikit, bahkan bisa sebanding dengan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Belum lagi dari sisi teknologi lewat pemantauan satelit yang harganya tidaklah murah. Asumsinya, dengan menginvestasikan dana untuk pencegahan, seperti pelatihan warga dan pembelian teknologi modern, toh akan menekan dana yang jauh lebih besar bila bencana terjadi. Setidaknya, hilangnya ribuan nyawa dan harta benda bisa dikurangi.

Inilah yang kurang disadari pemerintah kita.

Bukan bermaksud mengorek luka lama. Andai saja masyarakat Aceh sudah mendapat pelajaran tentang cara-cara menyelamatkan diri dari terjangan tsunami melalui program-program yang dilakukan pemerintah maupun partikelir (LSM), bisa jadi korban jiwa tidak sebanyak ini. Pada saat tsunami menerjang pantai selatan Pulau Jawa, khususnya Pangandaran, Kompas menanyai warga yang selamat (survivor). Umumnya mereka berlari menyelamatkan diri ke pegunungan karena mendapat ”pelajaran” dari tsunami Aceh.

Ini bermakna bahwa ”pelajaran” yang berulang-ulang lewat media massa dapat efektif mengubah perilaku warga. Warga pesisir yang telah mendapat pelajaran lewat media massa tidak akan berlari ke tengah laut saat laut surut untuk menangkap ikan yang menggelepar-gelepar sehabis terjadi gempa.

Suka atau tidak, dana pencegahan bencana untuk membuat brosur atau penerangan lewat berbagai media massa sangat minim diberikan di negeri ini untuk tidak mengatakan sama sekali tidak ada. ”Paradigma dan penanganan bencana sering dianggap tanggap darurat semata. Padahal paradigma itu seharusnya diubah, dari yang semula bersifat responsif menjadi preventif,” kata panelis lainnya dari Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional (Bakornas).

Seorang panelis mengungkapkan, dia bersama rekan-rekannya pernah menerbitkan buku pedoman mitigasi dan pencegahan bencana alam. Namun, karena dana amat minim, buku hanya dicetak 1.000 eksemplar. Padahal, buku itu akan sangat bermanfaat karena memuat tentang ”apa yang seharusnya dilakukan”. ”Cobalah diimbau jangan hanya menyumbang mi instan saja. Bukankah lebih baik jika ada dana untuk pelatihan menghadapi bencana atau memberi penerangan-penerangan lewat hiburan rakyat, seperti nanggap ketoprak,” katanya.

Seorang panelis dari Panitia Anggaran DPR mengakui, dana untuk keseluruhan operasional badan-badan yang berkaitan dengan bencana sangat minim. Menurut dia, tidak ada orang-orang dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maupun Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) yang berupaya melobi DPR agar dana untuk bencana ditambah, khususnya dana untuk pencegahan dan mitigasi.

”Kalau saya dengar apa yang panelis paparkan, mereka adalah orang-orang yang sangat menguasai bidangnya (bencana). Rasanya memang terlalu sedikit anggaran penanggulangan bencana secara keseluruhan. Pada saat menteri terkait tidak terlalu care untuk mengucurkan dana bagi lembaga Bakosurtanal, BMG, LAPAN dan lain-lainnya, para pakar ini sesungguhnya bisa presentasi di DPR mengungkapkan kebutuhannya. Kami (DPR) pasti bisa lebih diyakinkan,” ujarnya.

”Pemerintah menitipkan kepada saya, untuk early warning tsunami saja perlu dana Rp 1,2 triliun. Tetapi, yang lebih penting dari itu semua adalah adanya peta bencana, struktur dan prosedur yang harus kita siapkan dalam menghadapi bencana. Mengapa anggaran BMG naik tajam, sebab kita tahu BMG adalah salah satu lembaga yang punya kompetensi di bidang itu,” kata seorang panelis. Artinya, sudah jelas bahwa perlu dana cukup untuk melakukan mitigasi bencana, bukan hanya dana untuk rekonstruksi pascabencana.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/16/HBBencana/2886616.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: