Puji Pujiono, Ph.D: “Kewenangan, Kekuasaan, dan Tanggungjawab Berada di Pemerintah”

Puji Pujiono, Ph.D: “Kewenangan, Kekuasaan, dan Tanggungjawab Berada di Pemerintah”

Lelaki ini banyak makan asam-garam dalam menangani bencana. Doktor Ilmu Pemerintahan bidang penanggulangan bencana dari Universitas Philipina ini akrab di telinga relawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja pascabencana di Yogyakarta.

Tak hanya di rapat-rapat koordinasi, Puji pun menyempatkan diri datang jika diundang mengisi seminar, diskusi, hingga trainning mengenai manajemen bencana dan bantuan kemanusiaan. Pria uji kelahiran Blitar, 24 Mei 1962 ini berada di Yogyakarta karena ”dipanggil” Merapi yang kian aktif. Pada hari-hari pertama, ia mewakili PBB guna melakukan pengamatan awal dan melihat tingkat kerusakan.

Lantas, sejauhmana kinerja PBB di Bantul dalam merespon gempa? Akhir Juni lalu, Flamma dan dua peneliti IRE, Bambang Hudayana dan Anang Sabtoni, berbincang panjang lebar dengan master bidang pekerjaan sosial dari Universitas Philipina.

Apa yang dilakukan PBB pascabencana di Bantul?

Pada masa awal bencana, PBB mengirimkan tim dari Jakarta untuk melakukan assesment. Pada saat yang sama, kita menyusun sistem koordinasi untuk menangani bencana.

Pada prinsipnya, pemerintah tidak meminta kami datang untuk membawa bantuan. Intinya, pemerintah Indonesia menyatakan menerima dan menyambut baik adanya bantuan tersebut, tapi tidak meminta. Maka, PBB tidak punya alasan untuk mendatangkan aset luar negerinya. Yang kami lakukan adalah menggerakkan aset yang ada di Indonesia.

Skema awalnya?

Dalam keadaan bencana, kita punya tim penanggulangan bencana/UN-Disaster Mangement Team, yang bergerak mempelajari medan bencana. Dari tim itu akan diketahui apakah diperlukan aset dari luar atau tidak, atau cukup menggerakkan aset yang ada di dalam.

Bagaimana model dan skema assesment?

Assesment dalam keadaan bencana ini menimbulkan tiga situasi. Pertama, munculnya situasi yang mendadak dan luar biasa yang ditandai meningkatnya kebutuhan berlipat ganda dari keadaan normal. Kedua, sistem yang normal akan kolaps akibat bencana. Ketiga, sistem pengambilan keputusan juga luar biasa, karena diambil sesaat pascabencana. Ini merupakan keputusan simalakama, anda lakukan sekarang salah, tidak melakukan juga salah.

Hal ini yang mendorong perlunya kemampuan orang dari luar untuk melakukan respon dengan cepat. Ini berdasar pada beberapa asumsi kunci. Pertama, setiap bencana memang berbeda-beda, tapi ada polanya. Kedua, yang diperlukan adalah assesment yang bersifat leadership, bukan detail. Jadi yang diperlukan indikasi, bukan rinciannya. Ketiga, proses yang memungkinkan konvergensi. Artinya, ada semacam pengumpulan perspektif.

Assesment juga tergantung pada bencana yang terjadi. Kalau misalnya gempa bumi, pertama, data korban yang meninggal, luka, rumah roboh dan sebagainya. Kedua, air bersih atau sanitasi. Ketiga, naungan atau hunian tempat tinggal. Keempat, koordinasi kemananan. Kelima, soal pangan. Dan social services lainnya, seperti pendidikan, dsb.

Sebaliknya, jika tidak melakukan assesment, ada beberapa faktor yang memperburuk bencana. Pertama, mismanajemen. Kedua, kegagalan untuk memperhatikan kebutuhan dasar, misalnya air bersih, makan, tempat tinggal. Kalau tiga hal ini tidak diperhatikan, maka orang akan makin tergelincir pada kenestapaan bencana.

Ketiga, berkaitan dengan manajemen bantuan. Biasanya bantuan ini berupa apa saja. Secara persentase, 70% bantuan itu bersifat apa saja. Ini dibutuhkan atau tidak itu tidak penting, tapi yang penting saya membantu. Bantuan ini berawal dari niat baik.

Managing unconsolidated relief adalah pekerjaan yang luar biasa dan tidak tampak, karena bantuan yang tidak dilihat dan tidak didefinisikan itu dengan cepat akan menyumbat pipeline atau pipa bantuan. Ini akan tersumbat dengan cepat. Kemudian jalur distribusi juga akan tersumbat dengan cepat juga.

Bagaimana mensinergikan bantuan pemerintah dengan gotong royong warga?

Kita lihat dari aspek norma. Kalau kita sepakat bahwa semua orang punya hak kehidupan yang layak dan bermartabat, maka semua kinerja, kegiatan dan input itu harus dikerangkai hal itu.

Aspek keduanya adalah kebijakan, pelembagaan dsb. Ini semacam pengaturan yang memungkinkan si pemberi bantuan bisa berinteraksi dengan penerima bantuan. Secara bertahap, inputnya bisa disinkronkan dengan kebutuhan. Lalu kecocokan skema. Ini juga penting. Ini menjadi aspek kedua dalam manajemen bencana.

Pada tataran ketiga, program dan kegiatannya bisa berbeda-beda skemanya, tapi harus tetap mengerucut. Yang banyak dipertentangkan sekarang adalah tataran kegiatan, padahal kita punya tanggungjawab bersama untuk menata recovery ini.

Yang diperlukan sekarang adalah, adanya parameter kebutuhan, sebenarnya yang dibutuhkan berapa sih, lalu persolannya di mana. Ini tidak harus ke angka titik koma, tapi cukup angka bulat yang bisa dijadikan parameter. Ingat dengan norma tadi.

Idealnya, orang tetap hidup dan caranya tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari. Nah, dari sana baru kita ngomong tata caranya. Kalau itu yang dipertengkarkan dulu yang terjadi adalah pertengkaran di tingkat bawah, di tingkat hilir. Padahal seharusnya diselesaikan di tingkat hulu.

Ini yang sebenarnya bisa kita atasi bersama, mencermati skema yang ditawarkan pemerintah, PBB atau LSM yang bermuara pada hak orang terhadap kehidupan. Kegagalan kita untuk memenuhi itu menyebabkan pertengkaran di tingkat hilir.

Lalu, apa nilai tambah PBB? Pertama, mendukung pemerintah. Kedua, kekuatan kami bukan pada aset, tapi kapasitas dan fasilitasi. Kami membawa technical skills yang punya pengalaman, mandat, dan resources untuk memberikan trouble shootings pada penanggulangan bencana. Tapi, kewenangan, kekuasaan, dan tanggung jawab berada di tangan pemerintah.

Bagaimana pola koordinasi PBB dengan pemerintah lokal?

Setelah gempa, saya langsung ke Bantul bertemu Pemda setempat. Kami juga langsung bertemu Pak Sultan, jam 10 pagi, hari itu juga. Saya menawarkan kepadanya, ”kami bisa menggerakkan aset dalam jangka waktu 4-5 jam.” Yang harus dilakukan adalah Pak Sultan membuat permintaan ke pemerintah nasional untuk membuat semacam instruksi. Kami sekadar menawarkan.

Lalu, bersama Sekda dan Bupati, saya melakukan pengaturan awal. Hari ketiga mulai trouble shooting logistik mampet di mana, dst. Di tingkat teknis, kami membuat kelompok kerja sesuai bidangnya. Dan mereka merapat pada dinas.

Struktur pemerintah di manapun akan lumpuh karena mereka bagian dari korban. Kami menyadarinya, jadi kami mulai dari assesement, dsb. Tapi begitu struktur pemerintah mulai take charge, kami menempelkan diri. Setiap pertemuan kami dengan Bakornas dan Pemprov DIY itu ada laison officer dari posko yang selalu memberikan up date dari pemerintah dan dia me-record apa yang kami lakukan lalu diinformasikan ke sana.

Pola monitoring aset-aset itu seperti apa?

Jawabannya, aset-aset itu adalah aset tambahan untuk men-support upaya pemerintah. Mainstream dari penanggulangan bencana ini adalah beras, uang, layanan kesehatan, layanan kelistrikan yang disediakan pemerintah ini kalau dihitung berapa miliar dollar.

Lost opportunity dari pejabat-pejabat dari pekerjaan yang ditinggalkan itu miliaran dolar. Jangan pernah punya ilusi bahwa PBB yang menangani. Tidak! Bencana ini ditangani pemerintah dan masyarakat. Yang kita lakukan adalah membawa aset tambahan.

Memang kami melakukan monitoring. Kami menggerakkan misalnya rata-rata 6000 terpal/hari. Kita melakukan pembangunan jamban bersama pemerintah. Itu harus kita monitor. Kita harus pertanggung jawabkan karena ini resources dari publik. Yang lebih penting lagi adalah berapa persen dari kebutuhan di lapangan yang terpenuhi oleh input itu.

Banyak keberatan terhadap program UN dan INGO yang dinilai akan merusak local wisdom. Komentar Anda?

Begini, sekarang kita masuk dalam diskursus cara melaksanakannya. Kita sepakat semua orang berhak terhadap kehidupan yang bermartabat. Salah satu diantaranya adalah punya rumah, pekerjaan, dsb. Kalau kita sepakat seperti itu, sekarang kita ngomong caranya. Tadi saya katakan, sebaik-baiknya cara adalah yang tidak menimbulkan komplikasi.

Nah, that is being said yang dipertentangkan sekarang, atau seolah-olah dipertentangkan, adalah input, cara, skema, yang dibawa oleh masyarakat internasional itu bertabrakan dengan nilai-nilai lokal. Ini mitos yang dikembangkan sekarang. Mitos itu bisa tumbuh dari asumsi, rumor, atau kecurigaan.

Dalam pandangan kami, mitos itu ada di mana-mana. Ini bukan tidak boleh, tapi perlu di-manage. Kami, masyarakat internasional, punya tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang akan kami lakukan. Banyak hal tentunya. Ada yang input langsung, cash for work, food for work, dan macem-macem. Ini ada menunya. Dari menu ini mana sih yang diperlukan. Menu itu kan dicocokkan dengan si pengguna. Kami bertanggung jawab menyesuaikan sedemikian rupa.

Nah, di sisi lain, masyarakat sipil dan teman-teman NGO punya tanggung jawab, antara lain utuk melakukan preservasi terhadap nilai-nilai lokal yang dipandang sebagai modal. Bukan hanya pelicin, tapi modal struktur utama dari masyarakat yang sebenarnya si empunya hak.

Saya pikir rekan-rekan bersama masyarakat bertanggung jawab untuk memformulasikan, mengedepankan mereka, bottomline, cara ini seperti apa sebenarnya. Gitukan?

Jadi menurut saya jangan bertengkar di tingkat superficial karena itu akan menjadi diskursus superficial. Tetapi memformulasikan nilai apa yang mungkin akan dipertahankan dengan cara-cara sedemikian rupa.

Nah, sisi berikutnya adalah bagian yang bersifat legal-konstitusional dari pemerintah, yakni regulasi.’Ini harus seperti ini, ini tidak boleh seperti itu.’ Karena regulasi ini menjadi wadah. Nah interaksinya seperti apa sekarang?

Menurut saya, diperlukan arena di mana ketiga unsur ini diletakkan. Misalnya pemerintah menyatakan, dari segi konstitusioanl regulasi di Indonesia, ’Ini yang Anda bawa, ini tidak, dan seterusnya.’ Silahkan, apa yang mau ditaruh disini. Jadi ada proses negosiasi dan adjustment

Saran kami, mungkin sebaiknya dilakukan suatu arena. Arena itu bisa dibuat, dan sebaiknya komponenya tiga tadi, agar terjadi penguraian mitos. Hasilnya adalah, kita buat kerangka kerja bersama yang bisa disepakati.

Sejauhmana ini direalisasikan?

Kami terus mendorong teman-teman di semua level. Di Bantul pun saya mengatakan, teman-teman yang teriak dengan istilah itu, apa yang kita kerjakan? Bukan tidak mungkin, Pemerintah dari Depdagri, dan departemen lainnya bersedia melakukan pembicaraan.

Kembali soal norma. Sejauhmana akan dilembagakan dalam program rekonstruksi?

Setidaknya ada produk dari interaksi tiga pemain tadi. Itu bisa menimbulkan dorongan. Yang pertama adalah pengukuhan bahwa masyarakat mempunyai hak. Kalau ketiga-tiganya sepakat, kita bisa menerjemahkan hak menjadi parameter.

Masyarakat disebut menerima hak atas papan dan kehidupan kalau kita merumuskan prinsip. Prinsip yang normatif atau pragmatisme mengatakan, ’kalau mereka punya rumah yang setidak-tidaknya melindungi dari elemen cuaca, yang memungkinkan untuk berkiprah sebagai warga, sebagai individu, dsb, dalam masyarakat yang memungkinkan mereka menyediakan apapun untuk melakukan hajat kehidupan.

Ini masalah prinsip, norma, kita sepakat. Dari sini kita bisa turunkan lagi, kalau rumah untuk melakukan hajat hidup itu kira-kira apa saja? Ini terjemahan teknis ya, ada kamar tidur dan ruang tamu, misalnya.

Nah, indikator rumah yang genah itu apa tho? Kita bisa mengukur sekarang di tingkat itu. Kalau anda pertentangkan indikatornya dulu, nggak ketemu! Itu akan nyebar ke mana-mana.

Dari prinsip itu Anda bisa tarik dari satu prinsip menjadi standar, lalu ke indikator. Ini adalah norma-norma yang bersifat pragmatis, yang membawa kita ke sana. Nah, yang normatif, hasil yang kedua dari interaksi tadi, tentang bagaimana cara mengerjakannya.

Di dalam yang normatif biasanya isu-isu seperti moralitas, kelayakan, kecocokan, itu menjadi denominasi. Bahwa tidak hanya setiap orang akan menerima 3,4 meter persegi, tetapi bantuan itu akan dibuat, disediakan, sedemikian rupa dengan cara seperti ini. Contohnya, argumen-argumen normatif itu, di level yang kedua.

Isu seperti keadilan, ya, tadi kita sepakat setiap orang, masing-masing orang, punya hak. Ada namanya azas keadilan dan kesetaraan.Kalau begitu semua orang diberi jatah yang sama dong?

Tunggu dulu, jangan-jangan bukan itu jawabannya. Saya ingat Ramon Magsaysay mengatakan, ”Orang tidak memiliki seharusnya menerima lebih.” Jadi isu equity, bukan sekadar equality, menjadi penting. Jadi azaz, orangnya tidak memiliki atau kurang menerima lebih. Itu equity ya, yang kedua.

Sekarang tentang cultural appropriatenes, harus dilakukan sedemikian rupa. Cara menangkap ikan yang terbaik itu, katanya, adalah dengan tidak membuat airnya keruh. Jadi input itu tadi, prinsip, standard, indikator itu dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekeruhan. Itu adalah standard normatif.

Berikutnya, dia harus sedemikian rupa supaya masyarakat itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah kalau kita sudah membangun kembali, dan nanti kena lindu jatuh lagi, ini ada suatu kebodohan bersama. Kita punya tanggung jawab moral memungkinkan masyarakat menjadi lebih kuat.

Ini semua kita ikat bersama, terus menjadi tata cara. ’Kalau begitu, cara membeli kayunya jangan menimbulkan kegundulan di Wonosari,’ misalnya. Ini adalah derivasi dari argumen moral itu tadi. ’Kalau begitu jangan diberikan orang per orang.’ Mungkin salah lagi. Sehingga, yang kurang memiliki sungguh menerima lebih ketimbang dari sama rata sama rasa.

Nah, tata cara ini diturukan lagi menjadi kesepakatan prosedural. Adalah kesepakatan-kesepakatan tatacara kita memonitor, memastikan supaya orang itu berperilaku bersama untuk mencapai, lagi-lagi, moral. Ini setidaknya dua guideproduct yang berjalan bersama-sama. Yang satu adalah pedoman pragmatis parameternya, yang kedua manfaatnya. Nah, kalau kedua itu dijalankan, ujungnya nanti menjadi standard operating procedure (SOP). SOP itu sudah sampai pada langkah: beli kayunya di mana, yang terima uangnya siapa, dst.

Pertanyaan Anda berikutnya, ’Pak Puji, kalau bikin sistem kayak gitu perlu berapa puluh tahun? Jawaban saya, ‘Tidak perlu lama.’ Yang diperlukan kita duduk bersama, mature engagement tadi dalam satu arena, dan sepakat dengan itu. Dan sadar kita berada di tataran mana, kita ke arah mana.

Kalau anda lihat sekarang, pertengkarannya di mana? Cash for work, misalnya. ‘Nilai lokal jangan digerus!’ Nah, itu tingkat-tingkat pernyataan normatif, yang sebenarnya berawal dari itikad baik. Tetapi tidak di-treatment, tidak ditindaklanjuti, sehingga menjadi sesuatu yang berstruktur.

Pernyataan terakhir dari PBB?

Mungkin ada beberapa pernyataan yang harus dibuat PBB. Pertama, soal kebijakan. Kebijakan itu menentukan atau mencetak cara pandang. Pada saatnya, pemerintah akan menentukan panjangnya masa darurat, rehabilitasi, dan seterusnya. Ini adalah tindakan kebijakan yang harus, akan, diambil oleh pemerintah.

Kedua, kebijakan itu akan berimplikasi pada respon. Saya pikir yang akan dilakukan PBB adalah memposisikan dirinya terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah sedemikian rupa, sehingga, input dan kerja sama kami itu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana, dan mendukung kebijakan pemerintah.

Ketiga, soal kebutuhan riil di masyarakat. Tentang keadaan emergency, pertanyaannya sekarang, di mana PBB bisa memberi input sebaik-baiknya untuk mengurangi kesenjangan, dan yang tidak simetris tadi. Kalau PBB bisa meletakkan dirinya untuk mengurangi dampak kebijakan itu, atau memperkuat kerbijakan itu dengan cara menggalang input yang strategis, kami akan melakukannya.

Dalam pandangan itu, kami ingin merorientasikan diri pada dua hal juga. Yang pertama merorientasikan diri pada kebijakan pemerintah, menyimak dengan hati-hati apa yang dinyatakan, dilakukan, dituliskan, disurat oleh pemerintah. Tapi pada saat yang sama kita juga melakukan kajian-kajian lapangan.

Nah dari sana nanti akan dilakukan monitoring. Monitoringnya sekali lagi adalah satu memonitor input yang diberikan, memonitor keluaran yang dihasilkan, dan proses di mana itu ubah menjadi keluaran.

Karir

– Kepala perwakilan kantor PBB urusan kemanusiaan di Kobe, Jepang (sekarang)

– Pakar Penanggulangan Bencana, Komisi Penanggulangan Bencana ASEAN (2003-2005)

– Pakar Penanggulangan kedaruratan, Komisi Tinggi PBB urusan pengungsi (1999-2002)

– Pekerja Sosial, Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (1986-1994)

– Sekjen Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (sekarang)

– Anggota presidium, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia

http://www.ireyogya.org/ire.php?about=f26_wawancara.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: