Ritus Perjalanan Puji Pujiono

Ritus Perjalanan Puji Pujiono

Minggu, 21 Januari 2007
Maria Hartiningsih

Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam lainnya merupakan konsekuensi geografis dari palung-palung laut, kerak-kerak bumi, dan tembolok-tembolok magma. Semua itu berada di ceruk terdalam lembah, perbukitan, gunung dan pegunungan, serta permukaan laut biru di negeri kepulauan yang teruntai seperti zamrud khatulistiwa ini.

“Gejala alam yang sudah inheren itu dapat dipicu dan diperburuk oleh ketidakseimbangan hubungan dengan alam akibat kegiatan manusia yang bukan sekadar untuk menopang hajat hidup, tetapi juga untuk keserakahannya,” ujar pakar kebijakan dan perundangan penanggulangan bencana, Dr Puji Pujiono (43), seraya memaparkan siklus kurun waktu bencana.

Karena itu, aspek tanggung jawab harus diletakkan di depan. Kalau aspek itu tidak dipenuhi secara rasional dan kultural, maka diperlukan instrumen legal yang mendorong dan memaksa orang tidak lalai dalam kegiatan yang konsekuensinya menyangkut dimensi ruang, waktu dan jumlah manusia yang terkena dampaknya, serta perubahan ekosistem yang tak bisa diperbaiki lagi.

“Instrumen itu harus dilengkapi dengan penegakan hukum dan menuntut konsistensi,” tegasnya.

Itu berarti praktik eksplorasi, yang akibat kelalaian, menimbulkan dampak sangat luas, bisa dimasukkan dalam kategori tindak pidana.

Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang digagas Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)—didorong masyarakat warga—bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki elemen tersebut. RUU itu kini tengah dibahas bersama pemerintah.

Puji Pujiono mengungkapkan pemikirannya itu di ruang kerjanya di Kantor Regional Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan (UN-OCHA) di kawasan HAT Kobe, Jepang, beberapa waktu lalu.

Di situ ia berdasi dan berjas. Ia juga tampak lebih santai meski kantornya itu merupakan satu dari tiga pusat pemantauan bencana PBB di dunia, sekaligus satu di antara kantor regional PBB untuk merespons bencana di kawasan Asia Pasifik. Pujiono bertanggung jawab untuk kawasan Asia Timur dan Tenggara.

Penampilannya itu jauh berbeda dengan sosoknya di lapangan ketika gempa bumi meluluhlantakkan bagian selatan Yogyakarta. Kesederhanaan sikapnya membuat Mbah Darmo, tetangga dan peronda di kampung tempat ia tinggal saat itu, senang mengajaknya ngobrol sambil menaikkan kaki ke kursi sepulang Puji dari lapangan. Di antara sayup- sayup langgam Jawa yang dibawa angin larut malam, Puji tampak menikmati perlakuan Mbah Darmo yang menganggapnya sebagai teman.

Selama hampir empat bulan pascagempa, Pujiono berada di antara para korban, pekerja kemanusiaan, aktivis lembaga nonpemerintah. Ia ikut diskusi, memberi pelatihan manajemen bencana dan bantuan kemanusiaan, sekaligus menjadi koordinator semua lembaga PBB yang bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi nonpemerintah.

“Saya sebenarnya hanya seminggu di Yogya, untuk Merapi, yang mendapat perhatian karena ada puluhan ribu orang yang harus diungsikan. Rencananya akan langsung ke Timur Leste untuk mengkaji situasi konflik di sana,” paparnya.

Empat hari di Yogya terjadilah gempa yang menelan korban jiwa lebih dari 5.000 jiwa itu.

Daur hidup

Situasi geografis negeri ini menuntut kemampuan yang terus meningkat dalam mengelola dampak bencana. Tanah yang terus bergerak membuat penanggulangan itu harus berpacu dengan waktu dan elevasi bencana. Pada saat yang sama, modernisasi terus menggerus kearifan-kearifan lokal yang dimiliki.

“Menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mengatasi semuanya adalah ilusi,” ujar Puji.

Bencana yang dampaknya akan selalu lebih dulu menggulung masyarakat lapisan terbawah dan yang paling terpinggirkan tak boleh menjadi isu marjinal, bahkan, menurut Puji, seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan menyangkut kehidupan warga.

Pertanyaannya, bagaimana jantra-jantra politik peka menangkap dan menegosiasikannya sehingga menjadi prosedur hukum yang memberikan jawaban bagi perlindungan yang paling asasi dari bencana.

“Bencana dapat dilihat sebagai krisis-krisis dalam perubahan fase pada ritus perjalanan. Kegagalan menanggapinya akan membuat kita mandek, bahkan merosot,” katanya.

Puji mencontohkan Kobe, yang hancur dalam hitungan detik akibat gempa tektonik tanggal 17 Januari 1995 pukul 05.46. Kota itu seperti lahir kembali menjadi kota supermodern, tanpa bekas tragedi yang menelan lebih dari 6.000 korban jiwa, kalau tidak menengok tetenger di berbagai penjuru kota.

Kobe sekarang adalah pusat kajian bencana dan memiliki museum human renovation. Pemerintah Kobe menanggung korban bencana selama 10 tahun sebelum mengalihkannya ke dalam sistem keamanan sosial.

“Tak satu pun pemerintah di dunia yang mampu menangani dampak bencana secara sempurna,” tegas Puji.

Semuanya belajar dari proses itu agar tidak mengulang kebodohan dan kejatuhan korban. Seperti dikemukakannya, “Sejarah harus dilihat sebagai referensi untuk mendefinisikan ulang, merancang dan membuat jalan ke depan, moving forward. Jangan membawa sejarah bukan sebagai luka dan kegetiran, tetapi sebagai peta untuk membangun masa depan.”

Pun sejarah personalnya. Puji yang “hanya” bercita-cita menjadi “orang baik” itu menjalani ritus perjalanan yang seperti sudah digariskan; sebagai pekerja kemanusiaan. Sejarah hidup telah mengasah kepekaannya, menjadikannya mampu merasakan derita orang.

Ada suatu peristiwa yang tak pernah ia lupakan. Pada hari pertama di Pulau Galang, ada satu keluarga yang akan dikirim ke Perancis, tetapi kepala keluarga itu menolak. Karena dianggap mengganggu, orang itu dimasukkan ke sel. Puji meminta pihak kepolisian agar diizinkan bertemu dengan kepala keluarga itu.

Padahal, waktu itu ia tak bisa berbahasa Vietnam. Orang itu tak bisa berbahasa Inggris. Jadi, mereka berkomunikasi dengan bahasa wajah dan tubuh, yang tampaknya mampu mengungkapkan rasa dibandingkan dengan sejuta kata. Orang itu akhirnya menerima keputusan tersebut.

Paling asasi

“Hidup ini sangat berharga,; ujarnya, pelan, ditingkahi jazz fusion dari Buddha Bar, kompilasi musik favoritnya.

Hak hidup dan hak untuk tidak tercederai adalah hak yang paling asasi. Kalau bencana dipandang sebagai salah satu kejadian yang menyebabkan terhalanginya akses pada hak-hak itu, maka seluruh upaya penanggulangan harus menaruh kedua hal itu di atas segalanya.

Implikasi dari pemahaman itu adalah suatu keruntutan mata rantai filosofis antara kesetaraan, solidaritas, toleransi, dan tanggung jawab. Nilai kemanusiaan dari seluruh kegiatan tanggap bencana harus diletakkan di atas empat landasan itu.

Bencana mengubah keseluruhan hidup sampai ke sendi- sendinya dan kedermawanan tidak menjawab penghancuran total yang diakibatkannya. Istilah “membantu” dalam penanggulangan bencana lebih berarti defeating karena mengaburkan kaitan antara hak dan tanggung jawab sosial.

Istilah itu juga menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bermurah hati. Padahal, yang diperlukan adalah pemerintah yang bertanggung jawab secara legal konstitusional. Bagi masyarakat, itulah tanggung jawab sosial.

Kerusakan Permanen

Dalam situasi pascabencana, masyarakat hidup dengan ekspektasi yang tinggi, di antara kebutuhan yang mendesak dan romantisme tentang gotong royong, solidaritas, kedermawanan, dan lain-lain.

Karena itu, Puji memahami pandangan sinis terhadap bantuan eksternal yang diberikan lembaga-lembaga internasional di wilayah bencana. “Interpretasi istilah itu terbuka luas karena berpijak pada nilai universal yang diterjemahkan dalam kebijakan dan program,” jelasnya.

Ia mengibaratkan situasi awal pascabencana seperti situasi keluarga yang mengalami peristiwa kematian. Energi untuk menyiapkan rumah, memasak, menemani tamu, mengorganisasikan upacara pemakaman seperti tidak terbatas.

Namun, begitu jenazah melewati pintu rumah, mengarah ke pemakaman, energi itu seperti menguap. Yang kehilangan duduk di pojok ruangan, menangis tanpa suara. Tak ada lagi orang di sana. Ada kesunyian, lethargy, mengeringnya energi.

“Saya harus melihat situasi itu secara realistis,” ujarnya.

Itu artinya harus mulai mencari di mana ada energi kolektif yang bisa digunakan, dengan stimulasi dan kerja sama dengan pihak luar.

Akan tetapi, upaya itu sering digeneralisasi dan dipandang sebagai politik yang menghancurkan semangat gotong royong, karena seolah memberi nilai moneter pada semangat kemasyarakatan dan kedermawanan.

Padahal, seperti dijelaskannya, ada banyak jenis bantuan, yang kalau dijalankan dengan hati-hati akan menjaga penggunaan energi yang tersisa dan secara berangsur-angsur mengajak masyarakat melakukan kegiatan yang berstruktur.

“Pekerjaan kemanusiaan memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap survival dan kebangkitan kembali masyarakat,” kata Puji.

Karena itu, ada komponen etika yang harus dibangun dan diperkuat. Kerangka nilai dalam kerja kemanusiaan itu memiliki standar-standar praktikal berkaitan dengan kuantitas, kualitas, dan kecepatan bantuan. Sisi lainnya adalah etika moral, terkait dengan kenetralan, kepatutan dan kelayakan.

Kalau kerja kemanusiaan dilakukan sekadar mengikuti dorongan rasa kasihan dan kedermawanan, yang terjadi justru kerusakan permanen pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Nah!

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0701/21/persona/3260700.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: