Tak Ada Diskriminasi Penanganan Bencana

‘Tak Ada Diskriminasi Penanganan Bencana’

Rabu, 06 April 2005
JAKARTA — Pemerintah menegaskan tak ada diskriminasi atas penetapan terjadinya gempa bumi di Nias sebagai bencana daerah. Pada saat terjadi bencana alam di Aceh pemerintah menetapkan bahwa kejadian itu merupakan bencana nasional. Penetapan status bencana ini dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, mengatakan tidak ada niatan pemerintah untuk melakukan diskriminasi dalam penanganan bencana di Nias dan Aceh. Langkah pemerintah menetapkan kejadian di Aceh sebagai bencana nasional. Menurutnya, didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu itu pemerintah di Aceh tak berjalan sama sekali. Dengan demikian, lanjut Bachtiar, pemerintah harus mengambil tindakan untuk menempatkan Menko Kesra Alwi Shihab sebagai penanggung jawab dalam penanganan bencana di Aceh. ”Pada saat itu kondisi pemerintahan di Aceh lumpuh dan ini harus segera dibangkitkan agar proses pemerintah dapat tetap berjalan,” katanya di Jakarta, Selasa (5/4).

Sementara akibat bencana yang terjadi di Nias, menurut dia, tak sampai membuat roda pemerintahan di daerah itu terhenti. Pemerintahan di Gunungsitoli, ibukota kabupaten Nias, misalnya, tetap berjalan meski wilayah tersebut dilanda gempa berkekuatan 8,7 Skala Richter. Dengan demikian, kata Bachtiar, tak ada maksud pemerintah untuk melakukan perbedaan penanggulangan di Nias dan Aceh, melalui penetapan bencana daerah dan nasional.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Masyarakat Penangggulangan Bencana Indonesia, Puji Pujiono, menyatakan bahwa pemerintah memang sudah saatnya memiliki kriteria tertentu untuk menetapkan apakah sebuah bencana dikatakan sebagai bencana nasional maupun daerah. Karena hal itu akan berpengaruh pada siapa yang berwenang di lapangan untuk menangani bencana tersebut.

Di sisi lain, jelas Puji, penetapan status bencana itu juga akan berpengaruh pada sumber daya yang nanti akan dikerahkan. Hingga kini pemerintah tak memiliki kriteria tersebut. Akibatnya, kata dia, sering kali pemerintah terlihat gamang dalam menangani bencana yang terjadi. Ini terlihat pada penanganan bencana baik di Aceh maupun Nias. Pemerintah terlihat tak bisa melakukan koordinasi dengan baik dalam penanganan bencana tersebut.

Puji berharap pada masa mendatang masalah ini tak terjadi lagi. Dan pemerintah pada waktu mendatang harus sudah memiliki kriteria tersebut karena Indonesia diketahui sebagai wilayah yang rawan gempa. ”Jadi kriteria tentang penetapan suatu bencana sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat melakukan penanganan dengan baik atas bencana yang terjadi. Hal itu harus dilakukan agar koordinasi pemerintah semakin baik,” tandasnya.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=193343&kat_id=358&kat_id1=&kat_id2=

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: