KONSEKUENSI DARI UU PENANGGULANGAN BENCANA ; Pemda Segera Sosialisasi dan Siapkan SDM

KONSEKUENSI DARI UU PENANGGULANGAN BENCANA ; Pemda Segera Sosialisasi dan Siapkan SDM

Sunday, 27 May 2007, Yogyakarta
YOGYA (KR)- Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), terutama Pemda yang mempunyai wilayah rawan bencana, dengan diluncurkannya UU No 24 Tahun 2007. Yaitu segera melakukan sosialisasikan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sosialisasi ditujukan kepada setiap aparatur Pemda, pamong desa, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, terutama menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Hal itu dikatakan Ir Adi Sarwoko Dipl HE dari Tim Teknis Nasional (TTN) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY dan Jateng dalam acara Sarasehan dan Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertema ‘Belajar dari Pengalaman : Satu Tahun Gempa Bumi di Yogyakarta dan Jateng’ yang digelar Jumat (25/5) di JEC Yogyakarta.

Sarasehan yang digelar dalam rangka merefleksikan Satu Tahun Gempa Bumi 25 Mei 2007 ini juga menghadirkan pembicara lain, seperti Prof Agus Dwiyanto, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Fisipol UGM dan dipandu oleh moderator Dr Agus Pramusinto MDA Magister Administrasi Publik UGM.

Selain itu, hal lain yang mendesak untuk dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM), terutama aparatur Pemda di bidang manajemen bencana, mulai dari penyiapan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik ditingkat propinsi maupun kabupaten, sampai soal penyiapan program-program pembangunan disetiap sektor. “Di samping itu Pemda juga memiliki konsekuensi besar yaitu bertanggung jawab untuk menjamin, melindungi, mengurangi resiko dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk masyarakat,” tandasnya.

Dijelaskan Adi, sebelum Pemda membentuk BPBD, pembentukan harus melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD ini nantinya memiliki fungsi perumusan dan penerapan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan secara terpadu. Sedangkan tugas lainnya menetapkan pedoman standarisasi, penyusunan penetapan peta rawan bencana, prosedur penanganan bencana sampai penyaluran bantuan.

“Tugas-tugas ini harus dilakukan secara terintegrasi baik pada tahap rencana, tanggap darurat sampai pasca bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Agus Dwiyanto mengemukakan, untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, Pemda juga harus mengembangkan sistem administrasi publik yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat tentang status bencana dan kebijakan untuk menanggulanginya. “Proses pengambilan keputusan ini sebaiknya diserahkan kepada pemangku kepentingan yang ada di daerah dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pelaku di luar pemerintahan,” kata Agus.

Menurutnya, selain itu pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme penyampaian bantuan dalam situasi darurat dan ukuran kinerja dari pejabat publik dalam menangani situasi darurat karena bencana. Dengan berbagai kegiatan diatas diharapkan sistem administrasi publik yang ada di pusat dan daerah akan mampu memberi dukungan kepada upaya penanggulangan bencana yang mungkin terjadi dimasa mendatang. “Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan publik terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas publik dalam menanggapi bencana yang mungkin terjadi dan kapasitas untuk memperkecil resiko dari suatu bencana itu sendiri,” ujarnya. (R-6/R-1/Cdr)-f.

http://222.124.164.132/article.php?sid=124809

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: