Perlu Regulasi Mitigasi Bencana

Perlu Regulasi Mitigasi Bencana

Yogyakarta, Kompas – Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta diminta untuk segera membuat peraturan daerah tentang mitigasi atau penanggulangan bencana alam. Peraturan tersebut akan sangat membantu untuk mekanisme penanganan ketika bencana terjadi.

Apalagi, DIY termasuk daerah rawan bencana. Tak hanya gempa bumi, tetapi juga bencana gunung berapi, gelombang pasang, tsunami, hingga angin puting beliung.

“Bencana perlu diantisipasi dalam bentuk regulasi supaya lebih siap,” ujar anggota DPRD DIY Arief Boediono, Rabu (30/5).

Penanganan bencana selama ini dinilai tidak tertata dengan baik. Masih terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, juga terjadi kekacauan pemberian informasi tentang dana bantuan bagi para korban.

Selama ini, pengucuran bantuan hanya mengandalkan pos bantuan dana tak tersangka. Padahal, anggaran pada dana tak tersangka sangat terbatas pada kisaran Rp 15 miliar per tahun. Melalui perda, diharapkan ada pengaturan tentang dana cadangan untuk penanganan bencana alam.

Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana Alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat belum secara detail menyentuh permasalahan di daerah. Perda tentang penanggulangan bencana, menurut Arief, masih dimungkinkan untuk segera diajukan. Dari 10 target perda yang dihasilkan tahun ini, baru enam perda yang dibahas.

Bahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mulai menggodok perda tentang penanggulangan bencana. Pada Senin (28/5) lalu, DPRD Sumatera Barat mengadakan kunjungan kerja ke DIY untuk belajar penanganan pascagempa. “DIY malah justru belum ada rencana pembuatan perda,” ucap Arief.

Pengaturan aset

Pemulihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pascagempa, misalnya, bermasalah karena tidak adanya kejelasan pengaturan aset. DIY perlu belajar dari Jepang yang memiliki peraturan detail tentang jaminan terhadap pelaku UMKM ketika terjadi bencana.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan sedang membicarakan tentang regulasi mitigasi bencana tersebut. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah meminta bantuan dari Menteri Negara Bencana Alam Jepang terkait regulasi yang mungkin untuk Yogyakarta.

“Akan tetapi, ternyata rekomendasi dari Jepang itu jatuh ke pemerintah pusat. Sekarang masih digodok di Departemen Pekerjaan Umum, mungkin nanti akan menjadi kebijakan nasional,” tutur Sultan. (AB9)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/31/jogja/1037959.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: