Keluarkan Lapindo dari Tim Penanganan

Keluarkan Lapindo dari Tim Penanganan
Kumpul di Australia, Prihatin Lumpur Porong

Minggu, 03 Juni 2007,
ADELAIDE – Luapan lumpur di Sidoarjo ternyata merupakan kasus bencana tidak biasa (unusual disaster) yang belum ada contohnya di dunia. Bencana itu berlangsung terus dan berada di permukiman padat sehingga penanganannya pun harus terus-menerus. Dan, dalam setahun ini, belum terlihat prospek penyelesaiannya.

“Ini memang pertama di dunia,” tegas Dr Ir Andang Bachtiar, mantan ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), di Adelaide, South Australia, kemarin.

“Kita sebaiknya berasumsi luapan lumpur ini akan terjadi selamanya,” tambahnya. Sebab, semua prediksi yang muncul tentang berhentinya lumpur sifatnya spekulatif.

Andang merupakan salah satu pembicara dalam workshop tentang Semburan Lumpur di Jawa Timur: Belajar dari Bencana Non-Alam? di Flinders University, Adelaide, Australia.

Acara dua hari sejak Jumat itu juga menyuguhkan presentasi Dr Mark Tingay (pakar geologi Universitas Adelaide), Dr Ir John Dachtar (mantan pakar Timnas Lumpur), Ir Kresnayana Yahya MSc (ITS Surabaya), Rohman Budijanto (Jawa Pos), Agus Muldya (NGO IndoSolution), Yuniwati Teryana (vice president Lapindo Brantas), dan Bambang Istadi (technical services Lapindo Brantas), Sentot Siswosiswanto (Elsham), serta Fausta Firyadi (NGO).

Dalam sesi diskusi meja bundar, Andang menawarkan penyelesaian yang lebih konkret. Pakar yang menyebut diri geolog independen itu mengusulkan pembuatan tim yang lebih solid tanpa Lapindo. “Lapindo harus out,” tegas geolog asal Malang itu.

Dia menjelaskan, mengeluarkan Lapindo dari tim penanganan itu bukan berarti melepaskan perusahaan yang mengebor di Sidoarjo tersebut dari kewajibannya. Tetapi, untuk meningkatkan kepercayaan kepada tim penanganan. Kepentingan bisnis harus dipisahkan dari penanganan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

“Selama ada Lapindo di dalamnya, apa pun bentuk keputusannya, semuanya cenderung diragukan objektivitasnya,” katanya.

Dia melihat semua data, termasuk jumlah semburan lumpur, kapan berhentinya, apakah ada subsidensi dan sebagainya, tidak bisa diverifikasi secara independen sehingga penanganannya secara saintifik menemukan kesulitan.

Dalam Keppres dan Perpres tersebut, Lapindo ditetapkan harus menanggung biaya penanggulangan untuk menyumbat semburan lumpur. Juga biaya penanggulangan luberan lumpur serta penanggulangan dampak sosial. Total dananya senilai Rp 3,8 triliun.

Rinciannya, untuk penanggulangan semburan, luberan lumpur, dan dampak sosial sebesar Rp 1,3 triliun. Lalu, untuk membayar ganti rugi warga Rp 2,5 triliun.

Dalam paparannya di depan forum seminar itu, Yuni menyebutkan, sampai 22 Maret lalu, Lapindo telah mengeluarkan uang USD 154,072 juta atau senilai Rp 1,4 triliun (nilai kurs Rp 9.328 per USD). Ini melebihi bujet yang ditetapkan pemerintah.

Untuk paket uang kontrak rumah bagi warga korban lumpur tahap pertama (sebelum ledakan pipa gas Pertamina), Lapindo telah mengeluarkan Rp 39,988 miliar. Kemudian, paket uang kontrak rumah bagi pengungsi fase kedua (sesudah ledakan pipa gas Pertamina) senilai Rp 55,508 miliar.

Namun, untuk pembayaran uang ganti rugi, Lapindo baru mengeluarkan dana Rp 7,997 miliar dari kewajibannya membayar Rp 2,5 triliun. “Tapi, ketetapan pemerintah yang dituangkan dalam Keppres dan Perpres itu sudah menjadi ketetapan hukum. Jadi, tetap akan kami laksanakan,” sergah Yuniwati tanpa menyebutkan batasan waktu kesanggupan Lapindo.

http://www.jawapos.com/index.php?act=detail&id=8723

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: