Lokakarya RAN dan Penyusunan Aksi Daerah PRB di Yogyakarta

Lokakarya RAN dan Penyusunan Aksi Daerah PRB di Yogyakarta
Pemerintah Propinsi DI.Yogyakarta
Tanggal: 2007-03-24 11:07:30

Kepatihan – Sekda Provinsi DIY Ir.Tri Harjun Ismaji .MSc mengatakan, belum adanya alat pendeteksi kapan dan dimana serta berapa kekuatan gempa yang akan terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehinggamengakibatkan gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB berkekuatan 5,9 SR dan berpusat di selatan Kota Yogyakarta menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta berdampak psikologis pada masyarakat di DIY dan sebagian pantai selatan Jawa Tengah.

Hal tersebutdisampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Fasilitasi dan Investasi Provinsi DIY Dr. Ir. Sunjoto.Dipl.HE.DEA ketika membuka Lokakarya Rencana AksiNasional dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Resiko Bencana yang diselenggarakan Bapeda Bidang Renwil Provinsi DIY bekerjasama dengan Bappenas dan UNDP pagi tadi (Sabtu, 24/3) di gedung Radyo Suyoso, Kepatihan,Yogyakarta.

Mengingat Indonesia termasuk daerah rawan bencana, maka kesiap-siagaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dipandang sangat penting. Disamping itu kesiap-siagaan masyarakat dan lembaga-lembaga atau organisasi sosial non pemerintah serta lembaga swasta yang berkompeten juga penting dalam penangananbencana termasuk dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang kerawanan wilayah dimana mereka tinggal, bagaimana upaya yang harus dilaksanakan untuk mengurangi risiko yang lebih parah dan luas jika terjadi bencana.Dalam upaya dimaksud perlu dilakukan perencanaan manajemen risikobencana bagi pemerintah dan lembaga sosial non pemerintah, serta lembaga-lembaga swasta, lanjutSekda Provinsi DIY melaluiSunjoto.

Sementara itu Direktur Kewilayahan II Bappenas Dr.Ir. Suprayoga Hadi, M.Sp dalam paparannya mengatakan bahwaberdasarkan Internasional Strategy For Reduction 2006-2009, Word Disaster Reduction Campaign, UNESCO, bencana Alam tahun2005 di Indonesia menduduki urutan 7 di dunia.

Sementara faktor kerentanan bencana di Indonesia adalah karena Indonesia terletak pada persimpangan 4 lempengan tektonik utama: yaitu lempengen Asia, lempengan samudra Indonesia, lempeng Australia dan lempeng Samudra Pasifik. Selain itu juga terletak pada persimpangan 3 sistem pegunungan, yaitu pegunungan Alpin, Circum Pasific dan Circum Australia. Karena terdapat lebih dari 500 gunung berapi dimana 128 diantaranya masih aktif.

Dan yang perlu diperhatikan pula bahwa terdapat 383 total dari 440 Kabupaten/Kota yang merupakan kawasan dengan kerentanan cukup tinggi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan, seperti jumlah penduduk yang tinggi, tingkat kepadatan penduduk yang tiodak merata dan tinggi, kesenjangan tingkat pendapatan yang tinggi, cakupan daerah terbangun (building coverage) yang semakin berkurang, struktur konstruksi bangunan dan sebagian besar bantaran sungai merupakan pemukiman penduduk dengan kepadatan tinggi. Sementara permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kinerja penanganan bencana, masih rendahnya perhatian terhadap perlunya pengurangan risiko bencana.

Sedang kegiatan Prioritas Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2010 adalah, meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat; mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini; memanfaatkanpengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatandan ketahanan pada seluruh tingkatan; mengurangi cakupan resiko bencana; meningkatkan kesiapan menghadapi bencana pada semuatingkatan masyarakat agar tanggapan yang dilakukan lebih efektif.

Diakhir sambutannya Sekda Provinsi DIY mengharapkan dengan Lokakarya iniyang hasilnya nanti akan diterbitkan pemerintah yang berisikan manajemen resiko, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana, mampu dijadikan sebagai pedoman/referensi dan informasi bagi pengambil keputusan melalui landasan yang kompehensif. RAN-PRB tersebutlanjut Sekda perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah agar pemetaan risiko menjadi semakin baik dan lebihoperasional tanpa melupakan upaya serta menghargai budaya lokal, membangun partispasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lokakarya yang berlangsung sehari ini diikuti kurang lebih 75 orang peserta dari utusan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta organisasi masyarakat dan LSM. Sumber Sub Bid Pemberitaan BID

http://www.bapeda.pemda-diy.go.id/detail.php?jenis=16&id=1955&PHPSESSID=42686317f88c5c49980cbdb1b8de3716

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: