Tata Krama Internasional LSM

TATA KRAMA INTERNASIONAL LSM

Pendahuluan

Dalam 10 tahun terakhir ini, di semua negara, telah terjadi perkembangan secara dramatis kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi nonpemerintah (NGO). Kegiatan-kegiatan masyarakat, kelompok warga negara, dan organisasi nonpemerintah lain, serta gerakan sosial umumnya ini, hari ini, memberikan harapan bagi masa depan yang berkelanjutan.

Untuk membangun basis konstituensi kita, dan secara sungguh-sungguh dapat melayani anggota masyarakat dan organisasi kita, sangat dibutuhkan dianutnya prinsip-prinsip etika dan pertanggungjawaban tertentu.

Tata Krama Organisasi Nonpemerintah dapat mencakup hal-hal berikut.

I. NGO lokal dan nasional (baik di negara Utara maupun Selatan):

a. Memiliki anggota atau konstituensi yang pasti
b. Memiliki sistem kerja terbuka yang demokratis, pemerataan peran pria-wanita, pendekatan konsultatif dalam penyelesaian masalah, serta praktek-praktek yang non-diskriminatif
c. Membuat panduan yang jelas perbedaan kepentingan antara staf dan pengurus
d. Menyiapkan tata krama untuk staf
e. Menerbitkan laporan tahunan dan keuangan yang diperiksa akuntan publik
f. Nir-laba dan nir-partisan
g. Memiliki struktur gaji yang adil, dengan selisih yang wajar, antara yang tertinggi dan terendah
h. Mencegah adanya korupsi, baik material, spiritual, maupun politis
i. Memfasilitasi rakyat untuk bekerja dan berbicara untuk mereka sendiri
j. Mengumumkan dokumen yang diterbitkan sendiri maupun yang diperoleh dari pemerintah
k. Menyusun mekanisme yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menukar pengalaman
l. Aktif dalam kegiatan pendidikan/latihan lingkungan hidup
m. Tidak terlibat dalam suatu perjanjian kebijakan dengan pemerintah atau perusahaan swasta tanpa konsultasi yang luas di antara NGO
n. Memusatkan perhatian pada isu-isu domestik, tapi tidak mengabaikan dimensi globalnya
o. Mendorong keadilan dan pemerataan, membantu penghapusan kemiskinan dan mempertahankan keutuhan budaya.

II. NGO Internasional, atau yang bekerja di luar negerinya sendiri, semestinya:

a. Bekerjasama dengan NGO lain, baik Utara maupun Se¬latan, dengan dasar kemitraan dan kesetaraan yang adil
b. Mendorong arus informasi, gagasan, dan pengalaman dua arah
c. Beroperasi dengan dasar keuangan yang transparan
d. Sepakat bahwa NGO domestik, bukan NGO asing, me¬miliki tanggung jawab lebih untuk kegiatan-kegiatan di dalam negeri
e. Memiliki sistem pertimbangan yang jelas dalam negeri tempat beroperasi, dan kriteria yang transparan dalam memilik rekan kerja
f. Memantau kegiatan pemerintah dan perusahaan di negaranya dalam berhubungan dengan pejabat pemerintah, harus memperkuat peran NGO lokal sebagai juru bicara yang sah bagi masyarakat
g. Perwakilan NGO yang hidup di suatu negara selayaknya mengikuti tingkat yang wajar, tidak dengan gaya hidup seorang ekspatriat.

III. Bagi NGO di Utara

Karena kelompok-kelompok di Utara mendapatkan data terutama dari pemerintah mereka. Banyak di antaranya tidak mempersoalkan kebijakan dan kegiatan pemerintah mereka di negara Selatan. Sebaiknya, sebagian dari mereka, malah menjadi pelengkap bagi agenda tersembunyi peme¬rintah ataupun perusahaan transnasional negara mereka. Agar NGO Utara dapat menjamin terjalinnya hubungan people to people yang semurninya, mereka mestilah:

a. Membangun hubungan berdasarkan saling menghormati kemandirian dan otonomi masing-masing dan sebagai mitra (partner) setara
b. Memanfaatkan keuntungan mereka dalam kemudahan akses atas informasi untuk disalurkan kepada rekannya di Selatan
c. Membagi pengalaman dan kemampuan mereka kepada mitranya
d. Menantang pemerintah dan mendidik publik sendiri tentang sistem ekonomi dan model pembangunan yang timpang yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan global
e. Mengkampanyekan demokrasi yang sebenarnya di ne¬gara mereka
f. Mengkampanyekan gaya hidup wajar dan berkesinambungan di negara sendiri.

IV. Kampanye

NGO Utara dan Selatan seringkali memiliki hubungan non-proyek atau non-dana, tapi berdasarkan kampanye untuk memprotes suatu masalah sosial atau lingkungan tertentu di suatu negara; atau kampanye yang melibatkan isu-isu internasional, seperti Global Environmental Facility-nya Bank Dunia.

Kesempatan ini harus dirancang untuk mendapatkan proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang jelas di kalangan peserta kampanye. Pada titik ini, kita hanya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak memberikan jawaban-jawaban:

a. Prinsip dasar yang dicari dalam kesepakatan ini adalah untuk menjamin berlangsungnya konsultasi yang cukup sebelum ada satu pihak pun mengambil sikap sehingga mempengaruhi yang lain—suatu hal yang tidak semu-dah kelihatannya.
b. Bila suatu kelompok’ di suatu negara mengirim suatu “peringatan internasional” tentang suatu persoalan di negerinya, kewajiban apa yang harus dipenuhinya un¬tuk menjamin, telah ada konsensus di antara NGO di negerinya tentang masalah itu? Sebaliknya, kewajiban apa yang dimiliki oleh NGO yang menerimanya, untuk memastikan bahwa informasi ini benar merupakan kon¬sensus di negeri asalnya sebelum memberikan tanggapan atasnya?
c. Siapa yang berkewajiban menyusun daftar NGO di tiap negeri (tanpa daftar tentu tak mungkin menyelenggarakan konsultasi).
d. Berapa lama suatu konsultasi mesti dilakukan? Dapat-kah ditentukan deadline-nya bila aksi legislatif akan mengikutinya?
e. Apa jadinya konsultasi itu bila tidak ada tanggapan?
f. Dapatkah seseorang dipilih sebagai kontak di suatu ne¬gara atau daerah untuk memfasilitasi komunikasi dan konsultasi? Dalam krisis, dapatkah sesorang itu ber-bicara atas nama konstituensi tanpa adanya konsultasi?
g. Bagaimana bila kelompok-kelompok dalam suatu wilayah tidak sepakat? Bagaimana bila antar daerah tidak sepakat?
h. Adakah kewajiban bagi NGO yang meminta informasi atau bantuan kampanye untuk, sebagai imbalan, mem¬berikan informasinya kepada kelompok-kelompok yang menanggapi hasil proyek atau kampanyenya?
i. Bila suatu NGO meminta suatu informasi kepada NGO lain yang ternyata membebaninya, adakah tanggung ja-wab untuk membantunya (keuangan maupun lainnya) dalam menghasilkan informasi itu?

V. Pernyataan solidaritas

a. Sebelum menyatakan suatu deklarasi solidaritas kepada publik, untuk NGO maupun individu, bila mereka terancam atau terkungkung akibat pekerjaan yang mereka lakukan, suatu konsultasi secukupnya harus dilakukan untuk menjamin keamanan pihak yang terkena.
b. Seruan-seruan aksi, atas nama individu yang terancam, sepatutnya tidak mendesak aksi solidaritas yang memerlukan lebih banyak keterlibatan keluarga yang bersangkutan.

Koordinator: Environment Liaison Center International Nairobi, Kenya.

Partisipan sementara:

Fall Brook Center, Kanada
Social Work Research Center, India
Arbofilia, Kosta Rika
National Wildlife Federation, Amerika
SIRF, Nigeria
REDES, Uruguay
World Resource Institute, AS
SOS Mata Atlantica, Brasil.

Sumber:
Zaim Zaidi, Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat.
Jakarta: Gramedia: 1995, hal. 161 – 165

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan insan LSM-nya adalah untuk mengemban misi mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan demokratis.

Bahwa sebagai lembaga yang lahir dari prakarsa masya¬rakat yang beranekaragam, LSM mencerminkan keanekaragaman masyarakat itu. Namun demikian, di samping keanekaragamannya terdapat kesamaan-kesamaan di antara LSM-LSM. Kesamaannya yang paling utama adalah pemihakannya kepada masyarakat tertinggal, yakni rakyat kecil. Adapun fungsi LSM pada dasarnya adalah untuk melayani pertumbuhan serta perkembangan prakarsa masya¬rakat melalui pendampingan untuk mempercepat proses transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan de¬mokratis.

Bahwa dalam mendampingi rakyat kecil, membangun kebersamaan dan kemitraan di antara sesama LSM dan insan LSM serta mitra-mitranya merupakan keharusan. Untuk membangun kebersamaan dan kemitraan tersebut diperlakukan adanya pedoman perilaku kemitraan (Kode Etik) LSM yang disepakati bersama sebagai upaya peng-aturan diri (self-regulation).

Bahwa sebenarnya setelah sekian lama bekerja bersama masyarakat Indonesia dan internasional dalam rangka meng-abdikan dirinya untuk rakyat kecil tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa, pandangan politik, dan jenis kelamin, LSM dan insan LSM telah memiliki pedoman perilaku, namun belum terwujud secara tertulis.

Bahwa pedoman perilaku kemitraan LSM, yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana tersebut di bawah ini adalah suatu upaya untuk menyepakati bersama, menuliskannya, menyusun, dan mensosialisasikan serta me-laksanakan oleh mereka yang dengan suka rela menyetujui dan menerimanya sebagai pedoman perilaku.

BAB I
KEPRIBADIAN INSAN LSM

Pasal 1

1.1. Insan LSM adalah orang yang terpanggil untuk mengabdikan dirinya bagi pembebasan rakyat dari segala bentuk ketidakadilan.
1.2. Insan LSM senantiasa berfikir dan bersikap kritis obyektif.
1.3. Insan LSM dalam kehidupannya senantiasa beriman, bertanggung jawab, bersahaja dan jujur.
1.4. Insan LSM senantiasa melakukan penggalangan keber¬samaan pada semua tingkat lapisan masyarakat dalam membela rakyat.
1.5. Insan LSM senantiasa berjuang untuk mewujudkan demokrasi dan karenanya selalu bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan demokratis untuk mencapai non violence dalam semua dimensinya.

BAB II
HUBUNGAN INSAN LSM DENGAN RAKYAT

Pasal 2

2.1. Hubungan insan LSM dengan rakyat merupakan hu-bungan saling belajar, membantu dan membela atas dasar kesetaraan.
2.2. Hubungan insan LSM senantiasa dijiwai semangat setiakawanan.
2.3. Dalam membela kepentingan dan hak-hak rakyat insan LSM menganut prinsip-prinsip:
a. prakarsa harus datang dari rakyat;
b. adanya partisipasi rakyat yang luas dan sadar;
c. dilakukan dengan cara tanpa kekerasan (non ¬violence);
d. keputusan harus diambil secara musyawarah oleh rakyat;
e. pembelaan pada dasarnya haruslah pembelaan oleh dirinya sendiri (self advocacy).
2.4. Insan LSM senantiasa berperan aktif melibatkan LSM-nya untuk pembelaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat.

BAB III
HUBUNGAN ANTAR SESAMA LSM

Pasal 3

3.1. LSM senantiasa mengakui keberadaan sesama LSM yang jelas komitmen dan pelayanannya kepada rak¬yat.
3.2. LSM senantiasa menghormati dan menghargai wawasan, pikiran, pendapat, tujuan, cara kerja dan kegiatan sesama LSM.
3.3. Perbedaan pendapat sesama LSM harus diselesaikan melalui musyawarah (dialog) dan tidak ada pemaksaan untuk harus sepakat. Dalam hal penyelesaian atas perbedaan pendapat atau sengketa belum dapat dicapai, maka tali silaturahmi dan komunikasi antara pihak-pihak yang berbeda pendapat atau bersengketa hendaknya tidak putus, sehingga tetap terbuka jalan untuk menuju penyelesaian.
3.4. Penyelesaian perbedaan pendapat atau sengketa se¬sama LSM harus didasarkan kepada pengakuan dan penghargaan atas hak untuk berbeda dan harus dilihat secara seksama pada tingkat apa perbedaan atau sengketa tersebut terjadi. Pada tingkat mana pun perbedaan pendapat atau sengketa tersebut, tolok ukur penglihatan dan penyelesaiannya adalah kepentingan rakyat yang harus didahulukan dan diutamakan di atas kepentingan LSM dan pribadi.
3.5. Pendapat atau pemahaman tentang sesama LSM harus didasarkan kepada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan atau informasi dari tangan pertama mutlak diperlukan.
3.6. Setiap temuan mengenai LSM hendaknya diarahkan untuk kepentingan perbaikan, penguatan dan konsolidasi atas dasar saling tolong menolong.
3.7. Dalam realitas keanekaragaman LSM, hendaknya LSM: berhubungan baik, bekerjasama, berteman, sama-sama hidup dan membiarkan hidup. Dalam hal keadaan memaksa tidak berhubungan baikAidak be¬kerjasama dapat dibenarkan karena alasan yang dapat dibuktikan secara obyektif bahwa pihak lain telah merugikan kepentingan rakyat.
3.8. Antar sesama LSM hendaknya lugas dalam menyampaikan kritik dan koreksi serta bersih dari segala ben-tuk pelecehan, pendiskreditan, perusakan citra dan martabat sesamanya.
3.9. Dalam hubungan antara sesama LSM, masing-masing pihak supaya memenuhi kewajiban dan haknya secara utuh, dan kelalaian atau kesengajaan pengingkaran hak dan kewajiban tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran hukum.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN MITRA INTERNASIONAL LSM

Pasal 4

4.1. Hubungan LSM dengan mitra internasional merupakan hubungan persahabatan dan kerjasama untuk sa¬ling membantu dalam rangka pendampingan dan pelayanan rakyat kecil.
4.2. Hubungan tersebut didasarkan atas prinsip indepen-den, kemandirian, dan kemitraan

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

5.1. Pedoman Perilaku (Kode Etik) Kemitraan LSM ini adalah pedoman bagi LSM, insan LSM dan mitra-mitranya yang dengan sukarela menerima dan melaksanakannya.
5.2. Sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku (Kode Etik) Kemitraan LSM berupa sanksi sosial dan moral.
5.3. Sanksi sosial dan moral atas pelanggaran Pedoman Perilaku (Kode Etik) Kemitraan LSM ini, penilaiannya dilakukan oleh sesama mitra LSM secara bersama-sama dan bersifat mendidik.

Caringin, Bogor, 28 Juli 1994

Sumber:
Zaim Zaidi, Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat.
Jakarta: Gramedia: 1995, hal. 166 – 170

Dikutip sebagai bahan diskusi virtual dengan topik Code of Conducts di:
Milis Suara Korban Bencana
Milis Rembug Kemanusiaan
Milis Lingkungan

Yogyakarta, 1 Mei 2007

Djuni Pristiyanto
Moderator Milis
(belink2006@yahoo.com.sg)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: