Ganti Rugi Terganjal

Ganti Rugi Terganjal
Bupati Sidoarjo Setuju Tanda Tangani Pernyataan Kepemilikan Tanah

SIDOARJO, KOMPAS – Mayoritas warga yang tanah dan bangunannya terendam lumpur di Sidoarjo belum juga diberi ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas Inc, terutama tanah yang bukti kepemilikannya nonsertifikat. Pembayaran ganti rugi masih terganjal syarat yang diajukan Lapindo.

“Kami masih terus konsolidasi dengan Lapindo, terutama soal syarat-syarat yang mereka minta,” ucap Deputi Bidang Sosial Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo (BP BPLS) Sutjahjono Soejitno saat bertemu dengan enam anggota Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Daerah di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (5/6). Hadir pula Bupati Sidoarjo Win Hendrarso.

Menurut dia, pengklasifikasian syarat-syarat ini sangat penting agar berkas ganti rugi milik warga tidak bolak-balik dari PT Minarak Lapindo Jaya—perusahaan bentukan Lapindo Brantas Inc (LBI) untuk mengurusi ganti rugi tanah dan bangunan warga—ke BP BPLS seperti terjadi selama ini.

Masih tersisa satu masalah, yaitu soal luas bangunan. Hal itu akan diselesaikan pada pertemuan BP BPLS dan PT Minarak hari ini, Rabu (6/6).

“Sering kali luas bangunan di IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tidak sesuai dengan pernyataan warga karena baru setelah IMB keluar warga membangun rumah sehingga tidak tercantum luas bangunan di IMB. Makanya kami masih bicarakan dengan PT Minarak kalau kasusnya seperti ini akan mengacu ke luas bangunan yang mana,” jelas Sutjahjono. Sementara soal kepemilikan dengan status Letter C dan Petok D sudah selesai.

Bersedia tanda tangan

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso seusai pertemuan menyatakan bersedia mengikuti keinginan PT Minarak menandatangani berkas surat pernyataan tersebut.

Sebelumnya, PT Minarak tidak bersedia mengganti rugi tanah dengan bukti kepemilikan nonsertifikat jika surat pernyataan tidak ditandatangani Bupati Sidoarjo.

Wakil Ketua Pansus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Daerah RI Mujib Imron kecewa atas pengklasifikasian dan penetapan syarat-syarat oleh BP BPLS dan PT Minarak. Akhir Maret lalu hingga awal Juni soal tanah belum juga selesai. “Pemerintah seharusnya bisa menekan Lapindo untuk tidak berbelit-belit dalam mengajukan syarat,” tambahnya.

Sementara itu, pemblokiran bekas jalan Tol Porong-Gempol yang dipakai sebagai akses masuk truk pasir dan batu ke kawasan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, oleh warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, berhenti kemarin.

Koordinator Warga Desa Besuki Hada mengatakan, pemblokiran diakhiri setelah ada janji dari Wakil Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Kepala BP BPLS Sunarso untuk memperjuangkan tuntutan warga kepada LBI terkait ganti rugi gagal panen dan biaya evakuasi barang-barang warga saat lumpur mengancam menggenangi rumah mereka, September 2006. “Jika sampai waktu itu tidak ada hasilnya, kami akan menutup lagi akses masuk truk pasir dan batu ini,” kata Hada. (APA)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/06/daerah/3583398.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: