Peraturan Dibuat dengan Terburu-buru

Peraturan Dibuat dengan Terburu-buru

Yogyakarta, Kompas – Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana terkesan dipaksakan dan masih terdapat sejumlah kelemahan di dalamnya. Untuk itu, pemerintah harus melakukan peninjauan ulang.

Demikian dikatakan calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan penerima penghargaan Yap Tian Hien tahun 1993 untuk kasus Kedungombo, Johny Simanjuntak, di Yogyakarta, Selasa (5/6). Menurut Johny, UU tersebut cenderung dipaksakan. Indonesia membuatnya secara terburu-buru setelah pihak internasional tahu bahwa negara ini berpotensi bencana, padahal belum ada satu pun kerangka hukum yang mengatur soal itu.

Akibatnya, substansi yang di dalamnya tidak benar-benar sempurna. Ia juga melihat bahwa UU tersebut sebagai peraturan perundangan yang diterbitkan oleh negara dan lebih bernuansa politis daripada berusaha mengakomodasi kepentingan warga.

“Ini saya lihat sebagai UU yang kompromi politiknya tinggi, yakni waktu itu banyaknya bantuan dari luar negeri yang masuk, tetapi sulit dikontrol karena tidak ada satu legalitas terhadap kelembagaan. Sehingga, perlu ada aturan segera,” tutur Johny. Tak bisa pastikan

Ia mencontohkan kasus Lapindo. Menurut rumusan yang ada dalam UU, kasus tersebut merupakan bencana nonalam. “Akan tetapi, bagaimana pemerintah dan perusahaan sendiri tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab. Akan ada suatu lempar tanggung jawab antara pemerintah dengan perusahaan yang memakai teknologi tinggi,” ujarnya.

UU tidak begitu diakomodasi secara jelas tentang posisi lembaga nonpemerintah. Pelaku penanggulangan bencana yang diakui hanya tiga, yakni pemerintah, perusahaan, dan beberapa lembaga internasional. Padahal, dalam setiap bencana peran lembaga nonpemerintah cukup vital.

Undang-undang itu, menurut Johny, tidak langsung mengacu pada hak asasi manusia (HAM). Namun, secara normatif beberapa pasal di dalamnya sinkron dengan ketentuan yang ada dalam UU HAM, seperti pasal yang menyinggung tentang mendapatkan informasi maupun hak hidup.

“Yang jadi masalah ialah mekanisme penyelenggaraan HAM secara konkret belum diatur dalam UU. UU ini juga multitafsir, banyak yang ruwet,” ucap Johny. (WER)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/06/jogja/1038162.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: