POTENSIAL LANGGAR HAM; UUPB Perlu Ditinjau Kembali

POTENSIAL LANGGAR HAM; UUPB Perlu Ditinjau Kembali

YOGYA (KR) – Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UUPB) No 24 Tahun 2007 yang belum lama disahkan pemerintah dinilai masih banyak kekurangan disana-sini. UU tersebut belum menggunakan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam pembuatannya. Selain multi tafsir dalam UUPB terdapat pasal yang potensial untuk melanggar HAM. Sehingga perlu segera dilakukan peninjauan kembali atas UUPB tersebut yang kemudian disempurnakan.

Hal tersebut dikemukakan pemerhati HAM Johny Simanjuntak kepada wartawan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ‘Undang-Undang Penanggulangan Bencana dalam Membangun Rakyat Berdaya dan Siap Siaga’ di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Selasa (5/6). Kegiatan tersebut digelar Panitia Rapat Kerja Nasional Rakyat Berdaya dan Siap Siaga (Raberdasi) bersama Yakkum Emergency Unit.

Johny Simanjuntak yang menerima penghargaan Yap Thiam Hien Tahun 1992 ini menilai pasal yang potensial melanggar HAM ada pada pasal 32 yang menyebutkan pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman. Artinya penduduk ditempat yang dinilai rawan harus pindah. Meski mendapatkan ganti rugi, permasalahannya tidak sederhana.

”Saya melihat UU ini lebih bernuansa kompromi politis bukan mengakomodir kepentingan masyarakat,” kata Johny. Ia melihat proses dibuatnya UUPB bermula dari banyaknya bantuan asing yang masuk di Indonesia tapi sulit dikontrol.

Pihak asing melihat di Indonesia banyak bencana namun tidak ada kerangka hukum yang jelas sebagai payungnya. Sehingga kemudian dibuat UUPB dalam waktu yang singkat.

”Dalam UUPB lembaga-lembaga non pemerintah sepertinya tidak diakomodasi, dalam UUPB hanya pemerintah, perusahaan dan lembaga internasional yang diatur secara eksplisit,” tandas calon anggota Komnas HAM ini.

Ia menambahkan, UUPB harus segera ditinjau dan kemudian disempurnakan agar dikemudian hari tidak terjadi persoalan yang lebih rumit misalnya lempar tanggungjawab antara perusahaan yang memiliki teknologi beresiko menimbulkan bencana dengan pemerintah seperti kasus Lapindo saat ini.

Ketua Pokja Raberdasi Filipus Suparno mengatakan Indonesia tengah menghadapi krisis pengelolaan bencana. Berbagai problem ditemukan dalam penanganan bencana seperti pemberian bantuan lamban, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan setempat. (R-1)-f.

http://222.124.164.132/article.php?sid=125847

2 Balasan ke POTENSIAL LANGGAR HAM; UUPB Perlu Ditinjau Kembali

  1. HENRY mengatakan:

    Dengan hormat para penegak dan pencinta HAM di Indinesia.

    Didalam forum ini saya ingin membicarakan sesuatu yang sampai saat ini dianggap tabu untuk dibicarakan yaitu penggunaan dari bahan-bahan yang (maaf) bisa membuat orang yang memakannya menjadi sakit. misalnya sakit perut, sesak napas, migrain atau sakit kepala sebelah, tekanan darah yang meningkat dan tidak bisa tidur, gangguan seksuil dll dll.Bahan tersebut dibubuhkan dalam makanan ataupun air minum kadang-kadang tanpa rasa, warna atau bau. Sering suami tidak mau makan atau tidak mampu berhubungan dengan istri dan ORANG YANG TIDAK BERSALAH KENA AKIBATNYA KAREANA MEMAKAN MAKANAN YANG TERKONTAMINASI TERSEBUT sehingga terjadi ketidak harmonisan dan keretakan dalam keluarga. Pasti pembuatnya orang-orang hebat. Hal inilah yang sekarang selalu terjadi dengan alasan kesalahan ini atau itu yang kesalahan inipun tidak jelas dan tidak mau dibcarakan langsung kepada yang bersangkutan. Lalu dijaman modern dan komunikasi yang canggih sekrang ini mengapa kita harus diam diaman seperti jaman primitif. Semua kesalahan kan bisa dibicarakan dengan mulut daripada menghukum orang seperti itu. Denganm cara ini kesalahan pun sulit untuk diperbaiki dan pebuatan yang menghukumpun tidak terkontrol dan bisa juga ditunggangi oleh orang yang sentimen atau tidak senang. Mohon forum HAM bisa memberikan solusinya agar hal seperti ini dapat digantikan dengan kata kata karena dijaman modern ini tidak relevant lagi dan juga ditinjau dari sudut bebagai agama tidak dibenarkan cara yang mengakibatkan salah paham dan mungkin kehancuran dari subuah bangsa yang beradab seperti bangsa Indonesia padahal ‘racun’ tersebut bukan berasal dari Indonesia. Semoga keadilan dan ketenangan tercipta dinegara tercinta ini. HENRY.

  2. HENRY mengatakan:

    Kami sangat setuju bila hal ini segera dapat diselesaikan dengan kesadaran kita semua dan dengan cara yang modern. Dijaman ini tidak boleh ada ketidak pastian atau keraguan dan perbuatan melanggar ham tetapi tersembunyi dan kami setuju pembuat bahan bahan seperri itu diberantas saja.
    SUPRIYATNO MALANG..Sabaar@hotmail.com.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: