Interpelasi untuk Lumpur Sidoarjo

Interpelasi untuk Lumpur Sidoarjo

Oleh Indra J Piliang

Dibandingkan dengan penggunaan hak interpelasi DPR RI untuk persoalan Resolusi 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui Republik Indonesia di antara 15 anggotanya, rencana penggunaan hak interpelasi untuk kasus semburan lumpur di Sidoarjo lebih signifikan.

Mengapa? Pertama, karena usia semburan lumpur sudah lebih dari satu tahun, dengan dampak meluas, melintasi batas-batas kemampuan pemerintahan daerah dan pusat. Kedua, karena lumpur Sidoarjo sudah menyebabkan persoalan serius, tidak hanya pada aspek hukum yang tidak jelas, tetapi juga aspek lingkungan hidup, sosial, dan posisi korporasi. Ketiga, karena lumpur masih akan menyembur untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk itu, membawa persoalan lumpur ke ranah politik terasa tepat.

Sejauh ini, pihak yang dianggap paling bersalah adalah PT Lapindo Brantas Inc. Tetapi, apakah kesalahan itu sudah dibuktikan lewat pengadilan, sepertinya belum terdapat upaya hukum ke arah sana. Yang justru terjadi, masing-masing kelompok mengajukan klaim pembenaran, termasuk kalangan pengamat sosial-politik. Padahal, cara melihat persoalan justru jauh ditarik keluar dari titik awal di Porong, Sidoarjo. Beban-beban baru ditambahkan, sesuai kapasitas keilmuan masing-masing.

Argumen yang banyak dibangun adalah penanganan lumpur Porong dan penanggulangan dampaknya itu makin membuktikan kegagalan negara (failed state). Argumen itu layak dicarikan peta persoalannya. Runtutannya, pertama, tanggung jawab korporasi untuk kesalahan eksplorasi yang dilakukan, kedua, tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas dan penerima devisa yang disumbangkan dari korporasi, ketiga, tanggung jawab lembaga-lembaga politik, seperti parlemen lokal dan nasional, serta keempat, tanggung jawab negara atas warga negara.

Apabila diperhatikan, pihak korporasi dan pemerintah pusat sudah menjalankan tanggung jawab masing-masing, sekalipun terkendala masalah-masalah rumit menyangkut administrasi kepemilikan atas lahan, rumah, dan bukti-bukti pendukung lain. Korporasi dijadikan sebagai pihak yang memberikan dana, termasuk untuk tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Sementara, pemerintah membuat kelembagaan yang ditugaskan untuk mengatasi semburan lumpur dan penanggulangan dampaknya. “Kesepakatan” pemerintah dengan pihak korporasi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden. Apakah kewenangan pemerintah sampai sejauh itu sebagai lembaga eksekutif? Tentu membutuhkan kajian ketatanegaraan yang jernih.

Pengadilan Ad Hoc

Barangkali, materi interpelasi akan berujung kepada Keppres dan Inpres ini, sekaligus juga pengajuan sejumlah usulan, seperti pengadilan ad hoc. Parlemen nasional yang mencoba bersimpati atas nasib warga korban lumpur, seperti ingin mengajukan penyelesaian yang lebih cepat dan tuntas, ketimbang terus berbelit dengan persoalan-persoalan lama. Hanya saja, ahli hukum korporasi harus mulai banyak bicara, menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik ketika pemerintah kalah atau pemerintahlah yang menang.

Begitu juga dengan hak-hak warganegara. Apabila lumpur Sidoarjo dianggap sebagai kesalahan korporasi, bisa jadi penyelesaian ganti rugi juga akan sepenuhnya ditanggung Lapindo Brantas. Seberapa sanggup perusahaan itu mampu membayar ganti rugi dan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan? Apakah bisa melebihi seluruh aset perusahaan, atau bahkan bisa “menyeret” perusahaan-perusahaan induknya? Lalu, ketika seluruh soal lari kepada hukum, pembuktian apa pun menyangkut hak milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki warga juga sepenuhnya diputuskan pengadilan.

Detail persoalan inilah yang kurang mendapatkan perhatian kalangan pengamat dan penulis, sehingga lebih banyak yang melakukan proses insinuasi, ketimbang mencoba menelusuri seluruh persoalan dengan teliti. Kita memang harus meyakini betul betapa hak-hak warga-negara di atas segalanya. Tidak ada pengecualian apa pun atas hak-hak itu. Tetapi, kita juga harus meyakini betapa hak-hak berusaha juga bagian dari hak-hak warga negara, sebagaimana juga hak-hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam penyelesaian sumber aliran lumpur dan akibat-akibatnya, diperlukan pelibatan publik. Publik di sini bukan hanya stakeholders dan shareholders, melainkan juga kalangan dan kelompok di luar area semburan lumpur. Penggunaan hak interpelasi menjadi bagian dari pelibatan publik itu. Hanya saja, kita juga tahu, betapa hak-hak interpelasi selama ini lebih sarat dengan politisasi, daripada substansi. Yang harus dihindari adalah pengerahan massa, sekadar untuk menunjukkan kekuatan para pihak yang berbeda pendapat.

Apabila hak interpelasi berubah bentuk menjadi hak angket, misalnya, maka sejumlah konsultasi publik layak digelar. Maka, kita mungkin akan menyaksikan beragam perdebatan teknis di bidang geologi, teknik sipil, arsitektur, budaya, sejarah, hukum, lalu menular ke banyak perdebatan lain. Di sinilah letak persoalannya, sampai berapa lama perdebatan itu digelar? Barangkali sebulan atau dua bulan. Tetapi, apa cukup selama itu, mengingat untuk mengevaluasi kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri saja memerlukan waktu dua bulan?

Masalahnya, publik tidak bisa menunggu, apalagi warga Porong jarang yang memiliki asuransi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang paling memungkinkan adalah pengambilan keputusan dijalankan, dengan risiko apa pun atas keputusan itu. Barangkali, pengambilan keputusan atas kasus lumpur di Sidoarjo ini lebih berat dari penentuan jajak pendapat di Timor Leste, tetapi lebih ringan daripada upaya penyelesaian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan-keputusan skala besar itulah yang harus dibuat, terutama oleh presiden.

Apalagi, penulis tidak terlalu yakin, apabila pemerintah tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan. Berapa banyak sudah departemen, universitas sampai lembaga-lembaga riset yang mempekerjakan ribuan ilmuwan? Kalaupun dibutuhkan opini kedua atau opini ketiga, sejumlah ilmuwan di luar negeri juga bisa dimintai bantuan, termasuk bantuan gratis, karena mereka bisa menggunakan dana-dana riset sendiri.

Kenapa pemerintah terkesan membiarkan persoalan ini lebih diberikan menjadi bagian dari konsumsi publik, dengan pendapat yang beragam, oleh orang-orang yang juga belum tentu kompeten? Jangan-jangan, skenario di balik skenario ada dalam persoalan ini, yang lagi-lagi membuat bangsa ini selalu menjadikan teori konspirasi sebagai kitab segala tahu?

Memutus mata rantai persebaran opini yang beragam itu adalah sebab dari pemerintah itu ada. Kalau tidak, kita akan terus bertanya, ke mana dikau (pemerintah, parlemen, ilmuwan), ketika kami betul-betul butuh? Kenapa dikau menghilang, tanpa ada kebijakan apa pun yang membuat kami memiliki kepastian atas masa depan?

Spanduk-spanduk yang bertebaran di lokasi bencana dan pengungsian adalah percikan dari beragam pertanyaan itu.

Penulis adalah Analis Politik dan

Perubahan Sosial CSIS, Jakarta

Last modified: 6/6/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/06/Editor/edit02.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: