Keseriusan Pemerintah Tangani Lumpur Lapindo Dipertanyakan

Keseriusan Pemerintah Tangani Lumpur Lapindo Dipertanyakan

Aburizal Bakrie
Foto-foto:Dok SP – Maruarar Sirait

[JAKARTA] Keseriusan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi semburan lumpur Lapindo dan melakukan ganti rugi kepada keluarga korban dipertanyakan.

Pasalnya, sudah setahun lebih persoalan ini tidak kunjung selesai. Tim yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah ini bisa dikatakan gagal karena belum mengeluarkan rekomendasi yang bisa menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait kepada pers di Jakarta, Minggu (3/6), mengatakan, penyelesaian kasus lumpur Lapindo tidak bisa lagi dengan cara parsial, tapi harus melalui keputusan politik yang melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Proses yang terjadi selama ini, kata dia, terlalu lama, sementara masyarakat sudah terbenam dalam penderitaan yang luar biasa. Maruarar juga meminta agar sebelum persoalan ini tuntas, tidak boleh dilakukan pemindahan tangan kepemilikan PT Lapindo Brantas. Untuk itu, lanjut anggota Komisi XI DPR tersebut, pemerintah perlu melakukan sita jaminan PT Lapindo Brantas. “Tidak cukup sita jaminan hanya karena pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa PT Lapindo tidak akan lari,” kata Maruarar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie beberapa waktu lalu, menyatakan pemerintah telah melakukan yang terbaik dalam membantu penyelesaian kasus semburan lumpur Lapindo. Hasilnya, Lapindo harus memberikan ganti rugi lebih besar kepada masyarakat korban lumpur.
Ia mencontohkan, ganti rugi tanah yang diberikan oleh Lapindo atas tanah hampir sepuluh kali lipat nilai jual objek pajak (NJOP). Misalnya, ada tanah yang sebenarnya hanya berharga Rp 4 miliar, tapi mendapat ganti rugi Rp 56 miliar. “Kalaupun dibayar 20 persen dulu, jumlahnya sudah melebihi harga tanah sebelumnya,” katanya.

Menurut Aburizal, pemerintah telah berupaya maksimal. Pemerintah ingin para korban lumpur Lapindo mendapat keadilan. Lapindo, kata Aburizal, tetap harus membayar ganti rugi. Kalau tak sanggup, pihak-pihak yang berada di belakang Lapindo ha- rus ikut memberikan kontribusi sosial, yaitu corpo-rate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Di tempat terpisah PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar ganti rugi yang ditunjuk Lapindo Brantas siap menghadapi upaya hukum dari para pengusaha korban luapan lumpur, bila tawaran ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya ditolak mereka. Vice Presiden PT Minarak Lapindo, Jaya Andi Darusalam Tabusalla usai melakukan pencairan ganti rugi atas aset warga di Sidoarjo, pekan lalu, mengatakan, sebanyak 17 warga korban lumpur menerima uang muka ganti rugi 20 persen dengan nilai Rp 1,85 miliar.

Warga yang menerima ganti rugi ini berasal dari Kelurahan Siring sebanyak enam orang, Kedung Bendo sembilan orang dan sisanya warga Jatirejo. Lahan yang mendapat ganti rugi ini seluas 12.891 M2 dan pekarangan seluas 7.705 M2. Andi Darussalam mengatakan sampai hari ini total nilai transaksi yang sudah dicairkan ke warga sebesar Rp 48,2 miliar. [Ant/L-8]

Last modified: 4/6/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/04/Nasional/nas02.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: