Pemerintah Diminta Tetapkan Status Hukum Lumpur Lapindo

Pemerintah Diminta Tetapkan Status Hukum Lumpur Lapindo

[JAKARTA] Pemerintah diminta segera menetapkan status hukum lumpur Lapindo, apakah itu termasuk bencana alam atau bencana industri. Selama status hukum semburan lumpur belum definitif, pemerintah tidak akan bisa efektif membantu menyelamatkan warga korban semburan lumpur tersebut.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Effendi Simbolon, di Jakarta, Rabu (6/6), mengatakan, penetapan status hukum di pengadilan sangat penting, karena setelah status hukumnya jelas, barulah pemerintah dapat menetapkan dan meminta Lapindo membayar jumlah kerugian.

Selain menetapkan status hukum, kata dia, pemerintah harus berada di depan membantu warga guna mempercepat proses relokasi. “Kalau tidak, penyelesaian kasus yang telah menyengsarakan ribuan warga itu akan terus berlarut,” kata Effendi.

Tentang relokasi warga di sekitar lokasi semburan, Effendi mengatakan, pemerintah bisa menanggulangi biaya relokasi lewat APBN yang anggarannya diajukan pada RAPBN mendatang. “Sebenarnya sudah cukup dukungan politik dari DPR agar pemerintah segera menyelamatkan warga dalam masa tanggap darurat, dengan jangka waktu yang tegas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KH Mujib Imron dalam pertemuan dengan Bupati Sidoarjo, Selasa, mengatakan, lambatnya penanganan luapan lumpur Lapindo tidak lepas dari sikap pemerintah yang tidak serius. Bahkan Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007 untuk menangani lumpur Lapindo ternyata cacat hukum.

“Keluarnya Perpres No 14 Tahun 2007 itu, tanpa melalui dialog dan persetujuan dengan DPR. Padahal, Perpres menetapkan anggaran penanganan lumpur diambil dari APBN, yang tentunya harus melalui persetujuan DPR,” katanya.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso sendiri berjanji akan bertanggung jawab soal ganti rugi dalam bentuk jual beli tanah warga korban luapan lumpur Lapindo. “Pada prinsipnya, apa yang diminta Lapindo terkait ganti rugi tanah warga tersebut akan dipenuhi dan bupati bertanggung jawab, selama itu untuk kepentingan rakyat,” kata Win. [Ant/L-8]

Last modified: 6/6/07
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/07/Nasional/nas05.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: