Hak Tanah Cerminkan Keistimewaan

Hak Tanah Cerminkan Keistimewaan

Monday, 11 June 2007, Rubrikasi – Liputan Khusus
KEINGINAN Sri Sultan HB X agar pemerintah segera memberi kepastian hukum status Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) serta dimasukkan dalam RUU Keistimewaan DIY, mendapat respons positif. Salah satunya Pakar Hukum Pertanahan dari UGM Prof Dr H Sudjito SH MSi.

Usulan tersebut sangat bagus, karena salah satu keistimewaan DIY memang terletak pada bidang pertanahan. Apalagi jika dilihat secara filosofis, normatif maupun sosiologis empiris, pertanahan di DIY ada kekhususan. “Kekhususan tersebut tidak hanya sekadar berbeda dengan daerah lain, tapi merupakan kelebihan, sehingga sering disebut sebagai keistimewaan,” katanya.

Pengaturan tanah di DIY sejak zaman penjajahan, kemerdekaan sampai berlakunya UUPA (Undang-Undang No 5/1960 tentang Peraturaan Dasar Pokok-pokok Agraria), hukum tanahnya jauh lebih baik dan detail. Dalam mengatur hubungan 3 dimensi, pertama Sultan menempatkan diri terhadap wilayah di DIY, sebagai raja yang bergelar Kalifatullah. Jadi kalau Sultan mengatakan bahwa tanahnya adalah kagungan dalem lebih pada pengertian Sultan sebagai Kalifatullah. Bukan pemilik tanah yang mutlak sebagaimana konsep hukum barat.

“Kalau mau belajar soal hukum tanah di Yogya harus melihat hubungan vertikal,” katanya. Selain kepentingan sosial dan pribadi, hubungan vertikal juga selalu dipertimbangkan. Sebagai kepala pemerintahan, Sultan punya tanggung jawab sosial budaya. “Sultan memiliki wewenang untuk mengatur agar tanah-tanah tersebut bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Yogya termasuk WNI dan WNA,” ujarnya seraya menambahkan, keberhasilan Sultan dalam memimpin bisa dilihat dari adanya perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.

Di samping itu, nilai-nilai kultural yang mengakar pada masyarakat Yogya khususnya Kraton dan Pakualaman harus tetap dipertahankan. Jika UU Keistimewaan lebih banyak mengakomodasi kepentingan politis, dikhawatirkan jadi tidak mengakar. Apalagi dalam penyusunan RUU Keistimewaan, sedikit atau banyak mulai terseret pada kepentingan politik.

Dijelaskan, rakyat yang memanfaatkan SG maupun PG memang harus mendapat jaminan perlindungan hukum yang kuat. Namun jika mengacu pada konsep nilai yang ada di Yogya, pengertian kuat bukan berarti hak milik pribadi. Jadi meskipun rakyat diberi hak milik, tapi masih dalam kerangka hubungan dengan Kraton. Karena asal usulnya tanah tersebut kagungan dalem. Sehingga jika tanah itu diberikan Kraton pada warganya, tetap terkait dengan Kraton. “Sertifikat sebagai tanda bukti tetap harus diberikan. Tapi dalam hal ini hak atas tanahnya tetap mencerminkan keistimewaan, jadi tidak bisa dipersamakan dengan sertifikat menurut hukum nasional. Karena memang hukum tanah di Yogya istimewa. Jadi hak miliknya masih di bawah pengertian kagungan dalem. Saya yakin jika konsepnya seperti itu Kraton tidak akan keberatan,” tandasnya.

Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah DIY, Kanwil BPN DIY, Drs Soekamto MSi mengatakan, BPN tetap menghormati SG dan PG. Oleh karena itu pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, bahwa lembaga Kraton dan Pakualaman seyogianya menjadi resmi lembaga subjek hak yang ditetapkan pemerintah. Di samping itu tanah-tanah SG dan PG dikonversi atau diubah dengan analisis yang tepat. “Kalau pada perorangan tentunya hak milik tersebut harus persetujuan Kraton atau Puro. Tapi untuk Kraton dan Pakualaman, harus ditentukan dulu lembaga subjek haknya. Meski begitu BPN akan terus berjuang melalui RUU Keistimewaan,” katanya.

Terkait dengan perlindungan terhadap warga yang tinggal di SG atau PG, Soekamto menjelaskan, biasanya warga yang tinggal di daerah tersebut punya magersari. Sehingga tetap ada hubungan antara warga dengan Kraton dan Pakualaman. Meski begitu untuk bisa mendapatkan hak sementara, Kraton dan Pakualaman harus mensertifikatkan dulu. Baru nantinya hak-hak yang sifatnya sementara bisa turun.

“Sampai saat ini kami belum memiliki data secara pasti mengenai SG dan PG. Kalau SG memang sudah diinventaris sejak tahun 1985 jumlahnya sekitar 3.000 hektar. Sementara untuk Pakualaman jumlahnya belum diketahui pasti, karena Pakualaman masih terus menginventarisir,” katanya. q -b.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126572

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: