RIBUAN HEKTAR TANAH KRATON TUNGGU KEPASTIAN HUKUM; Warga Boleh Menempati, Jangan Dijual

RIBUAN HEKTAR TANAH KRATON TUNGGU KEPASTIAN HUKUM; Warga Boleh Menempati, Jangan Dijual

Monday, 11 June 2007, Rubrikasi – Liputan Khusus
Pernyataan Sri Sultan HB X tentang Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) sungguh mengagetkan. Tanah tersebut selama ini tidak memiliki alas hak yang kuat, tak ada sertifikatnya. Karena itu Sultan meminta kepada pemerintah pusat untuk memberi kepastian hukum atas tanah tersebut dan mengusulkan agar status SG dan PG dimasukkan dalam RUU Keistimewaan. Seandainya usulan ditolak, apakah status SG dan PG menjadi terkatung-katung? Atau ada alternatif lain mengatasi kebuntuan?

TANAH Sultan atau Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) tersebar di mana-mana. Tak hanya di Bantul. Tapi juga di Kulonprogo, Sleman dan Kota Yogya. Luasnya mencapai ribuan hektar. Kebanyakan digunakan untuk tempat tinggal dengan status magersari. Mereka tidak memiliki sertifikat, melainkan surat kekancingan yang dikeluarkan kraton. Tentu dengan konsekuensi siap pindah apabila tanah yang ditempati diminta kraton.

Tapi rupanya belum semua warga memiliki kekancingan itu. Kusdaryadi (28), contohnya. Sejak 8 tahun silam, warga Mancingan Parangtritis ini menempati tanah SG untuk rumah sekaligus tempat usaha. Tapi sampai sekarang ia belum memiliki kekancingan. Sebenarnya ia ingin memiliki surat itu, namun belum paham cara mengurusnya. “Banyak yang belum punya, tapi sudah menempati bertahun-tahun,” terangnya. Karena tak memiliki kekancingan, ia siap pindah ke rumah orangtuanya, jika lahan yang ditempatinya diminta kembali pihak kraton.

Selama ini, meski menempati tanah SG, ia tidak pernah membayar pajak. Kecuali mereka yang telah memiliki surat kekancingan, tiap tahun harus membayar ke kraton. “Besarnya saya kurang tahu. Kalau saya dari dulu tidak pernah membayar. Kami berharap masih diperbolehkan menempati SG,” terang Kus.

Cerita serupa dikemukakan Ny Ngatirah (35), pedagang makanan di Mancingan. Selama hampir 15 tahun menempati tanah SG, ibu 2 anak ini tak pernah membayar pajak karena belum memiliki magersari. “Paling hanya bayar retribusi yang besarnya sekitar Rp 2.000. Ada orang yang nariki,” tukasnya.

Ia kurang tahu persis periode penarikan retribusi itu. Meski sudah lama menempati tanah SG untuk tempat usaha, namun tidak ada perjanjian khusus terkait batas waktu. Selama ia tidak berbuat macam-macam, artinya manut dengan kebijakan kraton maupun Pemkab Bantul, ia optimis bisa bertahan. Tapi jika suatu saat pedagang atau warga yang menempati SG harus pindah, ia pun sudah siap, karena masih punya rumah di Dusun Grogol 10 Parangtritis Kretek.

Di wilayah Bantul memang banyak tanah SG, baik di pantai selatan maupun di daerah pegunungan. Salah satunya di Kecamatan Imogiri. Hamparan luas daerah pegunungan merupakan SG yang dimanfaatkan warga maupun untuk kepentingan umum. Seperti di Desa Selopamioro Imogiri, terdapat tak kurang 500 hektar SG. “Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan penghijauan, sebagian tanah SG juga digunakan untuk lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) yang luasnya 26 hektar. Ada lagi yang digunakan untuk bangunan sekolah, pemakaman dan Masjid,” kata Lurah Selopamioro, M Sukro Nur Harjono.

Izin Desa

Hingga kini belum ada pendataan resmi berapa luas SG sebenarnya, meski selama ini pengelolaannya dilakukan oleh desa. Kendati demikian tak ada pajak yang harus dibayar atau menarik retribusi dari pengguna SG. Artinya, tanah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun instansi dengan izin desa. “Namun statusnya hanya hak pakai atau menumpang. Sehingga jika sewaktu-waktu akan digunakan oleh pihak kraton, tentunya tak perlu ada tarik ulur,” tambahnya.

Selain tak ditarik retribusi atau sewa, kata Sukro Nur Harjono, pihak desa sebagai pengelola SG juga tidak memberikan kontribusi kepada kraton. Tak ada pasok glondhong pengarem-arem dari desa untuk kraton.

Jika ada pendataan lebih rinci mengenai SG, Sukro Nur Harjono sangat mendukung, sehingga nantinya bisa diketahui secara pasti luas serta mempermudah pengelolaannya. “Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan juga bisa mempunyai kekancingan,” tambahnya.

SG, selain bermanfaat bagi pertanian dan penghijauan, juga memberi kontribusi bagi masyarakat. Sebab bisa ditanami aneka jenis pohon seperti jati, mahoni dan sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan SPN, Sukro mengaku berakses positif bagi masyarakat di wilayahnya. Setidaknya akses jalan baru yang dibangun menuju lokasi SPN memberi kemudahan masyarakat menuju jalan raya.

Di Desa Karangtengah Imogiri, luas SG mencapai 58,5 hektar yang semuanya dimanfaatkan atas palilah Ngarsa Dalem. Pemanfaatannya untuk lokasi transmigrasi lokal seluas 25 hektar termasuk tanah garapan (pertanian), untuk agro wisata sutra alam 15 hektar, penanaman tanaman langka 2 hektar dan sisanya untuk pertanian masyarakat sekitar.

Kabag Agama dan Kesra Karangtengah, Pargiyanto mengatakan, lokasi transmigrasi lokal (translok) seluas 25 hektar ditempati 125 KK dengan tanah garapan dan pekarangan. Meski belum ada kekancingan dari kraton, namun telah mendapat jaminan Sri Sultan HB X. “Ngarsa Dalem sendiri pernah menyampaikan hal itu kepada warga secara langsung. Menurut Ngarsa Dalem, SG di Karangtengah boleh ditempati dan dimanfaatkan dengan catatan harus dikelola dengan baik dan tak boleh diperjualbelikan,” kata Pargiyanto.

Jaminan itu nantinya akan diperkuat dengan kekancingan yang saat ini tengah dalam proses pengajuan ke Kraton Yogya. Hal itu juga didukung Pemkab Bantul. “Pada prinsipnya tanah SG dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa harus menyewa atau memberikan pajak kepada pihak manapun,” kata Pargiyanto.

SG di Karangtengah memang belum lama ditertibkan. Karena baru tahun 2002 dilakukan penataan dengan pembagian pengelolaan kepada masyarakat, termasuk rancangan untuk dijadikan lokasi translok. Sebelumnya, menurut Pargiyanto, pemanfaatan SG terkesan serampangan. Ada yang menggarap lahan sampai beberapa hektar, namun ada pula yang hanya ratusan meter persegi.

Tak Khawatir

Sajiran (39), salah seorang warga translok Karangtengah mengaku tak pernah khawatir tinggal di rumah yang menempati SG. Sebagai rakyat Yogya, ia percaya jika pemanfaatan SG selalu mendapat palilah (izin) dari Sri Sultan. Ia sudah lebih 20 tahun menempati rumahnya dan merasa tetap tenang. “Meski tidak ada kekancingan tertulis, namun dari desa sudah diperbolehkan tinggal. Kami yakin Kraton tak akan tega mengusir warga yang menempati SG,” katanya.

Selain untuk rumah, jatah petak SG di translok juga digunakan untuk pekarangan dengan aneka tanaman sayur mayur. Ia merasa beruntung menempati SG, karena tak ada pungutan atau pajak tiap tahunnya sehingga ia merasa tenang. Rumah itu akan ditempati selamanya, bahkan secara turun temurun kepada anak cucu.

Di Desa Caturharjo Pandak juga terdapat SG yang luasnya sekitar 10 hektar. Tanah itu dikelola desa setempat dan sebagian dimanfaatkan untuk bumi perkemahan. Sebagian lagi ditanami pohon penghijauan atau jenis tanaman penghasil kayu, karena lokasi SG memang berada di perbukitan.

Lurah Caturharjo, Sambudi AMd mengakui pemanfaatan SG belum optimal mengingat letaknya tidak terpadu dalam satu kompleks. Paling luas digunakan untuk bumi perkemahan.

“Namun desa belum memperoleh kontribusi dari pemanfaatan SG, karena masih sebatas dimanfaatkan untuk kegiatan sosial,” terangnya seraya mengatakan, pihaknya masih sebatas menjaga dan mengelola seperti yang dilakukan para lurah sebelumnya.

Kepala BPN Bantul Ir Mulyoko mengakui, di Bantul banyak terdapat SG, terutama di kawasan pantai selatan Parangtritis. Untuk pengelolaannya, ia tidak tahu persis karena antara warga dengan pihak kraton. Di DIY ini luas SG sekitar 3.000 hektar. “SG adalah urusan warga dengan pihak kraton. Kami tidak berani memberi izin ataupun melarangnya,” ujarnya.

Meskipun sudah lama menempati SG, namun warga tidak bisa mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas tanah itu. IMB diberikan di dusun lain milik warga yang telah memiliki sertifikat atas namanya. Kewenangan BPN hanya memberikan hak pakai atas tanah itu. Tentunya seizin dari pihak kraton dan warga harus bisa menunjukkan kelengkapan izinnya. Luas bidang SG di Bantul beragam. BPN Bantul memiliki daftar rinciannya namun tidak diklasifikasi per kecamatan. Terluas di sepanjang Pantai Parangtritis dan di kecamatan lain.

Tanpa Syarat

Bagi warga yang menempati SG memang harus siap dengan segala risiko. Terlebih mereka yang belum memiliki surat kekancingan dari Kraton, mau tidak mau harus rela jika sewaktu-waktu diminta meninggalkan lokasi tanpa syarat. Beberapa warga penghuni SG juga sadar sepenuhnya akan kenyataan tersebut.

Seperti dituturkan Ketua RW 19 Karanganyar Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, Drs Suwandi SH, ratusan KK di wilayah tersebut adalah penghuni SG, termasuk dirinya. Selama menempati bangunan rumah yang didirikan di atas SG, pihaknya tidak menghadapi kendala apapun. Kehidupan warga berjalan baik, nyaris tanpa gangguan yang mengusik keberlangsungan tempat tinggal.

Diakui, sebagian besar warga yang telah tinggal di SG secara turun temurun hingga sekarang belum mendapat surat kekancingan dari kraton. Ia sendiri tinggal di SG sejak tahun 1980 tanpa selembar surat yang menunjukkan status tanah, sehingga statusnya hingga sekarang belum jelas. “Baru 3 orang yang sudah mendapat kekancingan, yang lainnya masih berupaya mengurus,” kata Wandi.

Kesadaran untuk mengurus kekancingan ini muncul pasca gempa bumi ketika pemerintah akan membagikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi rumah rusak berat, karena salah satu syaratnya adalah harus ada kejelasan mengenai alas hak tanah. Warga secara kolektif mengajukan ke kraton dengan disertai surat permohonan, C1, KTP dan gambar lokasi. Namun hingga sekarang belum ada kejelasan kapan kekancingan akan diberikan.

“Yang punya surat kekancingan pun harus menyetujui salah satu pasal yang menyatakan bersedia pergi sewaktu-waktu jika tanah tersebut dikersakke tanpa pesangon. Apalagi kami yang tidak punya kejelasan status, harus lebih siap jika sewaktu-waktu diminta pergi,” katanya.

Warga juga tidak berharap nantinya bisa mendapatkan sertifikat tanah. Karena untuk tanah magersari, secara aturan hal itu jelas tidak dimungkinkan. Tapi diakui, meski tidak memiliki sertifikat, wilayah yang merupakan bekas lokasi penampungan para pemulung yang didirikan Depsos ini tidak luput dari praktik jual beli. “Yang diperjualbelikan adalah bangunannya, karena untuk tanahnya juga tidak bisa dicatatkan di notaris,” ucapnya.

Meski tidak memiliki bukti status tanah, bukan berarti warga terbebas dari beban pajak. Selama ini, warga tetap dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang besarnya bervariasi, tergantung luas dan lokasinya.

Begitu sulitkah membuat atau memperpanjang surat kekancingan ? Edi, warga Jatisawit Desa Balecatur Kecamatan Gamping, Sleman, ditemui KR tengah mengurus perpanjangan kekancingan SG ayahnya, Warsono. Untuk itu Edi mendatangi Badan Pengendalian Tanah Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman.

Tak sesulit yang dibayangkan, Edi kemudian disodori formulir dan melengkapi persyaratan berupa fotokopi SPPT PBB, surat kekancingan lama, penanggalan tahun terakhir, KTP pemilik kekancingan dan persyaratan lainnya. Petugas itu pun meyakinkan Edi kalau formulir dan kelengkapannya ini akan diproses secara cepat di BPPD Sleman. Lalu hasilnya menjadi semacam masukan resmi kepada pihak Kraton Yogyakarta, apakah pengajuan itu dapat disetujui atau tidak.

Kalau Kraton sudah mengeluarkan surat perpanjangan kekancingan, biasanya disertai dengan surat sumbangan ke Kraton. “Dulu cuma Rp 17.500/tahun, saya bayar sampai 2009, kalau sekarang saya tidak tahu berapa besarnya,” tutur Edi. q -e.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126559

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: