SOAL TANAH KRATON ; Sultan dan PA Takkan Ambil Kembali

SOAL TANAH KRATON ; Sultan dan PA Takkan Ambil Kembali

Monday, 11 June 2007, Berita Utama (Hlm Luar)
YOGYA (KR) – Cukup banyak tanah Sultan atau Sultan Ground (SG) dimanfaatkan masyarakat di berbagai wilayah DIY. Tapi Kraton tidak ada niat untuk mengambil kembali tanah-tanah tersebut, meski dalam perjanjian dimungkinkan diminta kembali jika Kraton menghendaki. Namun dalam praktiknya di lapangan itu sangat jarang terjadi. Hal tersebut ditegaskan Pengageng Kraton Yogya KGPH Hadiwinoto dalam perbincangan dengan KR kemarin, terkait keinginan Sri Sultan HB X agar pemerintah memberi kepastian hukum atas status tanah Sultan atau Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) di DIY dan bisa masuk UU Keistimewaan DIY.

Dicontohkan, jika ada SG terkena pelebaran jalan, maka kalau pemerintah ingin membayar ganti rugi tanah harus pada Kraton, sedangkan bangunannya pada penghuni. ”Saat ini Kraton agak susah jika harus melepaskan tanahnya 100 persen begitu saja. Di samping bisa cepat habis, secara waris juga sulit. Makanya secara legalitas belum bisa dilepaskan haknya,” terangnya.

Terus terang Hadiwinoto sendiri tidak hapal berapa luas SG. Soalnya sudah ada yang diberi HGB (Hak Guna Bangunan) maupun hak lainnya. ”Tapi masyarakat tidak perlu resah, karena tidak akan merugikan baik secara legalitas atau yang lain, usulan itu lebih pada mencari solusi,” ujarnya. Selama ini, lanjutnya, Kraton dan BPN sudah mencoba berbagai cara yang bisa diterima semua pihak. Secara historis usulan tersebut tidak

*Bersambung hal 23 kol 3

akan mengubah apa-apa. Tapi sebaliknya, pelaksanaannya lebih simpel.

Di Yogya sebenarnya ada leger dan buku leirmingser. Keduanya merupakan aset desa yang tak bisa dipindahtangankan dan harus dipertanggungjawabkan setiap pergantian kepala desa. Karena hal itu cukup penting, Pemda khususnya Pemkab dan Pemkot harus berperan aktif, misalnya dengan melakukan pendataan. Mereka juga harus memberikan rekomendasi tentang pemanfaatan lahan atau sering disebut izin penggunaan lahan.

”Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat yang memanfaatkan lahan, baik untuk rumah atau tempat usaha perizinannya jadi jelas dan sesuai dengan tata ruang yang ada. Bahkan agar hasilnya bisa maksimal, sebelum tanah Kraton dimanfaatkan biasanya akan minta rekomendasi dari Pemda setempat, bahwa tanah tersebut sudah sesuai tata ruang. Konsekuensinya Pemkab/Pemkot harus sudah ada tata ruang dan pengendalian IMBB,” ungkapnya.

Kepastian hukum tanah Kraton menjadi penting, karena dalam UU, Kraton harus ditetapkan sebagai subyek hak. Apalagi dalam UU cagar budaya isinya hanya kewajiban dan sanksi. Sementara dari pertanahan hak atas tanahnya belum diakui. Padahal kalau tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja bisa kena sanksi.”Di satu sisi haknya tidak jelas, sementara kalau dibiarkan kena sanksi,” katanya.

Harus Konsekuen

Karena itu, mau tidak mau pemerintah pusat harus konsekuen. Kalau terus-terusan kena sanksi bagaimana bisa menjadi eksistensi dan mengembangkan budaya daerah. Karena tanah itu sangat penting dalam pengembangan budaya. ”Meski pemerintah pusat masih mendua, masyarakat tidak perlu resah karena Kraton selalu berusaha mengedepankan kepentingan masyarakat,” papar Hadiwinoto.

Pura Pakualaman (PA) kini juga sedang melakukan pendataan tanah-tanah yang masuk dalam Pukualaman Ground (PG). Angka sementara tanah yang dimiliki PA mencapai 2.268.214 meter persegi atau sekitar 200 hektar. Sebagian besar tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kulonprogo.

Meski sedang melakukan pendataan, bukan berarti tanah-tanah tersebut nantinya akan diambilalih PA. Sama sekali tidak, tapi misi yang dikedepankan adalah bagaimana aset yang sedemikian besar itu mampu menghasilkan pemasukan untuk membiayai Pura Pakualaman.

”Tanah itu menjadi aset, sementara Pura juga membutuhkan biaya, sehingga tanah-tanah itu harus kita efektifkan, tapi kita juga tidak akan mengusir rakyat yang sudah menempati tanah itu. Kami ingin memperjelas status dan ada take and give,” ujar Ketua Trah Pakualaman Paguyuban Hudyono, dr H KRMT Sutomo Parastho. Dirinya dan sejumlah orang sejak April lalu ditunjuk Sri Paku Alam IX untuk mengumpulkan aset tanah Pakualaman tersebut.

Diakuinya, Pura tak memiliki bukti kepemilikan PG. Meski begitu, pihaknya sudah memperoleh data-data lama yang tersimpan di desa-desa, bahwa di peta-peta itu terdapat garis merah yang merupakan PG. Selain itu, ada pengakuan masyarakat bahwa tanah yang mereka tempati itu milik Pura Pakualaman.

Mengenai bentuk take and give itu apakah dalam bentuk pajak, Sutomo menjelaskan, itu masih dalam pemikiran. Dulu, PA memang pernah memberlakukan penarikan pajak bagi masyarakat di sekitar Kadipaten Pakualaman. Dalam sarasehan soal tanah kraton di UGM, katanya, juga banyak masukan mengenai status PG maupun SG. Dari sarasehan itu juga muncul rekomendasi agar ditindaklanjuti, termasuk apakah tanah-tanah itu masuk dalam hak ulayat.

Pengakuan rakyat tentang adanya tanah PAG menjadi dasar tim ini untuk mengejar dan menelusuri tanah-tanah PG. Karena sekarang ini tanah itu ada yang digunakan secara betul, ada pula yang digunakan pemerintah dan lain-lain. Di desa-desa masih ada data peta yang ditandai merah sebagai PG maupun SG.

PA memang berbeda dengan Kraton Kasultanan yang mungkin lebih tertib. di PA baru akhir-akhir ini persoalan tanah ini dibahas serius. ”Kita lemahnya di manajemen, sehingga pengelolaan PG selama ini tak ada pemasukan untuk Pura,” kata Sutomo Parastho seraya memaparkan kembali ketika PA VIII ditanya masyarakat menyangkut tanah PG, beliau selalu mempersilakan, apalagi untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin sekarang PA IX dengan memberikan kekuasaan kepada tim mulai memperhitungkan tentang aset-aset tanah itu.

Sejauh ini Pura juga belum pernah berupaya untuk mengurus tanah-tanah PG ke BPN. Karena posisi kerajaan (raja) itu belum jelas sebagai badan hukum apa. Paling banyak PG berada di Kulonprogo.

Dengan adanya pendataan tersebut, nantinya PA bisa memberikan kekancingan kepada rakyat yang menggunakan PG. Karena itu, tim yang dibentuk ini untuk menata persoalan tersebut. ”Jadi kita tidak akan mengusir, karena kemakmuran kekayaan Kraton sebanyak-banyaknya untuk rakyat, tapi di sisi lain juga ada pajak yang masuk untuk pengelolaan Pura. Bisa pula ada joint misalnya dengan kantor PBB atau tanah-tanah PG itu dikontrak oleh investor, sehingga ada masukan untuk Pura,” ujarnya. (Tim KR)

http://222.124.164.132/article.php?sid=126499

Satu Balasan ke SOAL TANAH KRATON ; Sultan dan PA Takkan Ambil Kembali

  1. Yoseph mengatakan:

    Memang sangat disayangkan sebab penguasaan tanah di DIY yang katanya banyak oleh Kesultanan maupun Paku Alaman tidak dapat diketahui dengan jelas.Untuk itu perlu melibatkan instansi2 yang memiliki kewenangan serta biaya yang cukup untuk mendata semua penguasaan tanah di DIY, baik itu SG, PAG maupun tanah hak milik peroranagan secara pribadi maupun organisasi-organisasi lain yang ada di DIY.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: