TERKENDALA PERSYARATAN ALAS HAK; Sebagian Dana Rekons Tertahan

TERKENDALA PERSYARATAN ALAS HAK; Sebagian Dana Rekons Tertahan

Friday, 08 June 2007, Yogyakarta
YOGYA (KR) – Masih banyaknya penerima dana rekonstruksi dan rehabilitasi rumah rusak berat/roboh korban gempa di DIY yang belum mendapatkan bantuan secara utuh, antara lain disebabkan belum beresnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima. Kondisi seperti itu masih ditemui di sejumlah wilayah. Dari seharusnya menerima dana rekons Rp 15 juta, ada yang baru menerima Rp 4 juta, Rp 3,6 juta, dan sebagainya. Sedang kekurangannya belum bisa dicairkan.

“Umumnya, pencairan dana rekons yang masih ditahan atau belum seluruhnya dibagikan itu karena terkendala atau tersangkut alas hak. Misalnya, sesuai ketentuan awal yang mendapatkan bantuan adalah rumah milik sendiri, tapi ternyata rumah tersebut bukan milik sendiri. Sehingga pencairan tahap berikutnya terpaksa ditahan. Selain itu, rumah yang menempati tanah tidak sesuai peruntukannya seperti di sempadan sungai, tanah negara, dan sejenisnya juga masih ditahan pencairannya,” ujar Kabid Bina Program Dinas Kimpraswil DIY Ir Rani Fauzi.

Rani Fauzi mengemukakan hal itu ketika menemui perwakilan korban gempa yang tergabung dalam Gabungan Posko Rakyat (GPR) di Gedung Pracimasono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (7/6). Mereka menemui pejabat Pemprop DIY guna menyampaikan berbagai laporan, keluhan sekaligus pertanyaan terkait pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah korban gempa di DIY. Selain Rani Fauzi, mereka juga ditemui Kabid Cipta Karya Dinas Kimpraswil DIY Ir Gatot Saptadi dipandu Kabid Polisi Pamong Praja Dinas Trantibum DIY Drs GBPH Yudhaningrat.

Dijelaskan Rani Fauzi, bantuan rekons dari dana APBN ini juga hanya diperuntukkan bagi rumah yang belum mendapatkan bantuan dari pihak lain. Karena itu, kalau ada rumah yang sudah mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari pihak lain misalnya Java Reconstructions Fun (JRF) atau Program Pengembangan Kawasan Perkotaan (P2KP), tidak akan mendapatkan bantuan dari APBN atau dana rekons pemerintah.

“Dana rekons ini berasal dari Pemerintah Pusat, aturannya pun dibuat oleh pusat, sedang daerah hanya membuat Petunjuk Operasional (PO)-nya sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih rinci. Karena itu, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kesalahan penggunaan, penyaluran, dan sebagainya. Sehingga pelaksanaannya pun harus hati-hati, termasuk di Kelompok Masyarakat (Pokmas). Menurut Rani Fauzi, di Kabupaten Sleman, dari 815 penerima dana rekons yang dinilai persyaratannya bermasalah, saat ini yang belum terselesaikan sekitar 300-an. Di Kota Yogyakarta, terdapat 210 rumah yang masih menghadapi kendala, dan baru saja dicairkan bantuan untuk 7 rumah lagi karena dinilai sudah memenuhi syarat.

“Meski dananya ditahan, tapi tetap dialokasikan. Artinya, begitu persyaratannya terpenuhi atau tidak melanggar ketentuan, maka uang itu tetap bisa diterimakan kepada yang berhak. Di Kota Yogya, dananya masih teralokasikan untuk itu. Sedang di Kabupaten Sleman, sebagian ditarik ke rekening khusus tampungan Bupati Sleman, namun tetap diperuntukkan bagi keperluan rekons rehab perumahan maupun non-perumahan. Jadi prinsipnya, asal masalah yang menghambat itu sudah terselesaikan, uangnya tetap bisa diterima masyarakat,” tandas Rani Fauzi.

Di sisi lain, Rani Fauzi juga sangat berterimakasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan berbagai laporan kepada Pemprop DIY. Sebab, dengan adanya laporan kekurangan, penyimpangan, penyunatan dan sebagainya tersebut, Pemprop bisa mengambil tindakan dan kebijakan lebih lanjut.

Dalam pertemuan kemarin, perwakilan warga Sumberharjo Prambanan Wagiran menyampaikan keluhan warganya yang seharusnya menerima Rp 15 juta tapi baru mendapatkan Rp 3,6 juta. Sedang sisanya belum juga dicairkan. Padahal masyarakat lainnya sudah menerima utuh. Karena itu, ia minta kepada Pemprop DIY supaya bisa mendorong agar dana rekons untuk rusak berat itu segera dicairkan seluruhnya, jangan ditunda-tunda.

Hal senada disampaikan Musimin dari Gunungkidul. Menurut Musimin, ada warga yang semula baru menerima Rp 4 juta, saat akan mencairkan kekurangan Rp 11 juta namanya dicoret, sehingga tidak bisa menerima utuh.

Sedang Purwanto dari Kepanjen Umbulharjo Yogyakarta, menanyakan kejelasan dan kepastian bantuan untuk rumah rusak sedang dan ringan. Ia pun melaporkan adanya oknum tertentu yang mengaku bisa membantu mencairkan dana rekonstruksi namun yang mencurigakan oknum tersebut mendatangi langsung korban gempa, tidak melalui transfer bank. Sementara Sariwandi dari Bantul, mempertanyakan alokasi dana rekons-rehab non-perumahan untuk apa saja. (San)-g.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126156

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: