Adakah Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan DIY?

Adakah Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan DIY?
Oleh : Boy Rahardjo Sidharta
Wednesday, 13 June 2007, Opini Publik

BEBERAPA bulan terakhir ini muncul berbagai persoalan yang terjadi di kawasan pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang semuanya itu terkait erat dengan tata ruang di kawasan ini. Sebut saja misalnya kasu protes sengit warga sekitar pantai Glagah, Kulonprogo menyoal penambangan pasir besi di pantai itu. Demikian pula dengan rusaknya prasarana dan sarana wisata di kawasan pantai Parangtritis akibat terjangan gelombang besar yang terjadi sekitar seminggu yang lalu.

Pertanyaan yang patut diajukan melihat contoh-contho kasus itu adalah: “Mengapa itu semua dapat terjadi? Apakah tidak ada aturan tentang penempatan (baca: tata ruang) sebuah usaha penambangan di kawasan pantai Glagah? Mengapa prasarana dan sarana wisata di pantai Parangtritis dibangun di tempat yang jaraknya sangat dekat (baca: tata ruang) dengan bibir pantai?”

Pertanyaan lain yang juga menjadi judul artikel opini ini, “Adakah Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan DIY”, tentu amat layak untuk diajukan (kembali), mengingat pentingnya tara ruang di sebuah kawasan, khususnya sebuah kawasan yang telah menjadi “pusat” kegiatan masyarakat (stakeholders) dan pemerintah daerah (baca: pemerintah kabupaten dan termasuk pula pemerintah propinsi) yang menggantungkan salah satu pendapatan asli daerahnya (PAD) dari kawasan pesisir selatan DIY ini.

Kompleksitas Pengaturan

Sebuah aturan dibuat tentu dengan maksud agar semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat terjamin kebutuhan dan kelangsungan kegiatan/usahanya. Mengingat kawasan pesisir selatan DIY sudah semakin sarat penggunaan dan pemanfaatan, maka sudah selayaknya bila kawasan ini memiliki aturan tata ruang yang disepakati para pihak yang berkepentingan beserta pemerintah daerah setempat.

Ketiadaan aturan tata ruang di kawasan ini akan memperburuk dan memperparah pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya. Mengingat keragaman pemanfaatan sumber daya di kawasan ini yang amat besar, mulai dari aspek pariwisata dan spiritual, penangkapan ikan (dan produk perikanan lainnya), konservasi sumber daya biososiofisik dan pendidikan hingga aspek pertahanan-keamanan. Segala macam kepentingan itu, bila tidak diatur dengan jelas, maka suatu saat akan menimbulkan pergesekan kepentingan yang tidak jarang akan mengakibatkan konflik. Tingginya tingkat keragaman penggunaan kawasan pesisir selatan DIY sebagaimana disebutkan di atas turut meningkatkan pula kompleksitas pengaturan tata ruang di kawasan ini. Hal tersebut semakin rumit karena ditingkahi dengan belum “mesranya” hubungan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten soal desentralisasi kawasan pesisir dan laut, sebagai dampak dari UU No 25 tahun 1999 (tentang Otonomi Daerah, maupun yang telah direvisi) dan termasuk pula “persaingan” antarkabupaten soal rencana pelabuhan di kawasan pesisir selatan DIY.

Kembali ke contoh kasus di atas, penambangan pasir besi di pantai Glagah nampaknya bukan satu-satunya “permasalahan” di kawasan pesisir selatan kabupaten Kulonprogo, karena ternyata masih ada lagi rencana pembangunan (baca: proyek besar) di kabupaten ini yakni pembangunan pelabuhan militer (Lantamal) dan bandara bertaraf internasional. Sekali lagi, sudahkah disiapkan tata ruang bagi semua “proyek besar” tadi di kawasan pesisir selatan DIY?

Pesimis vs Optimis

Satu sisi pesimis/rugi dari pengaturan tata ruang di kawasan pesisir, seperti disebutkan di atas, adalah timbulnya konflik kepentingan. Namun demikian, sisi optimis/untungnya antara lain menyangkut efektivitas pengaturan, efisiensi ekonomi, dan pemerataan distribusi (bdk Fauzi, 2005).

Pertimbangan negatif-positif atau untung-rugi (cost benefit analysis) sudah sangat biasa diterapkan dalam proses pengambilan keputusan di masa kini. Model yang sama tentu dapat diterapkan untuk menyusun master plan tata ruang di kawasan pesisir selatan DIY. Selain itu masih ada beberapa prinsip lain yang melandasi rencana pengaturan tersebut yaitu: 1) keterpaduan antarsektor, 2) desentralisasi pengelolaan, 3) pembangunan berkelanjutan, 4) keterbukaan dan keterlibatan para pihak terkait, 5) kepastian hukum, dan 6) kekhasan sumber daya biosisopfisik setempat. Keenam aspek tersebut beserta pertimbangan untung-rugi seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sehingga pengaturan tata ruang yang dibuat akan memberi manfaat dan keuntungan bagi banyak pihak.

Bila hal itu dijalankan maka seyogianyalah akan diperoleh sebuah cetak biru (blue print) tata ruang di kawasan pesisir selatan DIY yang tidak saja memberi ruang gerak dan usaha yang semakin jelas bagi para stakeholders, tapi juga memberi peluang untuk pengembangan kawasan di masa datang. Cetak biru tata ruang tadi mungkin juga dapat menjadi nilai jual yang menarik bagi investor asing yang berminat menanamkan modal di kawasan pesisir DIY dan sekitarnya.

Tahapan yang dapat ditempuh untuk menyusun master plan tata ruang di kawasan pesisir selatan DIY antara lain: Pertama, mengkaji ulang aturan tata ruang yang mungkin sudah ada di kawasan ini, mulai dari kabupaten hingga propinsi. Kedua, mempersiapkan rancangan peraturan “baru” tata ruang kawasan pesisir DIY dengan melibatkan stakeholders di masing-masing kabupaten maupun propinsi, termasuk kepentingan pemerintah pusat (baca: pembangunan pelabuhan militer). Ketiga, rencana implementasi/penerapan aturan tata ruang. Keempat, rencana monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan aturan.

Wasana Kata

Keberadaan sebuah cetak biru tata ruang sebuah kawasan menjadi penting bagi proses pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut dalam suatu kurun waktu tertentu, misal jangka menengah (10-15 tahun) atau jangka panjang (sampai 25 tahun). Aturan tentang tata ruang menjadi mutlak diperlukan, mengingat semakin banyaknya stakeholders yang menggunakan kawasan tersebut, termasuk pula mencegah kemungkinan timbulnya konflik kepentingan di antara mereka.

Secara khusus, tata ruang kawasan pesisir selatan DIY juga penting untuk dikaji kembali, karena kawasan pesisir tersebut saat ini sarat dengan berbagai kepentingan yang sudah tumpang-tindih dan tidak jelas skala prioritasnya. Di lain pihak, keberadaan tata ruang kawasan pesisir selatan DIY juga akan sangat membantu proses pembangunan sumber daya yang ada, utamanya pemberdayaan sumber daya manusianya (baca: nelayan) yang umumnya miskin dan terbelakang. (1245-2007). q -c

*) Boy Rahardjo Sidharta, Lektor Kepala Bidang Ilmu Kelautan pada Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FTb-UAJY); Koordinator Litbang Forum Mitra Bahari Regional Center DIY (FMB-RC-DIY); e-mail: brsidharta@mail.uajy.ac.id.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126768

Satu Balasan ke Adakah Tata Ruang Kawasan Pesisir Selatan DIY?

  1. tomi mengatakan:

    kami kebetulan adalah yang merintis pengembangan kawasan pantai selatan khususnya di DIY dengan bidang “integrated aquaculture shrimp farming” atau dgn kata lain bahwasannya lokasi kawasan pesisir yang didominasi oleh lahan pasir yg agak jauh dari arti”lahan produktif”, saat ini kami telah bisa sedikit membuktikan meski masih skala kecil yakni 15 Ha dengan pengembangan tambak udang yang berwawawasan lingkungan. Banyak masyarakat awam yang “kuatir” bahwa tambak udang bisa mencemari perairan laut selatan sementara mereka sendiri belum tahu tentang budidaya udang. Kami bahkan sudah berhasil “menghijaukan” sebagian kawasan pesisir ini dengan tanaman yang cocok dengan medan disana, kalau di pantura atau daerah berawa mungkin mangroove adalah yang paling tepat, tapi kalau medianya 100% pasir yang paling tepat adalah cemara udang (casuarinas). Mohon dukungannya untuk bisa menarik investor khususnya di bidang budi daya perikanan agar dapat memaksimalkan lahan pasir yang terbenang masih sangat luas. Jangan sampai ada “kekuatiran” yang tidak mendasar (isu pencemaran dari bidang perikanan) yang justru akan menciutkan nyali para investor/pembudidaya perikanan darat. Dan yang paling penting adalah dominasi peran pemerintah pusat/Tk II khusus untuk hal tsb masih sangat minim, padahal garis pantai kita dibanding Negara tetangga (Thailand, Vietnam) lebih jauh berpuluh2kali, tapi penghasilan di bidang agri negara kita masih jauh tertinggal dgn mereka.
    Salam Solidaritas-Tomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: