Bantuan Kemanusiaan, Tsunami Kedua?

Bantuan Kemanusiaan, Tsunami Kedua?

Oleh Irwanto
Kamis, 06 Januari 2005

BENCANA alam tsunami yang melanda Aceh, Sumut, dan berbagai bagian dunia lain telah diakui sebagai bencana terbesar selama seratusan tahun terakhir. Karena itu, tanggapan dunia juga mencerminkan besaran masalahnya. Di tengah respons dunia yang berlomba memberi bantuan, India tegas menolak bantuan internasional. Mengejutkan, mungkin, tetapi dapat dimengerti.

Penduduk yang terkena musibah masih cemas dengan kemungkinan gelombang tsunami susulan sehingga lari pontang-panting setiap kali ada gempa. Kita perlu waspada, gelombang tsunami berikut mungkin bukan air bah, tetapi akibat tak terduga dari masuknya bantuan dari seluruh pelosok Tanah Air dan penjuru dunia yang sulit dikoordinasi. Gelombang “bantuan kemanusiaan” yang tidak dicermati secara strategis akan melumatkan Aceh secara sosial budaya. Ia akan merenggut harga diri, martabat, dan keunikan budaya setempat. Apa tandanya?

Pertama, respons global mencerminkan adanya perang harga diri dan adu pengaruh ekonomi-politik yang telah terjadi selama ini. Semua negara berlomba memberi sumbangan terbanyak dan berebut spot light berita dunia. Amerika Serikat (AS), yang selama ini dikritik pelit, menunjukkan perilaku yang dapat dijadikan contoh. Karena kritik di dalam maupun luar negeri, negara adidaya ini dengan cepat meningkatkan bantuan dari 35 juta dollar AS menjadi 350 juta dollar AS atau mungkin lebih karena pada Selasa (4/1) telah diumumkan, Presiden Bush dibantu dua mantan presiden pendahulunya, Bush senior dan Clinton, akan memimpin pengumpulan dana dari masyarakat AS.

Negara ini bahkan mengirimkan envoy yang amat kuat, Menlu Colin Powell, ke negara-negara yang ditimpa bencana. Pola negara lain mungkin tidak akan berbeda dan mereka akan bertemu di Jakarta hari ini. Dengan kekuatan bantuan dan backup politik begitu besar, rasanya sulit bagi negara-negara penerima bantuan untuk menegosiasikan posisinya (bila perlu) saat dihadapkan dengan agenda-agenda lain yang dibawa bersama bantuan itu. Jangan lupa, sebagian dari dana itu akan dikucurkan lewat berbagai lembaga nonpemerintah yang tentunya mempunyai visi dan misinya sendiri. Pengalaman di Timor, belum genap enam tahun silam, menunjukkan situasi chaotic yang luar biasa dan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat lokal yang eksploitatif.

Dalam pemberitaan wartawan BBC, 3 Januari 2005, tersirat frustrasi yang mendalam. Menurut wartawan BBC di Aceh, penyaluran bantuan selain lamban juga kacau karena pemain kuncinya, yaitu Pemerintah RI, PBB, dan TNI, punya aturan sendiri dan masing-masing ingin menunjukkan peranannya. Ini baru mulai!

KEDUA, pemberitaan media (khususnya media elektronik-TV) di seluruh dunia, terutama di Tanah Air, lebih banyak mengeksploitasi perasaan iba dan keprihatinan pemirsa menggunakan gambar- gambar dan kisah-kisah yang memilukan. Dalam derajat tertentu, pola pemberitaan seperti ini diperlukan untuk menggalang solidaritas dan bantuan masyarakat. Seperti dengan negara-negara donor, pemberitaan media ini antara lain digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan kemanusian, yang dibutuhkan, tetapi juga tidak terlepas dari unsur perang perebutan panggung dan spotlight. Akibatnya, respons masyarakat menjadi amat emosional. Terjadilah pengumpulan dana kemanusiaan yang terbesar yang pernah disaksikan generasi kini dan gelombang relawan yang ingin membantu daerah yang terkena bencana.

Banyak aspek positif dapat dipetik dari reaksi itu, tetapi kita juga harus waspada dengan berbagai kemungkinan terburuk. Misalnya, lihat apa yang dieksploitasi media, ketidakberdayaan, keputusasaan, kehancuran, kebingungan, dan kesengsaraan. Semua aspek itu amat menonjol dalam peristiwa ini, tetapi paparan dan konstruksi masalah yang dicitrakan seperti itu terus-menerus akan berpengaruh terhadap solusi yang digagas di kemudian hari. Dan, solusi atas dasar pencitraan ini amat merugikan korban.

Ketiga, sebagai dampak dari reaksi emosional, banyak tindakan yang diambil melupakan hal-hal mendasar. Dalam hal ini saya akan memfokuskan perhatian pada Aceh. Karena pencitraan yang amat mengenaskan tentang korban bencana, beberapa tindakan yang bermaksud baik amat berpotensi menimbulkan kerusakan lebih mendasar pada masyarakat korban. Banyaknya relawan datang ke Aceh amat berpotensi menghambat partisipasi warga Aceh sendiri untuk bangun dari mimpi buruknya.

Harga diri, martabat, dan kebanggaan kultural Aceh hanya dapat direkonstruksi jika mereka memperoleh peran sentral dalam membangun kembali masyarakatnya. Demikian juga upaya mengatasi trauma dan kepedihan pascabencana-hanya mungkin dilakukan secara efektif jika mereka memperoleh kesibukan yang bermakna bagi eksistensinya. Seperti halnya orang sakit, ia butuh dokter, perawat, dan orang lain, tetapi dirinya sendiri harus ikut berperan bagi kesembuhannya.

Apa yang sedang terjadi saat ini sungguh mencemaskan. Eksodus besar-besaran terjadi tanpa upaya untuk menyadarkan bahwa tenaga mereka dibutuhkan. Anak-anak Aceh dikumpulkan, bahkan siap untuk di-“bagi-bagi”-kan. Bagi sekelompok orang yang peduli, anak- anak Aceh dipandang sekadar sebagai anak-anak Muslim. Mereka lupa bahwa selain Muslim, anak-anak itu adalah tunas-tunas budaya Aceh. Tanpa mereka di kemudian hari, Tanah Rencong mungkin hanya menjadi bagian utara dari Sumatera. Tindakan dan izin adopsi terhadap anak-anak Aceh bisa jadi menjadi peristiwa penjarahan budaya. Tetapi, ini terjadi karena logika para dermawan sudah dikonstruksikan bahwa penduduk dan masyarakat Aceh yang tersisa karena bencana “tidak berdaya”.

APA yang harus dilakukan? Yang pertama, tidak bersikap naif terhadap gelombang bantuan kemanusiaan yang terbesar yang pernah disaksikan dan dirasakan penduduk yang terkena musibah. Aturan dan koordinasi untuk mencegah hal-hal yang negatif tidak hanya diperlukan di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Aceh dan semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan harus bekerja keras untuk mengorganisasi diri tidak hanya di pemerintahan atau di tingkat lembaga, tetapi juga di tingkat kampung dan kelompok. Bahkan, jangan sampai tindakan rekonstruksi hanya menunggu koordinasi dari tingkat pusat karena kita tahu adu kepentingan di tingkat pusat lebih sulit diselesaikan daripada di tingkat lokal dan kelompok. Mereka mungkin membutuhkan bantuan berupa ide, saran, dan fasilitasi nyata. Saya berpendapat, jika bantuan yang ditawarkan dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan setempat, tidak perlu segan-segan untuk menolak.

Kedua, media berperan besar untuk merekonstruksi masalah menjadi lebih positif dan lebih berpengharapan. Sudah saatnya media mengganti pola pemberitaan dan siarannya dengan memberi ruang sebesar-besarnya pada inisiatif nyata, kreativitas, pengetahuan terapan tepat guna, kearifan dan kreativitas lokal (local ingenuity), keberanian, solidaritas sosial, dan sebagainya sehingga masyarakat yang terkena musibah mulai bergerak menuju rekonstruksi yang berbasis nilai-nilai budaya lokal. Media juga perlu memberi contoh leadership yang bersemangat, tetapi juga bersifat melindungi kekayaan budaya lokal.

Kini saatnya untuk berpikir strategis dalam jangka menengah dan panjang guna membangun kembali daerah bencana. Sekaranglah saat atau momentumnya.

Irwanto Ketua LPA, Unika Atma Jaya, Jakarta

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/06/opini/1482964.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: