BANTUAN RUMAH RUSAK SEDANG RP 4 JUTA; Tak Ada Verifikasi Ulang Bagi Penerima

BANTUAN RUMAH RUSAK SEDANG RP 4 JUTA; Tak Ada Verifikasi Ulang Bagi Penerima
Friday, 15 June 2007, Yogyakarta

WONOSARI (KR)- Penerima dana rekonstruksi bagi rumah rusak sedang dan ringan tidak akan dilakukan verifikasi ulang. Data yang sudah masuk ke Pemkab Gunungkidul dianggap final dan telah dilaporkan ke Satker Propinsi DIY. Kevalidan data diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga jika dikemudian hari ternyata ada kesalahan menjadi tanggungjawab dukuh dan kepala desa.

Demikian disampaikan Pejabat Pembuat Kebijakan Dana Rekons Gunungkidul, Ir Edy Siswanto yang dikonfirmasi KR Kamis (14/6). Menurutnya data penerima dana rekons rumah rusak ringan dan sedang sudah tidak ada susulan lagi karena sudah final.

Untuk rumah rusak sedang sebanyak 8.185 KK dan rumah rusak ringan ada 15.998 KK.

Bagi rumah rusak sedang bakal menerima bantuan Rp 4 juta sementara yang rusak ringan menerima Rp 1 juta. Tentang teknik penerimaan bantuan kini masih digodok oleh Satker Propinsi DIY. Disatu sisi Gubernur DIY menghendaki agar dana diserahkan langsung kepada penerima, berupa rekening di BPD. Namun pihak Bank pembayar tidak bersedia jika dana dibayarkan secara perorangan karena jumlahnya ratusan ribu KK untuk seluruh DIY.

Untuk menghindari pemotongan dan resiko keamanan dijalan bagi penerima, maka diharapkan BPD jemput bola ke kecamatan dan dana diberikan dalam bentuk rekening. Karena jika dana diserahkan lewat Pokmas pemotongan masih sangat mungkin terjadi. “Terutama ditingkat bawah baik yang dilakukan oleh oknum dukuh dan kepala desa,” kata Ir Edy Siswanto.

Edy percaya data yang diserahkan dari bawah dan sudah ditandatangani mulai dari kades dan camat. Data yang disertai surat pernyataan ini dianggap valid, dan jika ternyata ada mark up terhadap penerima bantuan, maka camat dan kades harus mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Sementara itu menjelang pencairan dana rekons susulan bagi rumah rusak berat, ada beberapa warga di Kecamatan Patuk yang menginformasikan dugaan mark up calon penerima. Ada sekitar 20 KK yang sebenarnya rumahnya hanya rusak ringan namun diusulkan untuk mendapatkan dana rekons susulan rusak berat senilai Rp 15 juta.

Demikian pula di Kecamatan Playen, ada dugaan oknum kepala desa yang memanipulasi data calon penerima dana rekons susulan. Yaitu dengan janji penerima harus menyetor sejumlah uang sebagai balas jasa.

Menanggapi hal itu, Bupati Gunungkidul menegaskan bahwa bagi siapa saja yang melakukan rekayasa data bisa berhadapan dengan hukum. Hal itu mendapat respons dan dukungan dari salah seorang anggota DPD Gunungkidul dari Fraksi PDIP, Sutarpan. “Kami berharap agar pernyataan bupati disikapi serius mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa bahkan dusun,” katanya.

Guna mensikapi pernyataan tersebut perlu ada pengawasan melekat, karena yang potensial melakukan mark up terhadap data calon penerima dana rekons adalah oknum dukuh dan kepala desa. (Awa)-a.

http://222.124.164.132/article.php?sid=127019

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: