DEWAN MINTA MORATORIUM KREDIT UMKM KORBAN GEMPA; Gubernur Minta Jangan Dilakukan Penyitaan Aset

DEWAN MINTA MORATORIUM KREDIT UMKM KORBAN GEMPA; Gubernur Minta Jangan Dilakukan Penyitaan Aset
Wednesday, 13 June 2007, Yogyakarta

YOGYA (KR) – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X minta kepada pihak perbankan baik pemerintah maupun swasta dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan), Lembaga Leasing, maupun KUD (Koperasi Unit Desa), supaya tidak melakukan eksekusi atau penyitaan aset terkait tunggakan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) korban gempa di DIY. Pemprop DIY sendiri saat ini sedang melakukan identifikasi terhadap tunggakan kredit UKM korban gempa tersebut. Selain itu, ada pula wacana untuk memberikan tambahan modal kerja bagi UKM yang tidak bisa jalan usahanya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) DIY Ir H Syahbenol Hasibuan usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta, Selasa (12/6).

Menurut Syahbenol, pertemuan itu antara lain membahas penyelesaian tunggakan kredit para UKM korban gempa di DIY.

“Jumlah UKM yang mengalami tunggakan kredit akibat gempa bumi di DIY sekitar 300 orang. Mereka bergerak di bidang kerajinan, perdagangan, jasa, dan sebagainya dengan prosentase paling banyak di Kabupaten Bantul,” jelas Syahbenol yang akrab disapa Beny.

Menurutnya, Disperindagkop DIY bersama Tim Jogja Rescue saat ini sedang melakukan identifikasi, siapa saja UKM yang nunggak tersebut, tunggakannya berapa, jaminannya apa serta berapa nilainya. “Mereka kan khawatir kalau disita oleh perbankan. Karena itu, Pemprop DIY dalam hal ini Gubernur minta kepada pihak perbankan untuk tidak melakukan penyitaan. Kita minta moratorium itu setidaknya tiga tahun. Selain minta tidak dilakukan penyitaan terlebih dahulu, ada pula wacana untuk memberikan tambahan modal kerja bagi mereka yang tidak bisa menjalankan usahanya,” jelas Beny.

Dibahas Dewan

Persoalan kemacetan kredit UMKM korban gempa kembali dibahas Komisi B DPRD DIY kemarin. Dalam pembahasan yang dipimpin Ketua Komisi B, Basuki Rahmad, hadir Syahbenol, Jogja Rescue, seperti Prof Dr Mudrajat Kuncoro, Hari Dendi dan para UMKM.

Dalam rapat tersebut, Dewan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) DIY dan Jogja Rescue mendesak kepada Bank Indonesia (BI) untuk memberikan moratorium selama 3 tahun kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) korban gempa yang mengalami kemacetan pembayaran kredit. Penundaan pembayaran kredit, bunga, cicilan dan denda, diharapkan dapat mengatasi kebuntuan dan kecemasan UMKM yang asetnya disita bank karena tidak sanggup membayar kredit.

Menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Nur Achmad Affandi, moratorium ini sangat dibutuhkan bagi UMKM, karena mereka tidak bisa membayar cicilan saat ini. Mereka perlu pulih lebih dulu, kalau perlu diberikan suntikan dana untuk bangkit. “Saat ini yang melaporkan kredit macet, nilainya Rp 300 miliar. Dari identifikasi yang macet, sebesar Rp 13,6 miliar.” ujar Nur Achmad.

Komisi B kembali meminta Disperindagkop membentuk Tim Ad Hoc untuk mengumpulkan data sebenarnya nominal, jumlah UKM korban gempa dan peta wilayah tempat UKM yang mengalami kemacetan kredit. “Kami mempertanyakan kembali pembentukan Tim Ad Hoc sebagai hasil pertemuan sebelumnya, mengingat untuk menentukan kebijakan lebih lanjut, kami memerlukan data yang akurat,” kata Anggota Komisi B Esti Wijayati saat hearing dengan Disperindagkop dan Jogja Rescue Tim. (San/Jon/M-4)-b.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126824

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: