Moratorium Kredit UMKM Korban Gempa

Moratorium Kredit UMKM Korban Gempa
Friday, 15 June 2007, Opini Publik

DPRD DIY mendesak Bank Indonesia (BI) memberikan moratorium selama 3 tahun kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM korban gempa 27 Mei 2006 di DIY. Moratorium atau penundaan pembayaran kredit itu dimaksudkan agar aset para pelaku UMKM tidak sampai disita perbankan sebagai pihak pemberi kredit. Desakan itu muncul saat Komisi B DPRD DIY membahas kemacetan kredit UMKM dengan Disperindagkop DIY, Jogja Rescue, serta para pelaku UMKM. Moratorium BI itu sangat diperlukan mengingat banyak pelaku UMKM yang menjadi korban gempa mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kredit, bunga, maupun denda.

Kita mengapresiasi desakan DPRD DIY itu sebagai langkah simpatik. Suatu langkah yang dapat menjadi solusi sekaligus menyelamatkan aktivitas UMKM korban gempa dari kebangkrutan. Bukankah dengan adanya moratorium para pelaku UMKM akan bisa bernapas lega karena merasa diringankan kewajibannya kepada pihak perbankan? Selama masa waktu moratorium itulah mereka berkesempatan membangun dan membenahi kembali kegiatan usahanya yang dirusak bencana gempa.

Kita mengharapkan BI selaku sekuritas perbankan nasional tidak merasa keberatan untuk menerbitkan moratorium dimaksud. Langkah demikian bila sampai dapat dilaksanakan akan menguntungkan kedua belah pihak. Perbankan selaku pemberi kredit, dan para pelaku UMKM sebagai pengguna kredit. Sebab, katakanlah kalau sampai pihak perbankan melakukan penyitaan aset, belum tentu akan mudah menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini mengingat UMKM merupakan sektor usaha spesifik baik dalam kegiatan produksi maupun pemasarannya.

Bahwa BI akan bersikap simpatik kepada para pelaku UMKM korban gempa bumi, tersaksikan dari pernyataan Pemimpin BI Yogyakarta Endang Sedyadi saat diwawancarai harian ini (KR 21/5-2007). Ia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan antara debitur dengan kalangan perbankan dalam kerangka mencari solusi terbaik bagi kedua pihak. Ia juga mengaku telah mengimbau agar kalangan perbankan mengevaluasi atau me-review para debiturnya yang usahanya menjadi korban gempa.

Dalam kerangka mencari solusi itu, Endang Sedyadi mengajukan 3 macam langkah alternatif. Pertama, melakukan restrukturisasi dalam upaya menyelamatkan kegiatan UMKM dengan cara menunda pembayaran kredit. Kedua, memberikan potongan bunga yang besarnya bisa dibicarakan bersama. Ketiga, menambah pinjaman sebagai tambahan modal sehingga kegiatan UMKM berjalan normal kembali.

Kita berpendapat, alternatif pertama itulah yang kini dibutuhkan kalangan pelaku UMKM korban gempa. Untuk merealisasikannya diperlukan semacam kekuatan hukum agar pihak perbankan menaatinya. Kekuatan hukum dimaksud adalah moratorium, yang pasal-pasal klausulnya dapat dikompromikan antara perbankan dengan pelaku UMKM dengan moderator instansi pemerintah terkait dan Jogja Rescue tentunya. q – g

http://222.124.164.132/article.php?sid=127104

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: