Sanksi Hukum Bagi Pemalsu Data Dana Rekons

Sanksi Hukum Bagi Pemalsu Data Dana Rekons
Wednesday, 13 June 2007, Yogyakarta

WONOSARI (KR) – Bupati Gunungkidul Suharto SH menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir bagi pihak-pihak yang melakukan pemalsuan data susulan dana rekonstruksi bagi korban gempa yang rumahnya rusak sedang maupun ringan. Sebelum diserahkan kepada Pemkab hendaknya dilakukan pengecekan hingga data rumah yang mengalami kerusakan valid dan sesuai dengan realitas lapangan. Jika sampai terjadi pemalsuan tidak akan ada ampun dan masalah ini akan dikenai sanksi hukum.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 361/05 Tahun 2007, Bupati Suharto SH mengingatkan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama tentang penegasan kembali soal pemotongan dana rekonstruksi bagi penerima dana rekons susulan kategori kerusakan rumah sedang maupun ringan.

Sedang usulan hendaknya melalui mekanisme dari bawah meliputi RT (Rukun Tetangga) dan ditandatangani oleh Camat selaku kepala wilayah tingkat kecamatan. Aturannya juga sudah jelas, sekalipun terdapat dua atau tiga rumah yang mengalami kerusakan, namun yang memperoleh bantuan hanya satu. Karena sesuai dengan aturan yang ada yang berhak memperoleh bantuan adalah Kepala Keluarga (KK).

Kedua, data usulan yang diserahkan ke Pemkab hendaknya sudah valid didasari hasil ceking lapangan bahwa rumah warga tersebut benar-benar mengalami rusak dalam kategori rusak sedang maupun ringan. Jika sampai terjadi penyimpangan atau melakukan pemalsuan data, yang mestinya tidak berhak menerima kemudian diusulkan mendapat dana rekonstruksi dinilai merupakan pelanggaran.

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan data akan dikenai sanksi pidana dan diancam dengan pasal 269 KUHP. Sudah tentu Pemkab tidak akan mentolerir dan melakukan advokasi.

Kepala Kantor Inkom Gunungkidul CB Supriyanto SIP menambahkan bahwa dalam penanganan korban gempa, Bupati Suharto SH juga sudah wanti-wanti agar tidak melakukan pemotongan dengan dalih apapun. Jika pemotongan dana rekonstruksi ini tetap saja dilakukan, Pemkab tidak akan mentolerir.

Sebagaimana komitmen mereka akan dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain tidak ada solusi internal dan masalah penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan dana rekonstruksi akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Kapolres Gunungkidul, AKBP Heri Purwanto SH mendukung langkah Bupati Suharto SH yang secara tegas meminta warganya untuk tidak melakukan rekayasa. Jika sampai ada laporan masyarakat kepolisian akan melakukan langkah-langkah hukum. Sesuai dengan kewenangannya laporan masyarakat akan diselidiki dan jika ditemukan bukti permulaan akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.

“Prinsipnya kami mendukung langkah-langkah bupati dan pemerintah kabupaten jika terjadi penyimpangan akan ditangani intensif,” ujarnya. (Bmp)-z.

http://222.124.164.132/article.php?sid=126820

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: