TANGGUL PENAHAN LUMPUR SELESAI DIBANGUN ; Ganti Rugi Warga Perum TAS I Belum Jelas

TANGGUL PENAHAN LUMPUR SELESAI DIBANGUN ; Ganti Rugi Warga Perum TAS I Belum Jelas
Wednesday, 13 June 2007, Berita Utama (Hlm Luar)

SIDOARJO (KR) – Nasib ganti rugi korban lumpur Lapindo bagi warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I Sidoarjo Jawa Timur, hingga kini masih belum jelas juga. Bahkan, usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika berdialog dengan warga beberapa waktu lalu, yaitu ganti rugi dibayarkan dengan sistem cicilan 20 persen dimuka dan sisanya 80 persen dibayarkan kemudian dalam jangka waktu paling lama satu tahun, hingga saat ini juga tak jelas.

“Usulan Wapres ini memang belum ada keputusan yang mengikat, bahkan Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar ganti rugi juga menolaknya,” ungkap salah satu koordinator warga Imam Agustinus di Sidoarjo, Selasa (12/6).

Sedang Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabussala seperti dikutip Antara bersikukuh bahwa ganti rugi yang akan dibayarkan perusahaan bentukan Lapindo ini hanya akan berpatokan pada Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007, yaitu ganti rugi dibayarkan 20 persen dimuka dan sisanya diberikan paling lambat dua tahun, bukan satu tahun seperti usulan Wapres.

Sementara itu, tanggul penahan lumpur agar tidak meluber ke Utara di Perum TAS I Desa Kedungbendo, akhirnya berhasil dibangun. Tanggul selebar 4,5 meter dan panjang kurang lebih 1 km itu membentengi daerah Utara Perum TAS I dari luberan lumpur.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Achmad Zulkarnain mengemukakan, pengerjaan tanggul menjadi prioritas semenjak BPLS menerima mandat untuk melakukan penanggulangan lumpur di Sidoarjo.

Di Jakarta, Ketua Umum PBNU KH A Hasyim Muzadi mengingatkan semua pihak terutama pemerintah untuk kian peduli terhadap para korban lumpur Lapindo Brantas.

(San/Edi/Ata)-n

Hasyim menegaskan, sekarang sudah banyak warga yang setahun lebih menderita mulai jadi ajang gerilya dan jadi korban para makelar ‘bisnis musibah’.

Berbicara dalam sebuah diskusi dengan korban lumpur Lapindo di Plasa PBNU Jakarta Pusat, Hasyim menjelaskan, warga korban lumpur disulitkan situasi serta menjadi akibat serangkaian ulah para makelar tersebut. Karenanya, Hasyim meminta kaum nahdliyin menyiapkan langkah tepat untuk membantu mereka.

Penulis buku Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo Ali Azhar Akbar mengatakan, kasus lumpur Lapindo cerminan adanya persoalan cukup pelik di dalam institusi pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber minyak dan gas bumi nasional.

Ia juga menilai, adanya praktik kolusi, korupsi dan lebih mementingkan kenyamanan perusahaan-perusahaan swasta dan asing dalam mengeruk keuntungan sebesar-besarnya adalah pola warisan Orde Baru.

Sementara itu persyaratan ganti rugi yang njlimet juga membuat para janda korban lumpur Lapindo pusing. Mereka pun menumpahkan uneg-unegnya kepada anggota FKB DPR RI Khofifah Indar Parawansa.

“Janda-janda itu datang ke rumah saya dan mengeluhkan persyaratan yang ditetapkan tim juru bayar Lapindo,” kata Khofifah. Menurut dia, tim juru bayar Lapindo menetapkan 9 persyaratan, antara lain surat keterangan janda, buku nikah, letter C, dan patok D. “Yang jadi masalah itu surat janda. Persyaratan sangat njlimet dan menyulitkan janda-janda itu untuk melakukan proses ganti rugi,” kata Ketua Umum Muslimat NU ini. (San/Edi/Ata)-n

http://222.124.164.132/article.php?sid=126837

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: