Rakyat Berdaya dan Siaga

Rakyat Berdaya dan Siaga

05/06/2007 08:04 WIB
[ penulis: Kiswanto | topik: Bencana Alam ]

Disahkannya Undang-undang Penanggulangan Bencana No 7 tahun 2007 merupakan kontribusi sangat berharga. Perlunya raberdasi (rakyat berdaya dan siaga) merupakan hal yang utama untuk dilakukan pemerintah dalam pengurangan resiko bencana. Ini penting mengingat sebagain besar pulau di nusantara berada di jalur gempa tektonik dan gunung api aktif. Begitu juga potensi bencana alam lain, dan mencapai 83 persen wilayah Indonesia rawan bencana.

Selain faktor alam, bencana dapat muncul karena ulah manusia. Seperti konflik sosial juga pembangunan yang tak berwawasan alam. Kasus lumpur panas Sidoarjo, adalah salah unsur kelalaian manusia.

Jika dikaitkan dengan kemampuan warga masyarakat menghadapi ancaman bencana, maka 98 persen rakyat berada pada posisi rentan ancaman bencana. Sedikit saja terjadi gejala alam, maka ancaman akan berubah menjadi petaka yang merenggut korban jiwa dan harta rakyat.

Membangun kesadaran baru atas potensi bencana, menjadi penting. Karena kita hidup berdampingan dengan alam yang rentan terhadap bencana. Dengan instrumen kesadaran ini diharapkan segala sesuatu harus berpijak pada kondisi alam sekitar kita seperti membangun rumah yang tahan gempa, kurikulum sekolah yang memuat aspek kesiapsiagaan bencana, organisasi masyarakat (paguyuban dusun, komite desa dan sebagainya) harus menyertakan bidang kesiapsiagaan bencana.

Kesadaran baru ini penting disosialisasikan agar masyarakat menjadi ramah dengan alam. Salah satu hal terpenting adalah manajemen resiko bencana yang bertujuan mengurangi resiko dan bencana. Artinya, bagaimana menempatkan masyarakat terkena bencana sebagai pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya. Kemampuan masyarakat digunakan dan dibangun melalui keterlibatannya. Pengkajian kerusakan, kebutuhan dan kemampuan bersama masyarakat dengan mempertimbangkan dimensi potensi dan kearifan lokal, usia, gender dan kerentanan korban.

Memberdayakan dan menyiagakan rakyat dalam arti bukan hanya membantu secara fisik, tetapi mengorganisir untuk mengatasi akar penyebab kerentanan. Maka penanganannya berbasis pada komunitas dan menguatkan organisasinya (pokja, komite atau lain), dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan memprioritaskan kebutuhan itu.

Penanggulangan bencana, tanggung jawab semua pihak. Lembaga teknis mendukung agar potensi masyarakat dimanfaatkan untuk mengurangi kerentanan bencana. Kesadaran baru ini yang perlu disosialisasikan.

Ada dua hal yang terpenting dalam membangun rakyat sadar bencana. Pertama, membangun kultur dalam perspektif mengedepankan partisipasi dimana komunitas masyarakat menyusun langkah reduksi resiko yang konkrit berdasarkan visi komunitas yang secara ideal siap-siaga; penentuan tentang level tingkat resiko yang dapat diterima; keputusan bagaimana resiko yang teridentifikasi akan disikapi dengan dicegah, dikurangi atau hidup berdampingan dengan bencana; dan sejauhmana komitmen stakeholders. Kedua, adanya komitmen dari struktur negara, baik bersifat nasional, regional maupun lokal yang mempunyai kekuatan hukum. Bisa berbentuk konstitusi, SK, Perda dan sebagainya. Komitmen struktur ini diharapkan respon negara tentang bencana tidak sebatas bersifat emergency, tetapi mawujud lebih riil seperti negara menempatkan dimensi-dimensi lain tentang tata-sosial yang normal. Bila negara memiliki departemen kelautan, ekonomi, kehutanan dan lainnya, maka amat pantas soal sadar bencana juga diwujudkan dalam sebuah departemen.

Dalam kontek ini, memandang penting untuk membangun Raberdasi dengan menyusun langkah-langkah konkrit. Pemerintah harus belajar dari serangkaian petaka yang terjadi. Gempa bumi di Alor, Nabire, gempa dan tsunami di Aceh, gempa di Nias dan Simeulue, banjir bandang di Aceh Tenggara sampai gempa bumi di DIY -Kabupaten Klaten serta banjir bandang dan longsor di 7 Kabupaten di Sulawesi Selatan. Menyikapi kondisi tersebut, terlihat pemerintah kurang peduli karena tak mau belajar. Buktinya akar masalah tentang bencana sampai sekarang ini belum menjadi bahan kajian serius pemerintah.

Sejumlah faktor lingkungan yang menimbulkan kerentanan bencana; pertama penggunaan sumberdaya berlebihan (tambang, hutan, air dan limbah). Kedua, pertumbuhan penduduk yang tidak sinergis dengan penambahan ruang sehingga akan memaksa orang tinggal di tempat yang tidak aman dan berbahaya. Ketiga, pergeseran budaya dan gaya hidup yang cenderung mendorong mengeksploitasi sumberdaya alam dan merusak ekosistem. Keempat, urbanisasi yang memunculkan pemukiman kumuh dan ketidakadilan konsentrasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan. Kelima, kemiskinan memaksa orang tinggal di tempat yang tidak aman dan berbahaya, serta tidak ada investasi untuk mengurangi risiko dan melakukan pemulihan.

Untuk mengurangi resiko bencana perlu adanya metigasi bencana berbasiskan komunitas. Maksudnya, bagaimana menjelaskan kegiatan pengurangan risiko dapat dipadukan dalam program pembangunan.

Maka dilakukan pendekatan subyek melalui pemberdayaan di tingkat komunitas. Selama ini pemerintah melakukan pendekatan secara objek, dan meninggalkan pemberdayaan masyarakat. Padahal paling utama melakukan penguatan masyarakat dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, evakuasi dan menejemen barak.

*) Penulis adalah pekerja kemanusiaan YEU (Yakkum Emergency Unit)

http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1037

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: