129 Anggota DPR Usul Interpelasi Lapindo

129 Anggota DPR Usul Interpelasi Lapindo
Andi Mallarangeng: Presiden Tidak Harus Jawab Langsung

Jakarta, Kompas – Penanganan lumpur Lapindo sudah satu tahun, tetapi belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Menyikapi itu, sebanyak 129 anggota DPR mengusulkan penggunaan hak interpelasi untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah.

Usulan interpelasi Lapindo itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Kamis (7/6). Surat diserahkan Jacobus Kamarlo Mayong Padang (F-PDIP), didampingi antara lain Djoko Susilo (F-PAN), Abdullah Azwar Anas dan Ario Wijanarko (F-KB), Yuddy Chrisnandi (F-PG), serta Ade Daud Nasution (F-PBR).

“Sekarang ini puluhan ribu warga masih terlunta-lunta. Berarti satu tahun ini tidak ada yang urus. Kita harus bertanya pada pemerintah, serius tidak urus negara ini,” kata Jacobus.

Djoko Susilo, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II, meminta Menko Kesra Aburizal Bakrie benar-benar merasakan penderitaan masyarakat di sana. “Saya sarankan Menko Kesra tidur di Porong,” tegasnya.

Soetardjo juga membubuhkan tanda tangannya. Dia minta Presiden tidak takut memberi penjelasan langsung di paripurna. “Bicara sama DPR kok takut,” ucapnya.

Dia juga meminta agar pertemuan setengah kamar antara pemerintah dan pimpinan fraksi di Hotel Dharmawangsa dibubarkan karena selama ini banyak menimbulkan persepsi negatif. “Semua lobi dilakukan di DPR saja,” ujarnya.

Dengan adanya interpelasi ini, Yuddy menegaskan, Presiden sudah banyak digugat.

Adjie tarik dukungan

Usulan interpelasi kali ini didukung anggota Dewan dari semua fraksi, yaitu sepuluh fraksi. Pendukung pemerintah, yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat, pun ada yang turut tanda tangan.

Anggota F-PG yang tanda tangan usulan interpelasi hanya satu orang, yaitu Yuddy Chrisnandi. Sementara F-PD hanya dua orang, yaitu Adjie Massaid dan Achmad Fauzie.

Namun, kemarin sore, Adjie tiba-tiba menarik tanda tangannya. Padahal, usulan sudah disampaikan ke pimpinan DPR. Alasan Adjie, hal ini akan dibahas dulu secara lebih dalam di fraksi.

Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng di Surabaya, kemarin, menegaskan, tidak ada tata tertib yang mengharuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab langsung interpelasi yang diajukan DPR.

“Dalam Tata Tertib DPR Pasal 174 d, presiden dapat diwakilkan menteri-menteri. Tradisinya juga begitu. Dalam kasus busung lapar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutus Menko Kesra untuk menjawab interpelasi DPR. Tidak ada yang mempersoalkan,” tuturnya terkait dengan interpelasi DPR atas dukungan Pemerintah RI terhadap resolusi PBB No 1747. Hal yang sama disampaikan Andi terkait interpelasi mengenai luapan lumpur panas Sidoarjo yang tidak tertanggulangi, kemarin.

Dia meminta anggota DPR, terutama dari Fraksi PDI-P, tidak menggunakan standar ganda terkait interpelasi tersebut. (INA/SUT)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/08/Politikhukum/3586374.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: