Hak 400 KK Korban Gempa Tertahan karena Status Tanah

Hak 400 KK Korban Gempa Tertahan karena Status Tanah
Warga Tuntut Kejelasan Dana

Yogyakarta, Kompas – Sekitar 30 warga yang mewakili korban gempa dari tiap kabupaten dan kota berdialog dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Mereka menuntut kejelasan terkait pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.

Mayoritas dari 141.143 rumah rusak berat telah menerima alokasi dana Rp 15 juta per rumah. Sementara, data susulan sebanyak 18.996 rumah rusak berat masih dalam proses pencairan tahap pertama. Namun, beberapa warga mengeluhkan tidak bisa mencairkan dana yang seharusnya menjadi hak mereka.

“Kami ingin menuntut hak kami. Ada warga yang sudah terdaftar namanya sebagai penerima, tetapi kemudian namanya dicoret,” ujar Wadiran yang mewakili rekan-rekannya dari Kabupaten Sleman, Kamis (7/6).

Kepala Bidang Bina Program Dinas Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah DIY Rani Fauzi menjelaskan bahwa saat ini, memang ada sekitar 400 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang haknya masih tertahan.

Mereka terutama adalah warga yang menempati tanah yang tidak diperbolehkan, seperti tanah negara dan bantaran sungai. Rani memastikan dana bagi warga yang tertahan haknya masih tersimpan di rekening khusus tabungan bupati dan wali kota.

Awalnya, menurut Rani, jumlah warga yang haknya ditahan sempat mencapai 815 KK di Sleman dan 210 KK di Kota Yogyakarta. “Intinya, kami hanya menunda pencairan sampai syarat seperti kepemilikan IMB bisa diselesaikan,” ucap Rani.

Warga juga mempertanyakan adanya pemotongan dana oleh fasilitator dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK). “Kami harus mengeluarkan biaya administrasi untuk pencairan uang, apakah ini dibenarkan oleh pemerintah provinsi?” ujar warga Kabupaten Gunung Kidul Sagimin. Usut pemotongan

Pemerintah provinsi berjanji akan mengusut adanya upaya pemotongan dana tersebut. Apalagi dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN yang harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada pemerintah pusat.

“Gubernur sebagai kuasa pengguna anggaran didampingi para bupati harus bertanggung jawab jika ada penyimpangan. Segera laporkan nama fasilitator dan KMK yang mencatut dana, semua penyimpangan yang dilengkapi data akan kami tindaklanjuti,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Gatot Saptadi.

Pemerintah provinsi, lanjut Rani, juga telah siap untuk mencairkan dana bagi 85.356 rumah rusak sedang. Namun, pencairan Rp 4 juta per KK itu masih menunggu kecepatan tiap kabupaten dan kota menyerahkan data by name. Hingga kini, baru Kabupaten Sleman yang telah menyerahkan data calon penerima secara by name.

Padahal, data by name sangat diperlukan untuk pembentukan kelompok masyarakat (pokmas). Rencananya, pencairan dana harus melalui tahapan pembentukan pokmas yang terdiri dari 50 KK. “Bank akan mendekat ke masyarakat, pencairan akan ditunggui petugas supaya tidak ada pemotongan dana,” ucap Rani. (AB9)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/08/jogja/1038251.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: