Lumpur Panas Lapindo, Pemerintah Janji Bertanggung Jawab kepada Korban

Lumpur Panas Lapindo, Pemerintah Janji Bertanggung Jawab kepada Korban

Jakarta, Kompas – Apa pun yang terjadi, pemerintah akan tetap bertanggung jawab atas nasib korban luberan lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo. Untuk itu saat ini yang harus dilakukan adalah membantu masyarakat mempersiapkan persyaratan verifikasi atas tanah mereka.

“Kalau perpres (peraturan presiden) menyatakan harus disahkan oleh bupati, bupati siap mengesahkan. Inilah verifikasi yang sedang berlangsung dan ini tidak mudah,” kata Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Bachtiar Chamsyah saat rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Rabu (6/6) malam.

Dalam rapat itu, Pansus Lumpur Lapindo DPD mempertanyakan soal lambannya verifikasi. Pansus Lapindo DPD juga mempertanyakan pembayaran uang muka ganti rugi yang sangat lamban. Padahal, jumlah bidang tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur Lapindo mencapai 13.000 bidang tanah dan 9.000 bidang bangunan.

Mengenai tanggung jawab Lapindo kepada masyarakat yang terkena luberan lumpur, Bachtiar menyatakan telah ada kesepakatan pada 22 Maret 2007. Tanah sawah dihargai Rp 120.000 per meter, tanah darat Rp 1 juta, dan bangunan Rp 1,5 juta. Ini yang akan ditanggung oleh Lapindo.

“Kami siapkan surat-surat supaya Lapindo mau memberikan ganti rugi. Karena kalau kasus lumpur Lapindo kita nyatakan sebagai bencana, pemerintah hanya bisa memberikan ganti rugi Rp 10 juta per kepala keluarga,” katanya.

Mengurus sertifikat

Di Sidoarjo, banyak warga di sejumlah desa yang berada di sekitar tempat semburan lumpur Lapindo kini mengurus sertifikat tanah melalui program sertifikat massal swadaya. Ini mereka lakukan karena khawatir desanya juga akan terendam lumpur.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo Yusuf Purnama, Kamis, mengatakan, desa-desa yang mengajukan program sertifikat massal swadaya ini di antaranya Desa Mindi di Kecamatan Porong dan Pejarakan di Kecamatan Jabon, Desa Penatarsewu, Gedang, dan Keboguyang.

Pengajuan pembuatan sertifikat dimaksudkan agar pemiliknya mudah mendapatkan ganti rugi jika tanahnya terendam lumpur.

Seperti diketahui, warga yang tinggal di desa-desa yang sudah terendam lumpur masih kesulitan memperoleh ganti rugi karena bukti kepemilikan tanah mereka hanya Letter C dan Petok D, sedangkan warga yang memiliki sertifikat lebih mudah mendapatkan ganti rugi. Dalam program sertifikat massal swadaya ini, setiap bidang yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat tanah dikenai biaya Rp 521.000.

“Kami sudah melakukan penyuluhan kepada warga terkait berkas-berkas yang harus dilengkapi untuk mendapatkan sertifikat tanah. Saat ini kami masih menunggu berkas mereka lengkap,” kata Yusuf.

Lurah Mindi Mochamad Ruchad mengatakan, ada sekitar 560 bidang yang akan diajukan untuk mendapatkan sertifikat. Sekretaris Desa Pejarakan Abdul Kholik mengatakan, di wilayahnya ada sekitar 140 bidang dari 576 bidang tanah yang akan dibuatkan sertifikat.

“Wilayah Pejarakan sudah dua kali tergenang lumpur, makanya warga ramai-ramai mengajukan sertifikat. Tetapi kasihan juga yang tidak punya uang. Mereka berharap ada prona (proyek nasional) yang menggratiskan pembuatan sertifikat,” ujarnya.

Anak-anak depresi

Dari lokasi pengungsian di Pasar Porong diperoleh informasi terjadi perubahan perilaku pada anak-anak yang merupakan tanda bahwa mereka depresi. Salah satu bentuknya adalah membantah perkataan orangtuanya.

“Anak-anak belum bisa mengungkapkan perasaannya secara gamblang. Akhirnya perasaan itu mereka ekspresikan dengan menjadi nakal, tidak mau belajar, atau tidak mau mengikuti perkataan orangtuanya,” kata I Gusti Ngurah Gunadi, Ketua Tim Psikolog dan Psikiater di Surabaya, yang pada hari Senin sampai Rabu (4-6/6) berada di lokasi pengungsian. (LOK/APA)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/08/daerah/3586816.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: