Pemerintah Terus Data Sultan Ground

Pemerintah Terus Data Sultan Ground
Dana Jadi Kendala Utama Pengukuran Tanah

Yogyakarta, Kompas – Pengukuran Sultan Ground dan Paku Alam Ground masih terkendala masalah pendanaan. Namun, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyatakan berkomitmen untuk terus mengusahakan pendanaan bagi tuntasnya pendataan dan pengukuran tanah-tanah itu.

Dari pengukuran dan pelacakan yang dilaksanakan sejak 1993 hingga 2005, pemprov mendata 6.397,6 hektar Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG). Pendataan tanah ini dibiayai melalui pendanaan dari APBD DIY dan APBN dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta perangkat desa.

“Kami sudah banyak mendata dan menetapkan batas-batasnya, tapi terhenti pada 2005. Hal ini karena penganggaran tidak disetujui DPRD,” ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY Tavip Agus Rayanto, Sabtu (9/6) di kantornya.

Pendataan tanah SG dan PAG oleh pemprov bertujuan penertiban administrasi pertanahan. Apalagi, Keraton Yogyakarta juga belum memiliki data lengkap tentang keberadaan tanah SG dan PAG. Padahal, banyak kantor pemerintahan yang menempati tanah SG dan PAG, antara lain kantor DPRD dan gubernuran.

Dengan pengukuran itu juga akan diketahui luasan tanah di DIY yang bersifat khusus. “Di DIY tidak ada tanah negara. UU PA (Undang- Undang Pokok Agraria) tidak berlaku sepenuhnya di DIY karena ada kekhususan pertanahan,” kata Tavip. UU PA juga tidak mengatur tentang sertifikasi tanah SG dan PAG. Akibatnya, tanah SG dan PAG belum bisa disertifikatkan. Selama ini izin mendirikan bangunan hanya diproses oleh BPN dengan menggunakan surat kekancingan. “Ini masih dilematis,” kata Tavip.

Anggaran

Sebelumnya, pemprov telah mengajukan anggaran pada APBD 2007 DIY sekitar Rp 500 juta. Dana tersebut, menurut Kepala Subbagian Pertanahan Provinsi DIY Adi Riyanto, rencananya digunakan untuk menyelesaikan pendataan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan sebagian Sleman.

Tavip mengaku telah menyiapkan tiga alternatif pengajuan dana untuk kelanjutan pengukuran. Alternatif ini dengan mengusulkan pendanaan dari APBD 2008 DIY atau APBN 2009. Selain itu, pemprov menunggu penyelesaian inventarisasi sertifikasi tanah kas desa se- DIY. “Sertifikasi akan selesai dua tahun mendatang sehingga dana bisa dialihkan untuk SG dan PAG,” tuturnya. Pemprov belum bisa memastikan luasan SG dan PAG yang belum terdata. Hingga kini pendataan masih terfokus di daerah kabupaten. Wilayah Kota Yogyakarta belum banyak yang terdata.

Pendataan, lanjut Tavip, memang sengaja didahulukan dari daerah agar lebih mudah dari aspek teknis. Tanah SG dan PAG di tiap kabupaten banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi tanpa surat kekancingan dari keraton. PAG banyak dijumpai di Kulon Progo, sedangkan SG di sepanjang pantai selatan ke arah timur.

Di Kota Yogyakarta, tanah SG dan PAG relatif telah memiliki surat kekancingan sehingga tercatat di panitikismo atau kantor pertanahan keraton. Rumah Sakit Grhasia yang juga merupakan tanah SG, misalnya, belum terdata tetapi keluasannya sudah tercatat di biro umum. (AB9)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/11/jogja/1038339.htm

Satu Balasan ke Pemerintah Terus Data Sultan Ground

  1. rif al-florurez mengatakan:

    tanah raja untuk rakyat….
    reformasi agraria harus bertumpu pada pemenuhan hak-hak masyarakat atas tanah, termasuk tanah kesultanan Jogja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: