Pengaduan Pemotongan Bantuan Terus Mengalir

Pengaduan Pemotongan Bantuan Terus Mengalir

Sleman, Kompas – Pengaduan terkait pemotongan dana rekonstruksi di Kabupaten Sleman terus mengalir pascaprotes yang dilakukan warga Carikan, Desa Tamanmartani, Kalasan, beberapa hari lalu. Disinyalir ada tekanan dari pihak tertentu sehingga korban tidak berani melapor secara terang-terangan.

Wakil Ketua DPRD Sleman Rohman Agus Sukamto memperkirakan kasus pemotongan terjadi di banyak tempat. Hal ini dibuktikan dengan pengaduan yang ia terima. Aduan tersebut berasal dari beberapa daerah di kecamatan yang berbeda.

“Hari ini ada laporan masuk melalui short message services (sms). Isinya pada pencairan tahap ketiga terjadi pemotongan oleh pemdes (pemerintah desa) Rp 450.000, KMK (Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota) 10 persen, fasilitator Rp 600.000, administrasi Rp 77.500, dan solidaritas Rp 150.000,” tutur Agus, Kamis (7/6), usai mengikuti pengesahan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sehari seblumnya, Agus juga menerima tiga pelapor dari Kecamatan Mlati yang meminta agar dana yang sudah dipotong bisa dikembalikan. Kalau tidak, mereka akan membawa masalah tersebut ke meja hijau. Menurut Agus, ada indikasi penekanan yang dilakukan oleh pihak tertentu, termasuk perangkat desa, kepada warga penerima bantuan. “Dari sekian laporan, pada umumnya saksi tidak berani atau memilih identitasnya dirahasiakan. Sehingga untuk membawa ke proses hukum cukup sulit dilakukan,” ucapnya. Cek lokasi

Secara terpisah, Wakil Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan pihaknya telah menurunkan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk mengecek lokasi di mana terjadi terkait pembagian dana, termasuk di Carikan. Sayangnya, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasilnya.

Menurut Sri Purnomo, pada prinsipnya pembagian dana rekonstruksi di Kabupaten Sleman berjalan baik. Pihaknya juga sudah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemotongan bantuan yang bukan menjadi haknya.

Mengenai tindakan apa yang akan dijatuhkan oleh pemerintah kabupaten terhadap pelaku, terutama perangkat desa yang melakukan penyunatan, Sri Purnomo tidak menjawab secara jelas. Ia menyambut baik masalah yang bisa terselesaikan di tingkatan warga. (WER)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/08/jogja/1038253.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: