DUKUH CARIKAN DAPAT PERINGATAN KERAS; Pemkab Tak Toleransi Pemotongan Dana Rekons

DUKUH CARIKAN DAPAT PERINGATAN KERAS; Pemkab Tak Toleransi Pemotongan Dana Rekons

Monday, 18 June 2007, Yogyakarta
SLEMAN (KR) – Pemkab Sleman memberi peringatan keras kepada Dukuh Carikan Tamanmartani Kalasan terkait dana rekonstruksi sekitar Rp 32 juta yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Peringatan diberikan setelah Bawasda Sleman menemukan adanya pemotongan berdalih kearifan lokal sebesar Rp 5 juta per KK.

”Yang bersangkutan sudah mengembalikan dana Rp 32.825.000 tersebut. Peringatan keras juga bakal diberikan untuk dukuh atau mereka yang terbukti melakukan pemotongan dana rehab rekons berdalih kearifan lokal,” tegas Wakil Ketua Pokja Pengaduan dan Informasi Program Rehab Rekons Sleman Dra Endah SW ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (16/6).

Lebih jauh dijelaskan, untuk menindaklanjuti penyaluran dana rumah rusak sedang, Pemkab mengadakan sosialisasi teknis pelaksanaan penyaluran dana rekons tersebut. Nantinya penyaluran bantuan dana rekonstruksi untuk warga korban gempa yang rumahnya rusak sedang diberikan secara langsung kepada masyarakat dan tidak melalui kesepakatan lokal.

”Dana akan disalurkan dalam bentuk BLM (bantuan langsung masyarakat). Sesuai dengan kebijakan Gubernur, bank yang menjadi penyalur adalah BPD DIY. Dalam menyalurkan bantuan ini BPD DIY akan berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat. Penyaluran dana ini disaksikan 3 orang, yakni 2 orang pengurus dan 1 orang PNS. Sedang besarnya dana untuk korban rusak sedang adalah Rp 4 juta, diharapkan dana ini bisa diterima utuh, tidak lagi ada pemotongan pemotongan seperti halnya dana rekons untuk rusak berat,” jelas Endah.

Dana rumah rusak sedang, lanjutnya, yang sudah ada SK Bupati-nya bisa segera diproses. Mekanismenya penyalurannya untuk rusak sedang masih dengan pembentukan Pokmas, namun setiap Pokmas ada 40-50 KK. Dalam penyaluran dana juga hanya ada 2 orang pengurus yakni koordinator dan sekretaris, tidak ada ketua. Selaku penanggungjawab adalah camat, bukan lurah sebagaimana penyaluran dana rusak berat dulu.

”Diharapkan penyaluran dana ini tidak ada pemotongan-pemotongan lagi, sehingga bisa diterima utuh oleh masyarakat, yakni Rp 4 juta. Oleh karena itu masyarakat yang tidak menerima dana secara utuh jangan mau menandatangani tanda terima. Penerima juga harus menandatangani kontrak atau surat pernyataan tentang penggunaan dana tersebut, yakni harus jelas untuk merehab rumah yang rusak karena gempa bumi 27 Mei 2006,” papar Endah.

Dikatakan pula, Petunjuk Operasional (PO) untuk penyaluran dana tersebut dari propinsi akan segera menyusul. Di Sleman, sampai saat ini data yang ada sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Sleman dan diusulkan ke propinsi untuk rumah rusak sedang ada 25.854 rumah. (Has)-z

Sedangkan data susulan untuk rumah rusak berat di Sleman yang belum menerima dana rekons ada 97 rumah, saat ini juga sudah diusulkan ke Propinsi DIY. Untuk pencairannya juga masih seperti pencairan dana rusak berat terdahulu, yakni dengan melalui pembentukan Pokmas, pembukaan rekening, dan sebagainya. Saat ini data susulan tersebut baru diproses di Propinsi DIY. ”Sampai saat ini masih ada 272 anggota Pokmas yang rumahnya rusak berat belum bisa mencairkan dana karena IMB belum bisa dikeluarkan, terkait belum ada kejelasan status tanah,” tambah Endah.

http://222.124.164.132/article.php?sid=127391

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: