JATIM PERLU PERENCANAAN PENANGANAN BENCANA

JATIM PERLU PERENCANAAN PENANGANAN BENCANA

Propinsi Jatim yang memiliki 38 kabupaten/kota, saat ini memerlukan perencanaan penanganan bencana, ini dikarenakan selama ini penanganan bencana masih bersifat responsif (hanya aktif jika terjadi bencana). Hal itu dikatakan Ketua Panitia Lokakarya Undang-Undang Penaggulangan Bencana Dan Rencana Aksi Nasional, Tri Dani Widya Astutik di Hotel Mirama Raya Darmo, Kamis (14/6).

Dikatakan Dani, saat ini dalam penanganan bencana tidak ada sebuah perencanaan, terutama dalam hal pendanaan, sehingga penangananya lebih lambat. ” Jika mau menarik dana dan mendapatkannya, maka dilakukan dengan serba mendadak, ini karena tidak ada perencaan, juga Perda yang mengatur,” katanya.

Diharapkan dengan adanya perencanaan, tiap daerah bisa melihat potensi bencana yang ada didaerahnya masing-masing, sehingga bisa saling menerima dan membuat Perda tentang bencana. ”Dengan adanya perencaaan yang lebih matang, maka mengalirnya dana akan mudah diatur,” katanya.

Dani mengatakan, selain itu, dalam penanganan bencana diperlukan manajemen yang bagus, serta membangun jaringan. Agar apabila terjadi bencana, bisa mengerti arahnya akan di bawa kemana atau bagaiman mengambil solusi,” ujarnya.

Ketua Pusat Studi Bencana (PSB) Jatim, Amien Widodo mengatakan, selain manajemen, terpenting lain yakni peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan, baik yang bersifat lokal maupun komunitas, seperti pihak industri, Pemadam Kebakaran (PMK) serta pengusaha.

”Diperlukan peran serta masyarakat dan bantuan dari badan khusus seperti (Satuan Pelaksana) Satlak di tingkat daerah, atau Satkorlak di tingkat propinsi, untuk melakukan peneilitian, serta recovery,” katanya.
Kepala Seksi Pemetaan dan Konservasi Sumber Daya Mineral Dinas ESDM Propinnsi Jatim, Drs Supardan Msi mengatakan, diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan terhadap masyarakat beserta aparat dalam mengantisipasi bencana.

”Terutama terhadap fenomena gerakan tanah/tanah longsor. Mensosialisasikan zona-zona/lereng-lereng dan lingkungan, antara lain dengan pengendalian penggunaan lahan dan tata air, pemetaan dan penataan ruang, dan penghijauan, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.

Daerah kategori rawan longsor

Supardan menambahkan, enam daerah yang dikatagorikan rawan longsor yakni di wilayah pegunungan, antara lain di Pacitan meliputi daerah pegunungan yakni Kecamatan Nawagan Bandar, Tegalombo, Ngadirejo, Tulakan, Kebonagung, Pringkulu, Punung, Donorejo, dan Kecamatan Pacitan.

Kemudian Kabupaten Tulungagung meliputi, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Kauman, Karangrejo, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, dan Besuki. Sedangkan Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Poncokusumo, Jabung, Sumbermanjing, Gedangan, dan Kalipare. Untuk di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Panti, Arjasa, dan Sukorambi. Di Kabupaten Ponorogo meliputi Kecamatan Ngrayun, Sawo, Sambit, Slahung, Bungkal, Badegan, Soko, Malarak, Pulung, dan Ngebel.

Sementara itu tujuan dari lokakarya ini, yakni Sosilaisasi tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan bencana dan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana dan keterkaitannya dengan RUU pengelolaan pesisir, selanjutnya Penyusunan rencana pembangunan daerah (Renstra) Rencana Aksi daerah serta pengurangan resiko bencana di daerah. Lokakarya yang diadakan sehari ini, dihadiri 70 undangan dari perwakilan 38 kabupaten kota di Jatim, LSM, PMI daerah serta akademisi.

http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=11047

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: