Menata Selatan, Mengkonservasi Utara

Menata Selatan, Mengkonservasi Utara
Oleh : W Riawan Tjandra

Tuesday, 19 June 2007, Opini Publik
KAWASAN selatan DIY adalah kawasan yang nyaris kini tidak lagi dipandang sebagai kawasan sexy bagi investasi maupun eksplorasi sumber daya kemaritiman. Bukan saja karena sederetan musibah yang kini cukup banyak bermula dari kawasan selatan, khususnya Samudera Hindia, tetapi karena minimnya wawasan mengenai aspek kemaritiman yang di banyak negara maritim di dunia, justru dipandang sebagai potensi yang harus selalu dikaji dan dikembangkan kemanfaatannya.

Selama ini, penataan kawasan selatan lebih banyak didasarkan atas teori zone dan teori sektor, yang pada intinya lebih mengedepankan sudut tinjauan ekonomi (patterns in merely economic terms). Sebagai suatu daerah istimewa yang berbasis budaya, nilai kawasan selatan tidak cukup hanya diiukur berdasarkan kualitas keindahan, kesehatan, dan kemakmuran saja. Tetapi, seperti penelitian Firey di Beacon Hill AS, kawasan selatan juga perlu ditinjau potensinya dari sudut kekayaan tambahan (additional property), yang memerhatikan faktor nilai simbolis yang sangat mempengaruhi perasaan-perasaan dan karakter penduduk setempat (the locational process).

Pola penataan ruang kawasan selatan perlu merevitalisasi kembali model pembangunan berwawasan budaya. Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang bekerja di atas logika produksi, paradigma pembangunan berwawasan budaya bekerja di atas logika ekologi manusia dengan harapan mencapai realisasi potensi-potensi kemanusiaan yang penuh/holistik.

Skema pembangunan berwawasan budaya di kawasan selatan perlu senantiasa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, dengan memberi peran penting kepada masyarakat sebagåi subjek dan aktor pembangunan kawasan yang menentukan tujuan-tujuan mereka sendiri, menguasai sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengarahkan secara dialogis proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan selatan ke depan perlu mengubah paradigma pembangunan konvensional yang mengedepankan tuntutan sistem hirarkis, otoritas pengawasan, menekankan pentingnya ketentuan-ketentuan legal, otoritas formal dan proses budgeter. Pembangunan kawasan selatan perlu mengadopsi pembangunan berwawasan budaya, yang bercirikan antara lain melengkapi struktur-struktur formal tersebut dengan teknologi-teknologi organisasional yang lebih bersifat informal, adaptif dan menggunakan visi people driven governance. Potensi konflik penguasaan lahan dapat dicegah dan diatasi dengan mengedepankan proses penyadaran/konsientisasi dan kemampuan hukum adat masyarakat yang menggunakan pola transaksional secara egaliter.

Peran propinsi sebagai koordinator dan fasilitator sangat diperlukan untuk menginisiasi kejeniusan lokal dalam skema kebijakan tiga kabupaten yang “memiliki” kawasan selatan. Tiga kabupaten tersebut tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam melakukan penataan kawasan selatan, namun harus dikonsolidasi sehingga menghasilkan konsep tata ruang yang utuh untuk kawasan selatan, guna kembali memberdayakan kawasan selatan agar tidak marjinal terus-menerus. Sependapat dengan Idham Samawi (Pembaruan, 2004), kooperasi antardaerah diperlukan agar ada integrasi daerah, dan dari sana berkembang rencana bersama dalam pengembangan kawasan selatan. Gagasan itu dapat dipadukan dengan pemberdayaan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui skema Anggaran Daerah, dalam bentuk misalnya membantu permodalan bagi masyarakat tani nelayan yang pada umumnya seringkali mengalami kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal dan kapasitas yang dimiliki.

Hal yang juga secara sinergis dan simultan perlu dilakukan adalah penataan kawasan utara berbasis konservasi ekologi dan sumber daya dalam pengembangan DIY yang kini semakin non centris harus diimbangi dengan kapasitas kabupaten Sleman untuk melaksanakan program pengembangan wilayah berbasis pelestarian fungsi ekologi dan SDA. Konservasi pembangunan perumahan di kawasan utara tidak saja akan berpengaruh terhadap fungsi ekologi di Sleman, tetapi juga di kawasan perkotaan dan kawasan selatan.

Setiap kali terjadi musim hujan, daya resapan air di kawasan selatan semakin berkurang akibat semakin masifnya alih fungsi lahan-lahan pertanian/perkebunan (dan hutan) menjadi kawasan perumahan, villa/bungalow ataupun penginapan. Hal itu diperparah dengan semakin menipisnya cadangan lahan pertanian di DIY pada umumnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting membangun sumur resapan air, dalam skala besar sangat berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan tanah untuk meresapkan air, debit air yang mampu ditampung oleh sungai-sungai yang mengalir di perkotaan dan karenanya juga potensial berakibat siklus kekeringan.

Penataan kawasan hutan di lereng Merapi perlu lebih mengedepankan paradigma ekologi dan konservasi hutan sebagai sumber daya alam. Paradigma konservasi kawasan utara perlu dilaksanakan berbasis budaya. Pembangunan berwawasan budaya tersebut berbeda dengan pembangunan konvensional, karena menempatkan sistem produksi di bawah subordinasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Karena itulah sangat diperlukan dukungan sumber daya sosial (social capital) dan sumber daya kearifan kultural (wisdom capital) dalam mengkonservasi kawasan utara, khususnya hutan di lereng Merapi.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengurusan hutan dapat diwujudkan dalam 4 bentuk nyata, pertama, perolehan sejumlah hak yakni menikmati kualitas lingkungan hidup dan hak memanfaatkan hasil hutan, kedua, mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai rencana, ketiga, terlibat dalam kegiatan perlindungan dan pengawasan, dan keempat, dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan (HuMa & FWI, 2006). Hal itu perlu dilakukan untuk mengatasi kelemahan PP No 44/ 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang masih terlihat menggunakan pola terpusat. Pola terpusat itu dapat dicermati antara lain dari pertama, hanya pihak pemerintah yang boleh melakukan inventarisasi, yaitu oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Badan Pengelola sebuah unit pengelolaan, dan kedua, proses inventarisasi dilakukan secara hirarkis. Pola semacam itu sulit untuk memberikan ruang yang memadai bagi keterlibatan masyarakat lokal.

Kosmologi alam semesta sebenarnya merupakan sebuah harmoni yang bekerja secara seimbang. Hal ini perlu menjadi inspirasi dalam pembangunan kawasan di DIY agar senantiasa memerhatikan harmoni alam tersebut, yang sebenarnya juga telah sangat lama menjadi pesan dalam berbagai petuah budaya adiluhung dalam upaya menata selatan dan mengonkservasi utara DIY. (1348-2007). q – s

*) W Riawan Tjandra SH MHum, Pegiat Rumah Budaya Lappera –Indonesia, Ketua Litbang Asosiasi Pengajar HTN dan HAN DIY..

http://222.124.164.132/article.php?sid=127493

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: