PENGADUAN KE OMBUDSMAN DAERAH DIY; 43 Persen, Tertinggi Kasus Rekonstruksi

PENGADUAN KE OMBUDSMAN DAERAH DIY; 43 Persen, Tertinggi Kasus Rekonstruksi

Wednesday, 20 June 2007, Berita Utama (Hlm Luar)
YOGYA (KR) – Hasil temuan lapangan dan analisis permasalahan pasca gempa bumi di DIY yang dilakukan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIY menunjukkan ada indikasi penyimpangan dalam implementasi program rehabilitasi atau rekonstruksi. Identifikasi ini muncul dari pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada LOD Propinsi DIY.

Menurut Ketua LOD DIY Salman Luthan SH MH dalam laporan publik tahun kedua LOD DIY, 8 Juni 2006-8 Juni 2007, sampai dengan bulan Maret 2007 tercatat LOD DIY telah menerima pengaduan sebanyak 40 kasus yang tersebar di 4 kabupaten atau kota se Propinsi DIY. Pengaduan rehab atau rekons ini merupakan pengaduan tertinggi pasca diberlakukan program rehab/rekons yaitu sebanyak 43 persen dari total pengaduan.

”Kecenderungan pengaduan tersebut lebih mengarah pada komplain terhadap pendataan korban gempa bumi dan proses pemotongan dana rehab/rekons,” ujar pengurus LOD DIY Ratna Mustika Sari SIP yang juga Pemimpin Redaksi Jurnal Ombudsman Daerah (JOD) ketika memaparkan temuan LOD Propinsi DIY saat peluncuran JOD di University Centre (UC) UGM Bulaksumur, Selasa (19/6).

Kasus yang diadukan menempati urutan atas rekonstruksi, diikuti perizinan, pertanahan, pendidikan, kependudukan, hukum, kepegawaian, perumahan, pelelangan, perpajakan, keamanan ketertiban, kesejahteraan sosial, listrik, pertanian, perhubungan dan pemerintahan. Pada kesempatan tersebut peserta juga mendengar testimoni Ngadiyo dan Kartini menyangkut kasus kependudukan dan pendidikan.

Dalam acara laporan publik dengan tema ‘Akuntabilitas Kinerja Tahun ke-2 LOD DIY’ mengundang pembahas Cornelis Lay (Polokda UGM), Tavip Agus Rayanto (Kepala Tata Pemerintahan Propinsi DIY), Unang Shio Peking (Forum LSM) dan Polda DIY. Dalam testimoninya Ngagiyo mengatakan, dirinya telah mengalami diskriminasi politik selama puluhan tahun.

”Saya ini mau pindah penduduk dipersulit, sehingga mengadu ke Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY dan setelah ditangani baru saya bisa pindah dari Kecamatan Gedongtengen ke Kecamatan Wirobrajan. Saya melihat pelanggaran hukum agama dan sekarang saya sudah bebas dari diskriminasi politik kependudukan dan mendapat C-1 dari Kecamatan Wirobrajan,” ujarnya.

Sementara itu Kartini mengadukan kasus pendidikan ke LOD DIY terkait dengan dana BOS. Sebuah SMP di Bantul tempat anaknya sekolah mendapat dana BOS, Kartini menarik logika kalau mendapat dana BOS tentunya SPP dihapuskan, tetapi malah naik dari Rp 20 ribu menjadi Rp 27,5 ribu. Karena tidak bisa menerima kenyataan itu guru TK di Bantul ini mengadukan ke LOD DIY.

”Melalui berbagai dialog yang cukup alot dan panas, para perempuan atau orangtua/wali murid SMP tersebut akhirnya dengan terpaksa menurunkan SPP untuk siswa lama Rp 17,5 ribu dan siswa baru Rp 20 ribu. Sekarang SMP tersebut kalau akan mengambil kebijakan cukup berhati-hati,” ujar Kartini. (Asp/M-5)-n.

http://222.124.164.132/article.php?sid=127702

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: