Raperda Sempadan, Masyarakat Harus Dilibatkan

Raperda Sempadan, Masyarakat Harus Dilibatkan

Surabaya, Kompas – Pemerintah Provinsi Jatim seharusnya mengubah paradigma dari badan super penentu regulasi menjadi pelindung masyarakat. Oleh karena itu, peraturan yang disusun harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat akan menghasilkan dukungan dan membuat masyarakat semakin berdaya.

Demikian benang merah dalam diskusi interaktif Publik Bicara yang diselenggarakan bersama Radio Sonora dan Harian Kompas di Gedung Kompas Gramedia Surabaya, Kamis (21/6). Hadir sebagai pembicara adalah Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Stren Kali DPRD Jatim KH Luthfillah Masduki, anggota presidium Paguyuban Warga Strenkali Surabaya Waras Rianto, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Syaiful Aris. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebagai pengusul raperda diwakili Kepala Subdinas Perumahan Dinas Permukiman Jatim Dachlan dan Uki Basuki dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jatim.

Menurut Syaiful, perubahan paradigma tersebut diperlukan karena pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa dukungan masyarakat. Konsultan tata kota asal Perancis, Anne Foy, yang hadir dalam diskusi itu menjelaskan, masalah permukiman kaum urban juga terjadi di Perancis setelah Perang Dunia II. Sekitar tahun 1950-1971, kaum urban umumnya tinggal bantaran sungai.

Pada tahun 1975 Pemerintah Perancis menempatkan permukiman kaum urban ini sekitar 50 kilometer dari pusat kota. Kebijakan ini ternyata tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru. Biaya transportasi publik tinggi. Harga sewa tempat tinggal yang harus dibayarkan kaum urban juga mencekik.

Hal ini dikhawatirkan banyak pihak bila raperda sempadan usulan Pemprov Jatim disahkan. Kendati Dachlan mengatakan penataan sempadan hanya untuk meningkatkan martabat dan derajat warga, menurut Aris, penataan itu tidak menyelesaikan masalah. Contohnya, dalam penggusuran warga sempadan Jagir pada Maret 2002, kenyataannya kapasitas rumah susun yang disediakan untuk warga tidak cukup.

Luthfillah menambahkan, warga Jagir yang direlokasi ke rumah susun pada tahun 2002 pun dipersulit Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Saat warga akan masuk rusun, Pemkot Surabaya malah akan menjual rusun. Alasannya, rusun hanya untuk warga ber-KTP Surabaya. Sementara pemerintah kabupaten lain tidak mengakui warga sebagai penduduknya,” tuturnya.

Janji menempatkan warga di transito setelah penggusuran dan selama pembangunan rusun, kata Luthfillah, juga menimbulkan masalah. Pasalnya, tidak ada koordinasi antardinas di lingkungan pemerintah sehingga masyarakat, anak-anak sekolah, maupun pekerjaan warga telantar.

Terlebih lagi, hingga saat ini tidak ada kepastian mengenai pembiayaan pembangunan rumah susun dan berapa lama Pemprov Jatim mampu menyiapkan pengganti rumah dan lingkungan warga sempadan. Penggusuran jelas tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, Pansus DPRD Jatim menolak relokasi warga bantaran dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim, Kamis (21/6). (INA)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/22/jatim/68389.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: