TERMASUK KORBAN BENCANA DIY-JATENG; Bantuan Salah Sasaran, KPK Usut Depsos

TERMASUK KORBAN BENCANA DIY-JATENG; Bantuan Salah Sasaran, KPK Usut Depsos

Monday, 18 June 2007, Berita Utama (Hlm Luar)
JAKARTA (KR) – Gara-gara salah prosedur dan dugaan adanya salah sasaran dalam pembagian dana fakir miskin untuk periode 2004 dan 2006, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Sosial, Cholis Hassan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk soal pembagian dana untuk korban bencana alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

”Sebetulnya tidak sepenuhnya menyatakan tidak tepat sasaran. Ini hanya masalah prosedur,” kata Cholis kepada wartawan usai dimintai keterangan oleh KPK di Kantor KPK, Jl Veteran III, Jakarta, Senin (18/6)

Dijelaskannya pembagian dana fakir miskin itu diberikan kepada masyarakat tidak semuanya dibagikan dalam bentuk uang. Namun berbentuk perangkat kerja, seperti mesin jahit. Program bantuan mesin jahit tahun 2004 itu, menurut Cholis, ditargetkan untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pabrik-pabrik garmen. Menurutnya, wajar jika bantuannya berupa mesin jahit high speed karena mereka terbiasa dengan itu. ”Cobalah you lihat di Karanganyar (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), tepat sasaran,” katanya lagi.

Sementara untuk proyek tahun 2006, Depsos menargetkan untuk korban bencana alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kebijakannya untuk menekan pengangguran.

”Tahun 2006 di Yogyakarta juga termanfaatkan dengan baik,” tegas Cholis.

Kasus korupsi dana fakir miskin ini diduga merugikan negara sebesar Rp 19,49 miliar, yang dihabiskan untuk pengadaan 6 ribu mesin jahit

model LSD 9990. Selain Cholis, KPK juga telah memeriksa Dirjen Pemberdayaan Sosial Gunawan Sumodiningrat yang membawahi proyek itu.

Diakuinya, ketika pembagian mesin jahit tersebut, dirinya masih menjabat sebagai Irjen. Selaku Irjen saat itu, Cholis mendapatkan 6 ribu mesin yang diadakan dengan penunjukan langsung. ”Pada saat saya Irjen, saya melihat ada kesalahan prosedur,” ujar Cholis berterus terang.

Atas temuan itu, Cholis melaporkannya ke menteri. Rekomendasinya adalah pengadaan untuk tahun berikutnya, 2005, harus dengan pelelangan. ”Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan lelang tahun 2005, tapi menjadi tidak berhasil karena peserta terlalu banyak,” jelas Cholis.

Anggaran untuk proyek yang sama di tahun 2005 itu pun hangus. Lalu pada tahun 2006, Cholis selaku sekjen memerintahkan untuk diadakan pelelangan terbatas untuk proyek pengadaan mesin jahit tersebut. ”Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)-nya disahkan 12 September 2006. Jadi waktunya sangat sempit, padahal harus dipertanggungjawabkan 20 Desember 2006,” ujar Cholis. (Mgn/Sim)-z

http://222.124.164.132/article.php?sid=127451

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: