Mimbar Legislatif; Dewan Usulkan Perda Bencana Alam (Jateng)

Mimbar Legislatif; Dewan Usulkan Perda Bencana Alam

Maret 25th, 2007
SECARA topologi dan geografi, Jateng yang meliputi 35 daerah kabupaten dan kota, dikenal memiliki dataran tinggi, dataran rendah serta beriklim tropis yang dipengaruhi angin muson. Kondisi itu masuk ketegori daerah rawan bencana.

Letak Jateng, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, Timur dengan Jatim, Barat dengan Jabar dan Selatan dengan DIY, memiliki 122 sungai, dengan bencana yang menonjol banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, angin topan, banjir lahar dingin, kebakaran hutan.

Hampir setiap tahun, Jateng tidak pernah absen dari bencana alam. Kondisi tersebut memerlukan penyikapan yang antisipatif guna mengeliminir sekecil mungkin korban jiwa, harta dan benda yang ada.

Terkait hal tersebut, kalangan anggota DPRD Jateng yang dimotori Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jateng mengusulkan perlunya dibuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Gagasan Noor Achmad itu dimunculkan lewat pernyataan di media massa, juga saat menjadi pembicara dalam seminar sehari bertema Bencana Alam di Jateng dan Solusinya, yang digelar oleh Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Propinsi Jateng, di Semarang, Rabu (21/3). Gagasannya mendapat respons audience dan menjadi salah satu kesimpulan diskusi.

Menurut Drs H Noor Achmad, Perda tentang bencana alam sangat penting untuk memberi payung hukum dan dukungan masyarakat yang lebih kuat kepada Gubernur dalam menjalankan misi penanggulangan bencana alam.

Bila dasar hukumnya hanya Surat Keputusan (SK) Gubernur saja, itu tidak cukup dan perlu kekuatan hukum yang lebih besar, mengingat tanggung jawab penanganan bencana alam tidak semata menjadi tugas aparat pemerintah daerah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk dukungan politik dari legislatif.

“Kalau ada apa-apa biar tidak Gubernur saja yang disalahkan, tetapi kita semua juga harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Gagasan tersebut mendapat dukungan Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto, usai menjadi pembicara kunci pada seminar tersebut. “Kami butuh masukan dari diskusi ini, maka ide Perda perlu kita respons, cuma kita harus menunggu disahkannya RUU tentang Penanggulangan Bencana Alam menjadi Undang Undang, sebagai acuan Perda,” katanya.

Gagasan membuat Perda, kata Gubernur, juga perlu disinkronkan dengan konsep yang ditawarkan Banu Subagio dari United National Development Programe (UNDP) Perwakilan Jateng dan DIY, yang memberi konsep penanganan bencana alam dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Konsep ini, kata Banu Subagio, lebih realitis dan diharapkan bisa menggantikan paradigma tanggap darurat, yang sudah berjalan selama ini. Pendekatan PRB, katanya, lebih mendorong penanganan bencana alam jangka menengah panjang dan menekan risiko sekecil mungkin atas trauma yang disulut peristiwa bencana.

Pendekatan liputan bencana alam, katanya, juga harus mampu memberdayakan korban dari ketidakberdayaan yang dialami mereka selama musibah berlangsung. Hal penting lainnya, media juga harus ikut mengawasi proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan untuk korban bencana. Selama ini media massa juga telah menunjukkan solidaritas dan komitmennya membangun partisipasi masyarakat dengan membuka dompet sumbangan dari pembaca untuk korban gempa.

Pengalaman beberapa kali dalam penanganan gempa di Jateng, Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto mengakui sulit menyadarkan dan merelokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, karena mereka memiliki ikatan dengan lingkungan yang sangat kuat.

Gubernur memberi contoh kesulitan merelokasi warga Desa Sijeruk, Sirampok, Kabupaten Banjarnegara dan penduduk rawan letusan Gunung Merapi, Kabupaten Magelang dan Klaten.

Selain ikatan dengan lingkungan yang kuat, mereka juga mempunyai kepercayaan mengenai pertanda atau gejala alam tertentu sebelum bencana itu terjadi. Menurutnya, menghadapi kendala seperti ini, diperlukan pendekatan persuasif. Kalau mereka tetap menolak direlokasi, maka upaya yang bisa dilakukan dengan pendekatan antisipatif, memberi pembekalan mereka dalam menghadapi bencana. (Isdiyanto)-m

Gubernur mengatakan, kemajuan ilmu dan teknologi membantu pendeteksian terjadinya bencana alam, meski sampai sekarang belum bisa dipastikan kapan bencana itu akan terjadi.

Pembicara lainnya Kepala Kesbanglinmas Jateng Ristanto SSos, pakar hidrologi Undip Dr Robert J Kodoatie, M Yahya dari Badan Meteorologi dan Geofisika Semarang dengan moderator Direktur LBH Semarang Tandiono Bawor Purbaya. (Isdiyanto).

http://fidelisharefa.wordpress.com/tag/pelayanan/page/4/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: